Kelulusan: Ujian Pendidikan Kesetaraan, Penyetaraan: Ujian Nasional

Yogyakarta (17/09/2017) Akhir-akhir ini terjadi kegalauan tentang rumor ujian nasional sebagai penentu kelulusan pendidikan kesetaraan, perlu ditegaskan bahwa kelulusan masih dan akan ditentukan oleh ujian pendidikan kesetaraan bukan ujian nasional. Selama Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 belum diubah. Begini rujukan hukumnya.

Mulai tahun pelajaran 2015/2016 ujian nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, termasuk pada pendidikan kesetaraan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017, ujian pendidikan kesetaraan dinyatakan sebagai penentu kelulusan. Ujian pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi, hal ini sesuai dengan semangat pasal 61 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ujian pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi, namun rapat penentuan kelulusan dilakukan oleh satuan pendidikan asal (walaupun tidak terakreditasi). Sudah barang tentu rapat tersebut memperhatikan nilai hasil ujian pendidikan kesetaraan dari satuan pendidikan nonformal terakreditasi penyelengara ujian pendidikan kesetaraan.

Nilai ujian pendidikan kesetaraan dan nilai derajat kompetensi (rata-rata semester) untuk semua mata pelajaran dituangkan dalam bentuk ijazah. Jadi ijazah adalah dokumen yang menyatakan kelulusan. Dan kelulusan tersebut didasarkan pada penilaian ujian pendidikan kesetaraan.

Selanjutnya berdasarkan pasal 26 ayat 6 disebutkan bahwa untuk proses penyetaraan hasil pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan) dengan pendidikan formal maka dilakukan uji penyetaraan. Ujian nasional kini diposisikan sebagai uji penyetaraan. Hasil ujian nasional, yang diposisikan sebagai uji penyetaraan, dituangkan dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). Nah, dengan memperhatikan nilai SHUN inilah dapat disimpulkan peserta didik yang dinyatakan lulus berdasarkan ujian pendidikan kesetaraan ditinjau kemampuan setaranya dari hasil ujian nasional.

Karena itulah dalam dokumen ijazah saat ini tidak ada kata-kata “Setara SMA” di belakang “Paket C”, “Setara SMP” di belakang “Paket B”. Kata-kata setara itu baru muncul di dokumen SHUN. Silahkan bandingkan keduanya. Artinya sudah dinyatakan dinyatakan lulus, namun untuk meninjau hasil penyetaraan bisa dicek SHUN.

Ke depan, sesuai dengan peraturan yang masih berlaku, yaitu perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 bahwa ujian nasional tidak lagi menentukan kelulusan, masih berlaku pada pendidikan kesetaraan. Artinya secara hukum tidak mungkin menggunakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan pada pendidikan kesetaraan. Selama PP 13 Tahun 2015 masih berlaku. Karena itulah implementasi pasal 26 ayat 6 dimaknai sebagai bentuk penyetaraan, bukan penentu kelulusan. Boleh jadi dinyatakan lulus tapi tidak setara. [fauziep]

1 tanggapan pada “Kelulusan: Ujian Pendidikan Kesetaraan, Penyetaraan: Ujian Nasional”

  1. Sekarang ujian Nasional kesetaraan melalui UNBK,tentu hal ini membutuhkan biaya yg lebih,alih2 menghemat dana justru skrg bingung cari dana drmana.Bagi lembaga yg belum mampu melaksanakan ujian sndri,server dan sewa komputer dan sgala tetek bengek mncapai jutaan dan itu dibebankan oleh siswa.apa gunanya non formal jika siswa masih terkendala biaya demi ikut ujian nasional.Bagaimana dg anak yatim piatu,anak terlantar,anak jalanan,harus mmbayar sekian juta.sdgkan lembaga non formal tdk memiliki dana BOS, dana APBD maupun BOP belum tentu dapat lembaga dapat.

Tinggalkan Balasan