Pembelajaran Paket COleh Edi Basuki

Dalam amanat sistem pendidikan nasional, dikatakan bahwa pendidikan nonfornal itu diantaranya adalah program Pendidikan kesetaraan. Dengan mengusung slogan “Menjangkau yang tidak terjangkau” pendidikan nonformal, dalam hal ini pendidikan kesetaraan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat  yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal dengan berbagai alasan. Ada anak usia sekolah yang putus sekolah karena kendala biaya, ada juga orang dewasa yang sudah bekerja, dan berbagai latar belakang yang lain.

Dalam berbagai kesempatan, pejabat yang ngurusi pendidikan nonformal selalu berkata bahwa, Pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang selama ini berjalan perlu dilakukan pengembangan sejalan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, dengan tujuan agar bisa menjadi bekal memasuki lapangan kerja atau membuka usaha mandiri.

“Idealnya, program kesetaraan harus benar-benar merealisasikan kualitas lulusannya yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian fungsional,” Kata beberapa akademisi jurusan pendidikan luar sekolah.

Ya, apa yang terpapar diatas merupakan konsep pendidikan kesetaraan sebagai “penyelamat” bagi mereka yang tidak berkesempatan menikmati kue pembangunan yang bernama pendidikan formal.

Sungguh, praktek pendidikan kesetaraan itu jauh dari konsep yang disusun para pakar akademisi. Inilah beberapa temuan menarik dari praktek pendidikan kesetaraan. Memang tidak semua, tapi masih banyak yang belum sesuai.

Sebut saja namanya Bejo, alumni program pendidikan kesetaran kejar paket C. dia kini sedang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dia kuliah di Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya. Lho, kok bisa ijasah paket C digunakan untuk kuliah?. Ya, itulah ijasah kesetaraan telah mendapat hak eligibilitas.

Bejo bercerita bahwa saat mendaftar, si petugas hanya melihat ijasah kesetaraan asli dan meminta beberapa lembar foto kopi ijasah yang sudah dilegalisir dinas pendidikan, tanpa bertanya nilai raport/ijasah. Bagi si petugas pendaftaran, yang penting Bejo bisa memenuhi segala persyaratan administrasi yang ditentukan kampus.

Artinya disini, ada kampus (swasta) yang memang mencari calon mahasiswa yang mau membayar tanpa melihat kualitas,latar belakang pendidikan dan asal sekolahnya.Bagi kampus yang penting mahasiswa mau dan mampu membayar biaya kuliah dan biaya pendukung kuliah lain yang diperlukan.

Senyatanyalah banyak Bejo-Bejo lain lulusan Kejar paket C yang berkesempatan menikmati bangku perkulihan dan lulus menjadi sarjana. Padahal jika dilihat proses belajar mengajar (PBM), metode pembelajaran, sarana prasarana belajar dan kualitas tutornya, kurang sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan republik Indonesia, yang termaktub pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2009. Ya, disini yang penting lulus mendapat ijasah yang bisa digunakan seperti ijasah sekolah formal.

Lain lagi denga si Untung, mantan warga belajar paket C, di PKBM “Bina Abdi Wiyata” Surabaya. Setiap hari bekerja serabutan, sering disuruh antar jemput anak sekolah. Berkat ijasah kesetaraan, kini dia bekerja di pabrik roti, di kawasan Rungkut industri, juga di Surabaya.

Bejo dan Untung adalah contoh pencari ijasah melalui pendidikan kesetaraan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sungguh, banyak alumni kejar paket yang bisa memasuki dunia kerja sebagai satpam, sopir perusahaan, karyawan pabrik, tenaga tata usaha, prajurit tentara. Bahkan ada yang bernasib baik diterima menjadi pegawai negeri sipil.

Sungguh, andai di inventarisir menjadi sebuah success story, maka masing-masing penyelenggara program pendidikan kesetaraan, baik itu PKBM maupun SKB, akan bisa bercerita banyak tentang mantan anak didiknya yang berhasil memanfaatkan ijasah kesetaraan untuk hidup sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Kalau mau jujur, banyak penyelenggara program kesetaraan yang akan mengamini, jika dikatakan bahwa peserta didiknya, terutama yang sudah diluar usia sekolah, motivasi mengikuti kesetaraan adalah mendapat ijasah. Sehingga yang terjadi, mereka seenaknya masuk, mengikuti jadwal PBM, enggan mengerjakan tugas, malas belajar. Bahkan tidak sedikit warga belajar yang tiba-tiba mengundurkan diri (protol di tengah jalan) dan tidak mengikuti UNPK, padahal sudah dinominasikan dan uang administrasinya sudah ‘ditalangi’ dulu oleh penyelenggara.

Kalau sudah begini, jelas yang galau adalah penyelenggara, malu dianggap tidak bisa mengkondisikan peserta didiknya, dianggap gagal membantu pemerintah mensukseskan pemeratan kepemilikan ijasah wajib belajar 12 tahun. Secara materi pun, penyelenggara rugi karena uang tidak kembali. Inilah sebagian rona-rona cerita penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.

Sudahlah, tidak usah bicara mutu PBM, mutu tutor dan mutu peserta didik, yang penting setiap tahunnya, penyelenggara selalu mendapat warga belajar baru, sehingga lembaganya ramai oleh PBM (ala kadarnya) untuk menghindari label  sebagai lembaga berkategori “On – Off”. Yang penting, selalu diundang menjadi peserta diklat orientasi kelembagaan, diklat tutor, diklat pengelola program, dan berbagai workshop yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan. Sukur-sukur, disetiap tahunnya bisa rutin mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, baik dalam bentuk bansos, BOP, dana pengembangan kelembagaan dan sejenisnya yang menyejukkan dan selalu dirindukan.

Konon, dalam rangka meningkatkan mutu program dan kelembagaan PNF, pemerintah berencana mengadakan penilaian kinerja PKBM (PK PKBM), agar program yang ditanganinya benar-benar bisa setara dengan mutu pendidikan formal.

Sayangnya, jika rencana ini konsisten dilakukan dengan segala resikonya, maka akan banyak lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang akan gulung tikar karena tidak bisa memenuhi syarat minimal yang diberlakukan.

Nah, kalau sudah begini, dapat dipastikan para pencari ijasah akan kesulitan mendapatkan ijasah untuk memenuhi persyaratan administrasi mencari kerja. Artinya, para pencari kerja akan mengalami hambatan mendapatkan pekerjaan karena dihilangkannya acara beli ijasah kesetaraan yang selama ini sudah menjadi rahasia umum.

Semangatnya bagus untuk meningkatkan mutu program sekaligus mutu lulusan kesetaraan. Namun pertanyaannya, apakah semua penyelenggara sudah siaap lahir batin mendukung semangat perbaikan ini?. Apakah ada jaminan dengan dilakukannya PK PKBM, tidak dimanfaatkan oleh oknum yang nakal?.

Mudah-mudahan sumbangan pikiran dari para pegiat PNF terkait dengan PK PKBM bisa menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pendukungnya dalam rangka menuju program PNF yang lebih baik, sesuai amanat sistem pendidikan nasional. Wassalam.[eBas/humasipabi.pusat_online]

ebas-1*) Edi Basuki adalah pamong belajar BPPAUDNI Regional II Surabaya saat ini menjabat sebagai Humas Pengurus Pusat IPABI