P2PAUDNIDenpasar (17/03) Berdasarkan pasal 4 Permendikbud nomor 17 Tahun 2012 terdapat kelompok fungsional pada lembaga yang bernama Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI). Begitu pula pada pasal 4 Permendikbud nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang tugas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (P2PAUDNI). Tahukah bahwa kelompok jabatan fungsional yang dimaksud pada kedua lembaga tersebut tidak secara eksplisit disebut adanya pamong belajar?

Pada pasal 14 Permendikbud nomor 18 tahun 2012 disebutkan bahwa “Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Padahal tugas P2PAUDNI sebagaimana diatur dalam permendikbud tersebut tidak ‘nyambung’ dengan tugas pokok pamong belajar sebagaimana diatur dalam PermenPAN RB nomor 15 Tahun 2010. Bahkan terkesan tenaga fungsional pamong belajar bisa terpinggirkan di P2PAUDNI dan BPPAUDNI karena jika dicermati tugas kedua lembaga tersebut dimungkinkan adanya jenis kelompok jabatan fungsional selain pamong belajar.

Adanya jabatan fungsional selain pamong belajar di P2PAUDNI dan BP-PAUDNI dimungkinkan dan diatur dalam kedua permendikbud yang mengatur dua lembaga tersebut. Hal ini dapat dicermati dari rumusan: “Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.” Kata-kata sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya memberi sinyal bahwa pada kedua lembaga tidak hanya terdiri dari kelompok jabatan fungsional  pamong belajar saja.

Jika disandingkan tugas pokok pamong belajar dan tugas kedua lembaga tersebut, memang tidak layak lagi pamong belajar hanya merupakan satu-satunya kelompok jabatan fungsional di kedua lembaga tersebut. Memperhatikan tugas P2PAUDNI dan BP-PAUDNI, justru lebih memerlukan jabatan fungsional peneliti dan perekasaya.

Bahkan jika ketentuan beban kerja 24 jam per minggu dari pelaksanaan tugas pokok pamong belajar diterapkan di P2PAUDNI dan BP-PAUDNI maka bisa jadi pamong belajar tidak akan pernah bisa memenuhi ketentuan beban kerja tersebut. Apalagi jumlah pamong belajar di kedua lembaga itu berlebih, sementara pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok semakin sedikit.

Secara eksplisit pada kedua permendikbud yang mengatur  P2PAUDNI dan BP-PAUDNI tidak disebut adanya jabatan fungsional pamong belajar. Pada kedua permendikbud tersebut hanya disebutkan sejumlah kelompok jabatan fungsional tanpa menyebut jenisnya. Artinya ke depan bisa saja muncul jabatan fungsional lainnya, dan bisa saja jabatan fungsional pamong belajar di  P2PAUDNI dan BP-PAUDNI akan semakin terpinggirkan. Karena tugas kedua lembaga tidak memberi ruang gerak bagi pelaksanaan tugas pokok pamong belajar sesuai aturan yang masih berlaku.

Terakhir, saya meyakini bahwa sebagian besar pamong belajar di P2PAUDNI dan BP-PAUDNI akan lebih senang jika diberi kesempatan mutasi ke jabatan fungsional lain yang lebih mendukung tugas kelembagaan, seperti menjadi peneliti atau perekayasa.