pgriYogyakarta (3/03) Kasus dugaan pelecehan seks guru terhadap murid mencuat di salah satu SMA di Jakarta. Kasus pelecehan seksual yang menodai dunia pendidikan ini sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya. Seakan telah menjadi cerita bersambung dan derita tiada akhir bagi murid (perempuan). Fakta ini menjadi semacam anomali di tengah pewajiban kurikulum berkarakter.

Sebenarnya hal tersebut dapat dihindari jika Kode Etik Guru Indonesia diinternalisasi dan ditegakkan. Namun sayang PGRI sebagai salah satu organisasi profesi guru terbesar belum banyak menyentuh aspek penegakan kode etik profesi guru. Perjuangan kesejahteraan guru masih menjadi panglima. PGRI belum menyentuh aspek implementasi kode etik guru. Kenyataannya masih banyak kasus pelecehan seksual dan kekerasan guru terhadap murid.

Berdasarkan hasil investigasi awal, pada kasus pelecehan seks oleh oknum guru T SMA 22 Jakarta, diketahui adanya bukti pertemuan oknum guru T dan siswa MA di Ancol, Sentul, di rumahnya. Bahkan dalam beberapa pertemuan tersebut di dahului adanya peristiwa makan berdua. Atas pertemuan di beberapa lokasi di luar sekolah dan di luar jam sekolah diakui oleh penasehat hukum guru T.

Terlepas dari siapa yang mengajak adanya pertemuan tersebut, yang dalam hal ini kedua pihak yaitu korban dan terlapor saling silang pendapat, bahwa adanya pertemuan tersebut sudah secara gamblang guru T telah melanggar kode etik guru karena melakukan hubungan guru-murid di luar tugas profesinya sebagai guru.

Termasuk jika memang benar menurut pengakuan T bahwa korban MA mempunyai hubungan dengan guru Y, seharusnya T segera melimpahkan kasusnya kepada guru bimbingan konseling. Tidak justru kemudian melakukan pertemuan di luar sekolah dan di luar jam sekolah ketika menerima curhat dari MA. Dalam hal ini pun, jika pengakuan guru T benar, maka ia juga telah melakukan ‘mall praktek’ karena telah melakukan penyimpangan tugas profesi.

Di tengah kasus penyimpangan perilaku oleh oknum guru, kita belum pernah mendengar adanya penegakan kode etik guru oleh PGRI atau asosiasi guru lainnya terhadap oknum guru yang melakukan pelanggaran kode etik. Selalu yang mengemuka adalah penegakan hukum oleh pihak yang berwajib. Namun belum pernah terdengar adanya sanksi dari Dewan Kehormatan PGRI atas berbagai kasus hukum yang jelas-jelas melanggar kode etik guru dan menodai profesi guru secara keseluruhan.

Ketika PGRI tidak melakukan penegakan kode etik guru, maka sama saja dianggap melakukan pembiaran. Hal mana berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang akan menindak anggotanya jika jelas terbukti melakukan mall praktek. Sebaliknya jika seorang dokter dipandang melakukan tindakan medis dengan benar akan dibela oleh IDI.

Dimana PGRI dalam berbagai kasus pelanggaran kode etik guru? Terutama pada kasus guru T di SMA 22 Jakarta.