Kapan Tunjangan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik Bisa Dinikmati?

ipi-ipabi-copyHampir setiap hari saya mendapatkan pertanyaan tentang kapan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik bisa dicairkan? Setiap pertanyaan saya jawab bahwa tunjangan fungsional baru bisa dinikmati awal tahun 2013, walaupun Peraturan Presiden tentang Tunjangan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik ditandatangani hari ini. Lho koq bisa?

Sebagian besar among belajar dan seluruh penilik adalah pegawai negeri sipil daerah. Pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan penilik adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten/kota. Pamong belajar pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau UPTD sejenis adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi. Sedangkan pamong belajar pada UPT Pusat seperti Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) dan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) adalah pegawai negeri sipil pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 18 ayat (1) butir a.4. dijelaskan bahwa tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru pendanaannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi). Pamong belajar dan penilik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah mengikuti ketentuan tersebut.

Sehubungan tunjangan fungsional melekat pada gaji atau belanja pegawai, maka alokasinya diperhitungkan dalam dana alokasi umum (DAU) untuk daerah yang bersangkutan. Sementara itu dana alokasi umum masuk dalam perhitungan RAPBN. Pada tahun yang sudah berjalan ini, tahun 2012, APBN sudah ditetapkan dan sudah berjalan, termasuk perhitungan belanja pegawai daerah yang masuk dalam DAU tiap kabupaten/kota/provinsi. Ketika APBN tahun 2012 ditetapkan, Peraturan Presiden tentang tunjangan fungsional belum ditandatangani sehingga besaran tunjangan fungsional yang harus dialokasikan pun belum diperhitungkan.

Jika hari ini Presiden Susilo Bambang Yudoyono menandatangani peraturan presiden tentang tunjangan fungsional bagi pamong belajar dan penilik belum bisa otomatis dibayarkan pada bulan berikutnya. Karena belum ada perhitungan untuk alokasi tunjangan fungsional pada setiap belanja pegawai yang tercantum dalam DAU setiap daerah. Tunjangan fungsional baru akan dimasukkan dalam perhitungan RAPBN tahun 2013 yang mulai dirancang pada pertengahan tahun 2012 ini.

Karena itulah, Ikatan Pamong Belajar Indonesia mentargetkan peraturan presiden harus sudah ditandatangani selambat-lambatnya bulan April 2012. Selanjutnya akan diterbirkan aturan dari kementrian keuangan tentang regulasi teknis pembayaran tunjangan fungsional. Jika sampai lewat bulan Juni peraturan presiden belum kunjung juga diteken, maka pada tahun 2013 tunjangan fungsional belum bisa dibayarkan.

Untuk itulah menjadi tugas kita bersama untuk mengawal dan mendorong agar peraturan presiden tentang tunjangan fungsional bisa segera ditandatangani. Saat ini dokumen pendukung usulan peraturan presiden sudah diserahkan Kemdikbud kepada Kemeneg PAN dan RB untuk diteruskan ke sekretariat negara. Pihak Kemendikbud sudah menuntaskan tugasnya dalam menyiapkan dokumen usulan tersebut, ibaratnya bola sekarang sudah berada di ranah luar Kemdikbud. Namun demikian Kemendikbud masih memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar segera peraturan presiden ditandatangani.

Tapi cerita belum selesai sampai disini. Masih ada kendala yang akan dihadapi, yaitu data yang valid tentang pamong belajar dan penilik menurut jenjang jabatan, kabupaten/kota/provinsi. Sampai saat ini baru tujuh provinsi yang mengirim data lengkap sesuai permintaan IPABI. Padahal data tersebut akan diperlukan untuk menghitung alokasi tunjangan fungsional yang dimasukkan ke dalam belanja pegawai di tiap DAU kabupaten/kota/provinsi. Mengapa mengumpulkan data pamong belajar dan penilik yang keberadaannya jelas koq sulit sekali ya??? Harusnya mengumpulkan data pamong belajar dan penilik juga harus bersemangat, seperti bersemangat ketika menanyakan kapan tunjangan fungsional akan turun.

16 tanggapan pada “Kapan Tunjangan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik Bisa Dinikmati?”

  1. Memang harus seyogyanya kita mengawal dengan memenuhi apa yang diperlukan untuk kelengkapan pemberian tunjangan. Terutama untuk masing-masing jabatan pamong belajar.
    Mungkin dengan jalan di ekpose langsung di IPABI dan Koalisi Pamong Belajar dan Penilik akan mempercepat proses kuota di masing-masing Propinsi dan akhirnya ke Kota/Kabupaten. Trims.

  2. makasih informasi -informasinya semoga memberikan motivasi untuk kawan-kawan yang lainn……. sebaiknya ipi dan ipabi membuat ajalah bersama yang memuat semua aktivitasnya biar anggota pada tahu …….

  3. Kita acungi jempol atas perjuangan teman-teman diberbagai level dan tingkatan untuk mengegolkan tunjangan fungsional Pamong Belajar, dan kita wajib mendukungnya, dengan melengkapi dan mendukung berbagai validitasi data apa saja yangdibutuhkan, kami tahu dan sadar bahwa proses masih panjang untuk mengawalnya, untuk itu kita serahkan saja dengan penuh kepercayaan dan kita harus bersabar, karena seandainya sebelum juni 2012 tunjangan tersebut sudah ditandatanganipun, kitapun masih menunggu regulasinya dari kementerian Keuangan, tanpa itu tunjangan tidak akan cair. Trimakasih semuanya…

  4. Memang benar kita sudah bersyukur dengan teman teman yang telah memperjuangkan Penilik dan pamong belajr untuk mendapatkan tunjangan fungsional penilik dan pamong belajr, semoga segera terealisir…..mari teman teman kami mengajak untuk memberikan semangat dan mari kita berdoa… semoga cepat terealisir, kalau toh tahun 2012 belum tercapai cita cita kita kita tunggu dengan sabar…..Salam dari Sleman Yogyakarta

  5. penilik mengemban tugas yang sama seperti pengawas sekolah apa lagi penilik PAUD yang harus meningkatkan mutu layanan PAUD yang konon tutornyapun berlatar belakang pendidikan yang heterogen, ada lulusan smp.sma,dan s1 pun bukan jurusan guru, namaun tetap dituntut harus dapat meningkatkan mutu layanan pAUD, seyogyanya menjadi bahan pertimbangan pemerintah

    1. @SUTARJO, karena itulah kami di BPKB DIY sdg merancang diklat bagi penilik yg lebih pada substansi program yg dilaksanakan linier kpd PTK satuan pendidikan nonformal (PAUDNI).

  6. sudah cukup lama berita ttg kesejahteraan penilik DIGODOG, tapi selalu ada alasan tertunda tdk terealisir, mis data yg tidak lengkap, tupoksi dll alasan dari pemerintah.bubarkan saja penilik !

Komentar ditutup.