Ortek TK 08 2012Oleh Agus Sadid

Tulisan ini membahas tentang guru PAUD dalam struktur UU Nomor 20 tahun 2003 dan UU Nomor 14 tahun 2005. Ketidaktegasan menempatkan guru PAUD dalam sistem pendidikan berdampak pada hilangnya hak-hak guru PAUD salah satunya adalah sertifikasi sebagaimana diamantkan dalam UU Guru dan Dosen. Ketidaktegasan guru PAUD dalam UU tersebut, menunjukan negara tidak kuat (baca: maskulin). Persis seperti analogi Norris-Suzuki dalam bukunya Reinventing Japan: Time, Space, Nation (1998) menyajikan analisis menarik mengenai negara laki-laki dan bangsa perempuan untuk melihat perkembangan Jepang. Suzuki memperkenalkan konsep feminitas bangsa ketika budaya Jepang sering diasosiakan dengan tradisi yang banyak melibatkan perempuan seperti ikebana (seni merangkai bunga) dan upaca the. Hasilnya menurut Suzuki, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 para pengamat Eropa dan Amerika memersepsikan Jepang sebagai bangsa perempuan dengan kualitas feminim yaitu penurut, anggun tetapi eksotis. Sangat berbeda dengan persepsi umum tentang Jepang sebagai negara laki-laki yang modern, tangguh dan kuat di bidang militer.

Pemerintah harus bersikap tegas, menunjukan karakter maskulinitas: kuat, memegang teguh prinsip, konsisten, dan kokoh. Sikap pemerintah dalam memandang guru PAUD menunjukan perilaku yang feminim, yaitu lemah, mendua dan tidak tegas. Jika kita cermati guru PAUD memiliki peran yang setara dengan guru dan dosen di semua jenjang atau tingkatan. Dikotomi yang muncul antara guru PAUD formal dan non formal merupakan imbas dari sikap feminimitas dari pemerintah. Sehingga ditengah masyarakat diskriminasi antara guru PAUD formal dan non formal. Sebagian guru PAUD formal menempatkan diri lebih pintar, lebih hebat dari guru PAUD non formal. Guru PAUD formal mendapatkan hak-haknya seperti tunjangan guru, sertifikasi guru, dan NUPTK, sedangkan guru PAUD non formal masih harus gigit jari untuk dapat memperoleh fasilitas seperti guru PAUD formal. Guru PAUD formal masih mendapatkan kucuran tunjangan fungsional non PNS, tunjangan guru terpencil, dan tunjangan khusus lainnya, tetapi kembali guru PAUD harus menelan ludahnya sendiri, sepi dari perhatian.

Struktur UU Sisdiknas yang secara tegas menyebutkan PAUD dalam pasal 28, mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan kesetaraan dan keadilan, memperoleh hak-haknya sebagai guru yang tergabung dalam rumah besar PGRI. Mendorong pertumbuhan PAUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil pembelajaran. Begitu besar harapan masyarakat terhadap PAUD terbukti semakin meningkatnya APK PAUD yang hingga kini mencapai 78%. PAUD merupakan benteng awal anak untuk siap meneriman segala perubahan yan ada. Menyiapkan generasi emas Indonesia mustahil akan tercapai tanpa campur tangan PAUD, karena PAUD memberikan model pembelajaran dan pengasuhan yang sesuai dengan fitrah anak, kebutuhan anak, dan guru PAUD sangat paham akan hal tersebut.

Jalan (masih) Terjal

UU Guru dan Dosen  memberikan definisi atau sebutan tentang siapa yang dimaksud dengan guru. Pembatasan guru yang hanya di maknai guru yang mengajar di pendidikan formal tentunya sangat merugikan guru pada jalur pendidikan formal. Jadi bahwa yang dimaksud dengan Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini.  Seorang guru PAUD non formal  memiliki beban dan tanggung jawab yang sama dengan guru PAUD formal. Ketidakadilan inilah yang selama ini memicu kerawanan (baca: kecemburuan sosial) yang berdampak pada ketidaknyamanan para guru PAUD dalam bekerja. Mereka selalu merasakan bahwa apa bedanya guru PAUD formal dan Non Formal. Jika merujuk kepada UU Sisdiknas, PP nomor 19 tahun 2005 junto PP nomor 32 tahun 2013 dan Permendiknas nomor 58 tahun 2009, maka sebutan guru adalah mereka yang melakukan pengajaran, mendidik, membimbing siswa dalam sebuah lembaga pendidikan. para guru PAUD mengajar juga menggunakan kurikulum dari Kemdikbud, jika dalam PAUD formal pendekatan KBK maka berbasis pada area, maka di PAUD non formal menggunakan pendekatan sentra, dengan mengembangkan tema-tema mengacu kepada kurikulum nasional.

Sertifikasi guru PAUD adalah upaya meningkatkan kualitas guru, sehingga guru memiliki kompetensi ideal standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam standar nasional pendidikan.  Sertifikat pendidik adalah merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU No, 14 Tahun 2005). Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, dan dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabilitas.

Jika dalam UU Guru dan Dosen tersebut secara eksplisit, tegas menyatakan bahwa yang dimaksud guru juga adalah guru yang mengabdikan hidupnya pada lembaga PAUD, maka tentunya sangat tidak adil jika perlakukan guru pada PAUD sangat diskriminatif. Guru PAUD adalah bagian integral, satu kesatuan dalam sistem pendidikan kita, bukan “profesi lain” yang numpang atau disisipkan sehingga memiliki perlakuan yang minus dibandingkan dengan guru PAUD formal. Berbicara tentang sertifikasi, berarti mengkover semua guru termasuk guru PAUD baik formal dan non formal. Sekali lagi, ketegasan pemerintah selaku pemegang  dan pembuat kebijakan rule of game sangat menentukana. Maskulinitas dalam menentukan dan mendorong guru PAUD menuju sertifikasi, menunjukan bahwa pemerintah pro kepada pendidikan terutama PAUD.

Bentuk dari pemerintah adalah keberanian mengajukan uji materi terhadap UU Guru dan Dosen terkait dengan sertifikasi guru PAUD, adalah wajib menyertakan guru PAUD non formal sebagai bagian utuh dari sebutan guru PAUD. Tentunya jika pemerintah tidak tegas, maka langkah uji materi tersebut harus diambil oleh forum/ asosiasi PTK PAUD seperti HIMPAUD, forum PAUD, PGRI, IGTKI atau organisasi mitra yang pro PAUD. Perlawana terhadap ketidakadilan di dunia PAUD harus segera dilawan, dan tuntutan keberpihakan pemerintah terhadap PAUD harus juga ditagih. Sertifikasi PAUD merupakan hak utuh bagis semua guru, tanpa kecuali(baca swasta-pemerintah, formal dna non formal).

Kesimpulan

Peta jalan sertifikasi guru PAUD sejatinya sangat “lempang” konstitusi sudah sangat jelas memberikan ruang yang besar kepada guru PAUD, konstitusi kita juga tidak akan membiarkan ketidakadilan terus menggerogoti dunia PAUD. Booming PAUD, dengan ditandai oleh tumbuhnya PAUD hingga ke setiap desa, bahkan gerakan PAUDisasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan APK PAUD hingga mencapai 75% diakhir tahun 2014, tentunya tidak bertujuan untuk “menenggelamkan” pendidik PAUD-nya. Bantuan kepada lembaga PAUD begitu gencar baik dalam bentuk BOP, APE, reviitalisasi, dan  rintisan PAUD, harus juga dibarengi dengan pemberian kepastian karir, kesejahteraan dan penghargaan atas profesi para guru PAUD. Semua itu muaranya adalah tuntutan terpenuhinya sertifikasi guru PAUD sebagaimana diperoleh para guru PAUD formal (baca: TK dan RA). Semoga pemerintah menyadari kesalahan tersebut, dan segera memenuhi hak-hak para guru PAUD.

Agus SadidAgus Sadid, M.Pd. adalah Pemerhati Pendidikan dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pamong Belajar Indonesia Nusa Tenggara Barat

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.