Paket C KP (2)Pagi itu menjelang siang, tepat Hari Ibu 22 Desember 2011, ojek yang saya tumpangi menyeruak jalan berbatu mendaki bukit melewati kuburan Cina di Dusun Pasirnangka Desa Nanggala Mekar Ciranjang Cianjur dan jauh mata memandang kemudian saya melihat bangunan cukup megah di kaki bukit. Penduduk di sini masih menyebutnya dengan Sanggar Kegiatan Belajar Cianjur, masyarakat sangat mengenalnya dan itu dibuktikan ketika di Pasar Ciranjang saya menyebut SKB Cianjur kepada tukang ojek untuk diantar ke sana, ia langsung paham. Walau sekarang SKB Cianjur sudah berubah nama menjadi Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Nonformal (BPMPNF) Cianjur. Begitu sampai di pintu gerbang dan memasuki halaman saya melihat sekelompok anak muda mengenakan seragam SMA, keluar dari kelas. Dari kejauhan suasana mirip SMA, walau jumlah peserta didik lebih sedikit. Sejurus kemudian bukan keelokan lingkungan kaki bukit di sekitar SKB Cianjur yang menarik perhatian saya, tetapi anak-anak yang mengenakan seragam SMA yang ternyata adalah peserta didik Paket C.

Hari itu mereka sedang mengikuti ujian semester, dan tampaknya baru saja menyelesaikan satu mata ujian hari itu. Saya lihat dari wajahnya nampak mereka masih termasuk golongan usia sekolah (SMA). Ketika saya konfirmasi kepada salah satu pamong belajar di BPMPNF Cianjur pun dibenarkan bahwa sebagian besar mereka adalah anak usia SMA. Lantas mengapa mereka tidak masuk ke SMA atau SMK? Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan, pertama faktor ekonomi yaitu ketika hendak masuk SMA/SMK baik negeri atau pun swasta mereka harus menanggung uang masuk (iuran komite) yang lumayan besar untuk ukuran orang tua mereka. Jadi masuk Paket C di BPMPNF/SKB Cianjur menjadi pilihan karena bebas uang komite/uang pangkal. Faktor kepercayaan masyarakat terhadap program Paket C, di BPMPNF/SKB Cianjur pembelajaran program Paket C dilaksanakan setiap hari layaknya seperti sekolah formal. Mereka pun menggunakan seragam putih abu-abu, dan setiap hari Senin juga ada upacara bendera. Lebih penting lagi, ijazah paket C sudah bisa digunakan untuk mencari kerja karena pengakuan yang sama dengan ijazah SMA.

Kondisi ini yang sama terjadi pula di berbagai Sanggar Kegiatan Belajar lainnya. Sebut saja SKB Purwakarta Jawa Barat, SKB Purwokerto Jawa Tengah, SKB Sukoharjo Jawa tengah, SKB Situbondo Jawa Timur dan sudah barang tentu masih banyak lainnya.

Ironisnya, penyelenggaraan Paket C di beberapa SKB yang saya sebutkan di atas paling hanya satu rombongan belajar saja yang diakomodasi oleh anggaran pemerintah melalui alokasi anggaran dekonsentrasi provinsi. Sementara itu, banyak SKB yang menyelengarakan program Paket C secara paralel karena animo masyarakat yang begitu besar terhadap program Paket C. Karena hanya mendapatkan bantuan satu rombongan belajar, maka selebihnya warga belajar atau masyarakat harus menanggung biaya alias swadana. Padahal anggota masyarakat yang mengikuti program Paket C termasuk kelompok marjinal yang kurang memiliki kemampuan secara ekonomi dan sumber daya.

Memang betul, program Paket C belum masuk dalam skema wajib belajar sehingga pemerintah tidak bisa menanggung penuh biaya operasional program paket C sebagaimana program Paket A dan Paket B yang masuk skema wajib belajar sembilan tahun. Namun demikian, jika menggunakan skema bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan kepada warganya yang tidak mampu dalam mengakses pendidikan, maka Program Paket C dapat diakomodasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal mana pernah dilakukan oleh SKB Sukoharjo yang memaparkan keadaan Program Paket C binaannya kepada Dinas Pendidikan setempat, dan menyatakan bahwa mereka termasuk golongan tidak mampu telah mengetuk hati pengambil kebijakan untuk mengalokasikan dana untuk program Paket C kepada SKB Sukoharjo.

Karena itulah sebaiknya Kepala SKB beserta pamong belajar memaparkan kebutuhan program Paket C di wilayahnya dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Sudah saatnya pengambil kebijakan di dinas, panitia anggaran eksekutif dan juga komisi yang membidangi pendidikan di DPRD kabupaten/kota dibukakan mata dan telinga terhadap kondisi faktual ini, yaitu masih ada kelompok masyarakat marjinal yang tidak mampu secara ekonomi dan karena sebab lainnya untuk masuk ke pendidikan formal, namun mereka masih memiliki aspirasi pendidikan yang tinggi karena mereka punya keinginan yang kuat untuk mengikuti program Paket C. Aspirasi pendidikan yang tinggi inilah yang perlu dijaga dengan mengakomodasi penyelenggaraan Paket C melalui APBD.

Tingginya aspirasi pendidikan masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebenarnya akan menguntungkan daerah itu sendiri. Pertama, sumber daya manusia di kabupaten/kota akan semakin meningkat daya saingnya. Kedua, akan menaikkan salah satu indikator Indeks Pengembangan Sumberdaya Manusia (IPM), karena semakin tinggi jenjang pendidikan atau lama pendidikan rata-rata masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat pula IPM-nya.

Persoalannya, tidak semua kondisi ini terjadi di semua kabupaten/kota. Saya masih mendengar adanya SKB yang kurang greget kegiatannya, padahal di sekitarnya masih banyak sekelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dan diakomodasi aspirasi pendidikannya. Alasannya klasik, karena tidak anggaran. Sementara itu di sebagian SKB lainnya berjuang untuk mengakomodasi aspirasi pendidikan masyarakatnya walau pun harus bekerja tanpa anggaran operasional dari pemerintah, alias swadana. Selamat berjuang kepada kawan-kawan pamong belajar!