DSC08065Pada saat finalisasi berbagai pedoman dan petunjuk teknis Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Direktorat P2TK) PAUDNI Kemendikbud pada awal tahun ini, pemangku kepentingan sempat terperangah karena ternyata insentif pamong belajar tidak ada pedomannya. Pamong belajar tidak ada pedomannya karena memang ternyata tidak masuk dalam dokumen anggaran (DIPA) Drektorat P2TK PAUDNI pada tahun 2012.

Tidak tercantumkannya insentif pamong belajar pada tahun 2012 ini tidak terlepas dari riwayat berpindah-pindahnya alokasi penganggarannya. Ketika di BPKB/UPTD provinsi masih ada satuan kerja peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal ( satker PMPTK PNF), aliran insentif pamong belajar melalui satker ini dengan skema blockgrant. Pada tahun 2011, ketika sudah terbentuk Ditjen PAUDNI dan pembinaan pamong belajar menjadi tanggung jawab Direktorat P2TK PAUDNI, insentif pamong belajar dialokasikan melalui DIPA P2PNFI/BPPNFI ditransfer langsung ke rekening setiap pamong belajar.

Pada tahun 2011 insentif pamong belajar menjadi bagian dari alokasi dana blockgrant dari Direktorat P2TK PAUDNI kepada P2PNFI/BPPNFI. Namun karena blockgrant dari pemerintah ke pemerintah (G to G) dilarang maka alokasi insentif pamong belajar ditarik ke pusat (Direktorat P2TK PAUDNI). Nah, disinilah persoalan tidak dialokasikannya instentif pamong belajar mulai muncul.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, sebenarnya pamong belajar (dan juga penilik) secara eksplisit tidak disebutkan dalam uraian tugas direktorat dan sub direktorat. Ada empat sub direktorat pada Dit P2TK PAUDNI, yaitu (1) Sub Dit Pembinaan PTK PAUD bertugas membina pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; (2) Sub Dit Pembinaan PTK Kursus membina pendidik dan tenaga kependidikan lembaga kursus dan pelatihan (LKP); (3) Sub Dit Pembinaan PTK Pendidikan Masyarakat membina pendidik dan tenaga kependidikan program Dikmas antara lain PKBM, pendidikan keaksaraan dan Taman Bacaan Masyarakat; dan (4) Sub Dit Program dan Evaluasi sebagai perencana dan pengendali program direktorat. Mencermati keempat subdit di atas, pamong belajar secara eksplisit tidak ada dalam salah satu subdit. Berdasarkan kesepakatan, dan waktu itu IPABI juga memberikan pertimbangan, maka urusan pamong belajar dan penilik dimasukkan ke dalam Sub Dit Pembinaan PTK Pendidikan Masyarakat.

Namun demikian, dalam plotting anggaran alokasi insentif penilik masuk ke dalam Sub Dit Program bukan Sub Dit Pembinaan PTK Pendidikan Masyarakat. Untuk instentif penilik pada tahun 2011 juga dialokasikan melalui Sub Dit Program dan Evaluasi.  Kemungkinan besar karena kepindahan dokumen anggaran dari UPT P2PNFI/BPPNFI ke direktorat, maka masing-masing sub dit tidak ngeh atau saling mengandalkan (bahasa Jawa: njagake), akhirnya alokasi insentif pamong belajar malah kowar, alias tidak masuk dimana-mana.

Kemudian pada tanggal 14 Februari 2012, saya dan Sekjen IPABI (Dadang Subagja) bertemu dengan pihak Subdit PTK Dikmas dan diminta untuk tidak mem-blow up masalah tersebut. Dan kami sepakati, dengan catatan insentif pamong belajar mohon untuk diupayakan walaupun melalui skema APBN-P. Namun pada Rapat Koordinasi Pembinaan PTK PAUDNI di Hotel Horison Bandung, 16-18 Februari 2012, justru dari pihak direktorat yang memberikan informasi kepada peserta yang dihadiri oleh 10 pengurus daerah IPABI. Sontak, malam itu (16/2/2012) saya melakukan koordinasi dengan jajaran pengurus daerah yang hadir memberikan penjelasan duduk persoalannya dan sepakat untuk menghadap Ibu Direktur untuk menyelesaikan masalah insentif pamong belajar.

Akhirnya, bahwa tahun 2012 tidak adanya insentif pamong belajar pelan atau lambat menjadi topik hangat ke seluruh pamong belajar di Indonesia.

Tanggal 1 Maret 2012 melalui surat bernomor 92/III/2012 Pengurus Pusat IPABI menyampaikan surat resmi kepada Direktorat P2TK PAUDNI dengan tembusan Ka Sub Dit Program dan Evaluasi dan Ka Sub Dit Pembinaan PTK Pendidikan Masyarakat. Tanggal 1 Mei 2012 saya mendapatkan infomasi melalui telepon bahwa alokasi insentif pamong belajar sudah dibahas di tingkat direktorat jenderal dan disepakati untuk diusulkan melalui skema APBN-P. Di antara tanggal itu IPABI telah memberikan data jumlah pamong belajar per provinsi dan kabupaten/kota kepada Dit P2TK PAUDNI, sehingga ketemulah angka 3.476 orang. Data itu terwujud berkat kontribusi dan kerjasama seluruh jajaran pengurus daerah IPABI.

Namun demikian, untuk memastikan kembali perlu dilakukan verifikasi ulang data berdasarkan nama dan unit kerja. Kemudian terbitlah surat nomor 1289/B5.4/KP/2012 yang ditandatangani oleh Direktur P2TK PAUDNI tentang permintaan data penerima dana insentif pamong belajar tahun 2012 yang direncanakan sebesar Rp 2 juta rupiah dan akan ditransfer langsung ke rekening. Dalam surat itu juga dilampirkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pamong Belajar Tahun 2012 yang ditanda-tangani langsung oleh Dirjen PAUDNI Kemendikbud. Saat ini, data semestinya sudah dikirim dari unit kerja masing-masing telah dikirim ke P2PAUDNI/BPPAUDNI untuk selanjutnya diterima Dit P2TK pada tanggal 13 Agustus 2012.

Terakhir, kita doakan saja insentif pamong belajar tahun 2012 bisa cair. Hal ini perlu dipahami bahwa alokasi insentif masuk skema APBN-P yang belum disahkan oleh DPR. Namun pamong belajar Indonesia wajib bersyukur karena kepentingannya sudah diakomodasi oleh kementerian, tinggal kita tunggu saja bagaimana DPR bersikap.