UNPK Kota (2)Yogyakarta (15/3/2014) Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mendikbud nomor 97 Tahun 2013 mensyaratkan bahwa nilai “sekolah” Paket C (tepatnya nilai pendidikan kesetaraan atau nilai PK) terdiri dari nilai rapor semester 3, 4 dan 5 dengan bobot 70% dan nilai ujian pendidikan kesetaraan (UPK) 30%. Peraturan yang mengharuskan ada nilai UPK sudah bergulir sejak tahun 2011, tapi sampai sekarang tidak pernah direalisasikan.

Pun dalam POS UN/UNPK yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan juga mengatur hal yang sama. Bahkan di dalam POS diatur bahwa penyerahan nilai UPK diserahkan paling lambat tanggal 7 April 2014.

Namun seperti lazimnya tahun sebelumnya nilai UPK tidak pernah diminta paksa oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbangdikbud karena banyak penyelenggara Paket C tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan (seperti ujian sekolah di pendidikan formal).

Inilah potret inkonsistensi kebijakan, aturan sudah dibuat tapi negara kalah dengan kondisi nyata di lapangan. Ironisnya ujian pendidikan kesetaraan tidak pernah dikondisikan secara optimal, sehingga penyelenggara Paket C merasa tidak ada kewajiban menyelenggarakan UPK.

Peraturan Mendikbud dan POS UN/UNPK akhirnya menjadi macan kertas alias macan ompong karena nilai UPK tidak pernah digubris alias tidak pernah menyelenggarakan UPK.

Pada Workshop Penyusunan Panduan Percepatan Mutu SMA (termasuk Paket C di dalamnya) yang berlangsung 11-14 Maret 2014 yang lalu, saya sudah menyampaikan masukan kepada Direktorat Pembinaan SMA agar mendesak kepada Puspendik  Balitbangdikbud untuk meminta paksa nilai UPK. Dengan demikian lambat laun penyelenggara Paket C akan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan UPK. Nampaknya hal tersebut akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Puspendik.