imagesSurabaya (10/12) Berdasarkan POS UN UNPK Tahun 2014 yang telah dirilis Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), ditetapkan persyaratan mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK).

Berikut ini persyaratan mengikuti UNPK Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan:

  1. Peserta terdaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap;
  2. Memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;
  3. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal;
  4. Peserta dari kelompok belajar lainnya yang sejenis mendaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin;
  5. Peserta didik Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari pendidikan nonformal;
  6. Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal.

Menyimak persyaratan yang berhak mengikuti UNPK sebagaimana tercantum pada halaman 17 POS UN UNPK, ada ketidakkonsistenan dengan peraturan perundangan lainnya. Permendikbud  Nomor 81 Tahun 2013 diatur bahwa pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal (yang diselenggarakan masyarakat) yaitu PKBM, majelis taklim, rumah pintar dan lembaga bimbingan belajar.

Dewasa ini banyak berkembang layanan sekolahrumah baik sekolahrumah komunitas maupun sekolahrumah tunggal. Peserta didik sekolahrumah berdasarkan aturan yang ada (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010) untuk ujian nasional hanya dapat dilayani melalui UNPK bukan UN formal. Persoalan terjadi karena dalam POS UN UNPK tidak mengakomodasi pesekolahrumah. Sehingga tidak sedikit yang “mengakali” dengan mencatatkan diri pada PKBM atau “membuat baju” PKBM untuk sekolahrumah komunitas.

Sebenarnya sekolahrumah komunitas paling tepat bermerek lembaga bimbingan belajar daripada PKBM, dan itu sah secara regulasi. Hal mana lembaga bimbingan belajar diakui oleh Permendibud Nomor 81 Tahun 2013 sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan. Hanya sayangnya lembaga bimbingan belajar belum diakui sebagai penyelenggara UNPK pada tahun ini.

Agar dapat mengikuti UNPK, maka para pesekolahrumah harus mengikuti butir 4 yaitu mendaftarkan diri pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin.