Proses belajar Paket CYogyakarta (09/09/2015) Usulan perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan akan mengalami beberapa kendala jika tidak segera diselesaikan payung hukumnya. Walaupun demikian sudah ada Sanggar Kegiatan Belajar yang berhasil menjadi satuan pendidikan nonformal dan sebagian lainnya sedang dalam proses pembahasan. Ini hambatannya.

Merujuk pada satuan pendidikan lainnya yaitu pada SD, SMP, SMA/SMK dan bahkan perguruan tinggi, kepala satuan pendidikan tidak dijabat oleh pejabat struktural. Demikian pula Sanggar Kegiatan Belajar dirancang dipimpin bukan oleh pejabat struktural (eselon IV), namun oleh pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Sanggar Kegiatan Belajar. Begitu rancangan dalam berbagai paparan direktorat ketika mensosialisasikan rencana perubahan Sanggar Kegiatan Belajar.

Persoalannya adalah bagaimana dasar pemberian tunjangan kepala Sanggar Kegiatan Belajar? Satuan pendidikan tidak dipimpin oleh pejabat struktural sehingga kepala Sanggar Kegiatan Belajar tidak akan mendapatkan tunjangan jabatan struktural. Sebagaimana kepala sekolah tidak mendapatkan tunjangan kepala sekolah karena sudah mendapatkan tunjangan profesi sebagai guru.

Masalah tunjangan inilah yang menjadi hambatan dalam perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal. Ada sebagian yang keberatan dengan hapusnya jabatan eselon kepala Sanggar Kegiatan Belajar sehingga tidak akan mendapatkan tunjangan struktural. Pada sebagian daerah tunjangan kinerja daerah untuk eselon IV setingkat kepala Sanggar Kegiatan Belajar cukup lumayan besarannya.

Kepala satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dijabat oleh guru, sementara guru sudah mendapatkan tunjangan profesi. Namun jabatan pamong belajar sampai saat ini belum mendapatkan tunjangan profesi karena belum masuk skema sertifikasi profesi pamong belajar, sehingga akan ada kesenjangan yang jauh antara pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala dengan para pejabat eselon IV lainnya. Di samping itu tidak ada perbedaan antara tunjangan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala dengan yang tidak.

Disamping itu perubahan status dari uni pelaksana teknis dinas menjadi satuan pendidikan dipandang oleh sebagian pihak internal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai turun kelas. Sebenarnya masalah turun kelas atau tidak, tidaklah menjadi persoalan. Lebih penting adalah bagaimana merevitalisasi peran dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar agar memiliki makna dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal.

Polarisasi di internal pamong belajar antara yang setuju dan tidak setuju perubahan menjadi satuan pendidikan nonformal memang terjadi, tapi tidak sampai mengerucut. Pamong belajar sebagian besar lebih setuju untuk berubah menjadi satuan pendidikan nonformal. Penolakan justru terjadi pada sebagian besar pamong belajar yang berkedudukan bukan di Sanggar Kegiatan Belajar. Pamong belajar yang mengedepankan akar kesejarahan dibentuknya Sanggar Kegiatan Belajar lebih cenderung resisten terhadap kebijakan perubahan ini.

Faktanya Sanggar Kegiatan Belajar sebagai UPTD sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Jaman sudah berubah. Sanggar Kegiatan Belajar bukan lagi sekedar penjelmaan dari Kursus Penelitian Pendidikan Masyarakat (KPPM)/Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM)/Pusat Pembinaan Aktivitas Generasi Muda (PPAGM) dulu yang memang bukan satuan pendidikan. Sejarah tidak bisa dilupakan, tapi dari sejarahlah kita belajar untuk hidup yang lebih baik.