Ini Resistensi Perubahan SKB Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal

Proses belajar Paket CYogyakarta (09/09/2015) Usulan perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan akan mengalami beberapa kendala jika tidak segera diselesaikan payung hukumnya. Walaupun demikian sudah ada Sanggar Kegiatan Belajar yang berhasil menjadi satuan pendidikan nonformal dan sebagian lainnya sedang dalam proses pembahasan. Ini hambatannya.

Merujuk pada satuan pendidikan lainnya yaitu pada SD, SMP, SMA/SMK dan bahkan perguruan tinggi, kepala satuan pendidikan tidak dijabat oleh pejabat struktural. Demikian pula Sanggar Kegiatan Belajar dirancang dipimpin bukan oleh pejabat struktural (eselon IV), namun oleh pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Sanggar Kegiatan Belajar. Begitu rancangan dalam berbagai paparan direktorat ketika mensosialisasikan rencana perubahan Sanggar Kegiatan Belajar.

Persoalannya adalah bagaimana dasar pemberian tunjangan kepala Sanggar Kegiatan Belajar? Satuan pendidikan tidak dipimpin oleh pejabat struktural sehingga kepala Sanggar Kegiatan Belajar tidak akan mendapatkan tunjangan jabatan struktural. Sebagaimana kepala sekolah tidak mendapatkan tunjangan kepala sekolah karena sudah mendapatkan tunjangan profesi sebagai guru.

Masalah tunjangan inilah yang menjadi hambatan dalam perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal. Ada sebagian yang keberatan dengan hapusnya jabatan eselon kepala Sanggar Kegiatan Belajar sehingga tidak akan mendapatkan tunjangan struktural. Pada sebagian daerah tunjangan kinerja daerah untuk eselon IV setingkat kepala Sanggar Kegiatan Belajar cukup lumayan besarannya.

Kepala satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dijabat oleh guru, sementara guru sudah mendapatkan tunjangan profesi. Namun jabatan pamong belajar sampai saat ini belum mendapatkan tunjangan profesi karena belum masuk skema sertifikasi profesi pamong belajar, sehingga akan ada kesenjangan yang jauh antara pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala dengan para pejabat eselon IV lainnya. Di samping itu tidak ada perbedaan antara tunjangan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala dengan yang tidak.

Disamping itu perubahan status dari uni pelaksana teknis dinas menjadi satuan pendidikan dipandang oleh sebagian pihak internal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai turun kelas. Sebenarnya masalah turun kelas atau tidak, tidaklah menjadi persoalan. Lebih penting adalah bagaimana merevitalisasi peran dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar agar memiliki makna dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal.

Polarisasi di internal pamong belajar antara yang setuju dan tidak setuju perubahan menjadi satuan pendidikan nonformal memang terjadi, tapi tidak sampai mengerucut. Pamong belajar sebagian besar lebih setuju untuk berubah menjadi satuan pendidikan nonformal. Penolakan justru terjadi pada sebagian besar pamong belajar yang berkedudukan bukan di Sanggar Kegiatan Belajar. Pamong belajar yang mengedepankan akar kesejarahan dibentuknya Sanggar Kegiatan Belajar lebih cenderung resisten terhadap kebijakan perubahan ini.

Faktanya Sanggar Kegiatan Belajar sebagai UPTD sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Jaman sudah berubah. Sanggar Kegiatan Belajar bukan lagi sekedar penjelmaan dari Kursus Penelitian Pendidikan Masyarakat (KPPM)/Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM)/Pusat Pembinaan Aktivitas Generasi Muda (PPAGM) dulu yang memang bukan satuan pendidikan. Sejarah tidak bisa dilupakan, tapi dari sejarahlah kita belajar untuk hidup yang lebih baik.

6 tanggapan pada “Ini Resistensi Perubahan SKB Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal”

  1. IA JUSTRU ITULAH PA HEMAT SAYA, SEHARUSNYA DIREKTORAT MEMPERSIAPKAN DULU PERANGKATNYA SEBAGAI PAYUNG HUKUM TETAPNYA, BUKAN REALISASI BARU MENYUSUN PERANGKAT PAYUNG HUKUM.
    KENDALA DILAPANGAN DENGAN BERBAGAI KEBIJAKAN, REGULASI DSBNYA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DAN DIKAJI LEBIH OLEH DIREKTORAT, ERA OTONOMI BERBEDA DENGAN SENTRALISTIK.
    APABILA PAYUNG HUKUM SUDAH ADA TENTUNYA DAERAH AKAN MENGIKUTI, KARENA SUDAH JELAS ARAH PERKEMBANGAN, KARIER DAN SEBAGAINYA, SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN.
    PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAAN BUKANLAH YANG TABU TAPI DISINI PERLU ANALISA DAN KAJIAN SERTA PAILOT PROJEK DULU, LALU ADA SOLUSI YANG DITAWARKAN OLEH DIREKTORAT BAGI YANG BELUM MELAKSANAKAN ITU.
    KAITAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL INI TENTUKAN HARUS DIKOMUNIKASIKAN DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, JANGAN SAMPAI SUDAH TERJADI PERUBAHAAN STATUS KELEMBAGAAN TAPI KEWENANGAN CACAT HUKUM, YANG PADA AKHIRNYA MENIMBULKAN PERMASALAHAN BARU

    1. Saya melihat sudah cukup data dan fakta yang diperoleh oleh kementerian tentang kondisi SKB di lapangan. Berdasarkan itulah kemudian diambil kebijakan perubahan tersebut, tidak perlu dalam bentuk kegiatan kajian yang menghabiskan banyak anggaran.
      Payung hukum generik sudah ada dalam UU Sisdiknas yaitu diakuinya satuan pendidikan nonformal, kemudian dalam berbagai peraturan perundangan sudah disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Itu juga bisa dijadikan rujukan hukum pendirian satuan pendidikan nonformal oleh pemerintah daerah. Sederhana saja koq berpikirnya. Memang kelemahannya adalah payung hukum yang bersifat teknis setingkat Permendikbud yang mengatur Standar Pengelolaan SKB sbg satuan pendidikan nonformal yang belum ada. Diakui ini kelemahannya. Namun bukan berarti tidak bergerak, direktorat sudah ada drafnya tinggal diteken menteri.
      Saya berusaha memahami kedua belah pihak, pemerintah pusat yang mengambil kebijakan dan pemerintah daerah yang dikenai kebijakan. Tapi saya yakin sebuah kebijakan diambil untuk yang terbaik. Ketika ada pihak yang merasa dirugikan itu bagian dari dampak sebuah kebijakan, tapi garis besarnya kebijakan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat banyak.
      Terkait dengan tunjangan jabatan bagi kepala satuan pendidikan nonformal, bagaimana mungkin diadakan? Karena sudah saya pelajari tidak ada rujukan hukumnya. Semua kepala satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK bahkan perguruan tinggi) tidak mendapatkan tunjangan jabatan sebagai kepala pasca adanya sertifikasi guru dan dosen.

    2. terlalu banyak kawatir dan takut itu yg menyebabkan orang tidak berbuat dan saat memutuskan berbuat baru menyadari sudah tertinggal jauh…hehehehe

  2. Saya kemarin lama diskusi dengan kepala skb mavali donggala. Apa mas Fausi tulis tentang tunjangan jabatan kepala skb sebagai satuan pendidikan. Belum ada payung hukum yg mengaturnya. Persoalan lain juga tentang kepala skb nanti ketika sudah beralih fungsi menjadi satuan penddikan.Dibutuhkan aturan semacam Impassing. Kasus untuk kepala skb mavali donggala, beliau sudah menjabat kepala selama 6 tahun dengan pangkat III/d. Mohon bantuan teman teman bagaimana pemecahannya. Ketika saya di tanya belum bisa memberikan penjelasan. Trims

    1. Memang untuk tunjangan kepala satuan pendidikan tidak ada payung hukumnya. Seperti juga berlaku di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Namun demikian toh kepala satuan pendidikan masih berhak mendapatkan penghasilan tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Misalnya dalam kegiatan operasional duduk sebagai penanggungjawab dan berhak mendapatkan penghasilan (baca honor) sesuai ketentuan yang berlaku. Di sekolah juga begitu pak. Bedanya mereka sudah menerima tunjangan profesi.

  3. utk kasus yg dihadapi oleh ka.Skb Mavali Donggala, adalah beliau harus mengusul utk menjadi PB kembali karena sebelum menjabat sebagai kepala Skb Donggala beliau adalah seorang PB dengan pangkat IIId. Dan ketika menjabat sebagai kepala SKB, beliau melepaskan jabatan PB dan beralih menjadi pejabat struktural (esalon 4a)
    terkait dgn belum adanya payung hukum mengenai tunjangan kepala, betul seperti apa yg diungkapkan oleh mas Fauzie bahwa kepala banyak dilibatkan dlm setiap kegiatan2 skb, sehingga dgn demikian akan mendapatkan banyak tunjangan (honor) dr setiap prog. yg dilaksanakan,,,,,,

Komentar ditutup.