Perpres tunjanganGorontalo (28/11) Akhirnya setelah empat tahun diperjuangkan tunjangan jabatan fungsional pamong belajar direalisasikan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tertanggal 12 November 2013. Selama 24 tahun sejak diakui sebagai jabatan fungsional pamong belajar pada tahun 1989 dengan seiring berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 127 Tahun 1989, pamong belajar tidak menikmati tunjangan jabatan fungsional. Sementara itu sudah banyak jabatan fungsional lain yang diberikan tunjangan jabatan oleh pemerintah. Inilah rasionalisasi Ikatan Pamong Belajar Indonesia ketika pertama kali mengusulkan.

Belum genap sebulan menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI), Fauzi Eko Pranyono mulai melakukan lobi agar tunjangan fungsional diberikan kepada pamong belajar. Hal mana usulan tunjangan fungsional merupakan salah satu program kerja kepengurusan IPABI  masa bakti 2009-2012. Pada tanggal 15 Desember 2009 di Hotel Equator Surabaya, Ketua Umum PP IPABI mempresentasikan usulan tunjangan fungsional untuk pertama kalinya.

Usulan pemberian tunjangan jabatan fungsional pamong belajar menjadi skala prioritas IPABI karena berdasarkan kajian mengusulkan sertifikasi pamong belajar masih jauh panggang dari api, karena belum adanya standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar. Walaupun sebagian besar pamong belajar mendesak agar pamong belajar mendapatkan tunjangan profesi.

Inilah butir-butir rasional usulan tunjangan fungsional jabatan fungsional di hadapan dua pejabat Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK PNF) Ditjen PNFI yaitu Ka Subdit Program Horas Situmorang dan Ka Subdit Tenaga Kependidikan Abubakar Umar. Pemaparan juga disaksikan Edi Basuki (Humas PP IPABI, pamong belajar BP PNFI Regional IV Surabaya) dan Rahmat Yuliardi (pamong belajar SKB Lebak). Paparan dilakukan pada akhir kegiatan rakor pada sidang kelompok pamong belajar di Hotel Equator, 15 Desember 2009.

  1. Pada kurun waktu tahun 2007-2009 terdapat 54 Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan jabatan fungsional, dan mengatur paling tidak 86 jenis jabatan fungsional yang sudah diatur tunjangan fungsional.
  2. Depdiknas adalah instansi pembina bagi 5 jenis jabatan fungsional: dosen, guru, pengawas, pamong belajar dan penilik. Dosen sudah diatur tunjangan fungsional (Perpres nomor 65 Tahun 2007), guru dan pengawas sdh menerima tunjangan profesi. Pamong belajar dan penilik belum mendapatkan penghargaan yang layak dibanding jabatan fungsional lainnya binaan Depdiknas.
  3. Kemudian dipaparkan Perpres dan lampirannya untuk jenis jabatan fungsional yang cara kerjanya mirip-mirip pamong belajar, yaitu: penyuluh pertanian, penggerak swadaya masyarakat, pengantar kerja dan penyuluh sosial..
  4. Ketika pada kurun waktu 2007-2009 SBY menandatangani Perpres untuk 86 jenis jabatan fungsional, apakah merupakan inisiatif Presiden? Tidak. Presiden mendapat masukan dari Menteri terkait. Apakah Menteri sekonyong-konyong mengusulkan kepada Presiden? Tidak, karena Menteri mendapat masukan dari Direktur Jenderal. Dan Direktur Jenderal mendapat masukan dari Direktur.
  5. Nah, sudah saatnya Direktorat PTK  PNF untuk mengusulkan draf Perpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik kepada Presiden melalui Mendiknas. Karena pamong belajar sudah sejak 20 tahun yang lalu diakui sebagai jabatan fungsional, namun belum juga mendapatkan haknya sebagai pejabat fungsional. Jika jabatan fungsional lainnya bisa, mengapa untuk pamong belajar tidak bisa? Karena selama ini belum ada yang mengusulkan.
  6. Jika Direktorat PTK PNF mampu memperjuangkan tunjangan jabatan fungsional bagi pamong belajar, maka akan menjadi obat dahaga bagi pamong belajar yang banyak menuntut sertifikasi (baca tunjangan profesi). Hal mana kebijakan sertifikasi sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat, karena payung hukum yang belum jelas. Pemberian tunjangan jabatan fungsional akan mengurangi kesenjangan antara pamong belajar dan guru.

Pasca pemaparan saya selaku Ketua Umum PP IPABI melakukan koordinasi dengan Ketua Umum IPI Pusat waktu itu yaitu Endro Harjanto. Saya sampaikan bahwa dalam paparan saya mengusulkan usulan tunjangan fungsional satu paket pamong belajar dan penilik. Dalam perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta via Klaten (rumah tinggal Ketum IPI) kami sepakat melakukan koalisi nasional untuk memperjuangkan realisasi tunjangan fungsional.

Dua bulan berselang, pada bulan Februari 2010 PP IPABI diminta untuk menyusun naskah akademik draf Peraturan Presiden dan diminta untuk mengajukan usulan angka besaran tunjangan fungsional untuk setiap jenjang jabatan. Di samping itu diminta untuk menghitung jumlah kebutuhan alokasi anggaran tunjangan fungsional pamong belajar berdasarkan alokasi pusat/provinsi/kabupaten/kota.

Pada tahapan inilah kemudian muncul hambatan karena persoalan data yang valid menjadi kendala klasik. Proses usulan memang berlangsung lama karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara. Ketika sebagian pihak tidak memahami kesulitan yang terjadi, dan mengedepankan emosi maka muncullah ajakan untuk demonstrasi karena danggap usulan tunjangan fungsional terlalu lama dan bertele-tele.

Namun demikian dalam setiap kesempatan, saya mengatakan kepada seluruh jajaran pamong belajar bahwa usulan tunjangan fungsional sudah on the track. Tidak perlu ada yang dirisaukan. Direktorat (Subdit PTK Dikmas) justru merisaukan data valid yang tidak segera masuk. Alhamdulillah pada bulan Maret 2012 IPABI mampu menyajikan data untuk seluruh Indonesia (data pamong belajar per jenjang jabatan per UPT/provinsi/kabupaten/kota. Pada waktu itu, berdasarkan Ka Subdit PTK Dikmas Abubakar Umar menyatakan data penilik baru masuk 30% seluruh Indonesia (Rakor Asosiasi dan Forum di Hotel Horison Bandung). Sehingga IPI diminta untuk mempercepat validasi data penilik se-Indonesia yang digunakan sebagai bahan pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

Dalam konteks pengusulan tunjangan fungsional IPABI hanya sebatas mengusulkan dan mendukung kebutuhan bahan dan data pendukung. Proses resminya dilakukan melalui jalur birokrasi mulai dari Direktorat PTK PNF, Biro Hukum dan Organisasi, dan Ditjen PAUDNI di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu sudah selayaknya semua jajaran pamong belajar dan penilik menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan di kementerian yang sudah bersusah payah dan berkoordinasi sehingga akhirnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

Kini saatnya rakyat Indonesia yang menggaji pamong belajar dan penilik menunggu kinerja yang lebih baik dari Anda semua! Jika tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik, jangan salahkan jika saatnya gantian rakyat mengajak demo…