sertifikasiYogyakarta (07/01/15) Sejak pertengahan tahun 2014 rencana mengubah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan semakin menguat. Ternyata ada peluang untuk melakukan sertifikasi pamong belajar dari rencana menjadikan SKB sebagai satuan pendidikan.

Salah satu tolok ukur keberhasilan SKB sebagai satuan pendidikan adalah adanya kepuasan masyarakat terhadap layanan program SKB yang memiliki variasi program pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut hemat saya, kepuasan masyarakat disebabkan kualitas layanan yang diberikan oleh pamong belajar dalam mengemas berbagai bentuk program pendidikan nonformal di SKB. Layanan yang berkualitas tersebut hanya akan bisa terjadi dari pamong belajar yang profesional. Bukan “profesional” dalam mengelola program dalam artian sebagai administator, namun profesional berperan sebagai pendidik.

Fakta bahwa masih banyak pamong belajar yang berfungsi sebagai administrator/pengelola program karena keterbatasan jumlah tenaga administrasi di SKB. Sehingga untuk mewujudkan pamong belajar yang profesional sebagai pendidik harus ditambah petugas administrasi di SKB. Ini prasyarat untuk mengedepankan pamong belajar menjadi pendidik nonformal yang profesional.

Ini menjadi penting karena jika SKB berubah menjadi satuan pendidikan, maka pamong belajar adalah murni bertugas sebagai pendidik profesional. Bukan pengelola program.

Untuk memberikan layanan pendidikan nonformal yang berkualitas, maka pamong belajar SKB harus menguasai kompetensi pamong belajar terutama menguasai kompetensi pedagogik agar pembelajaran berlangsung dengan berkualitas. Karena itulah perlu ada uji kompetensi pamong belajar oleh perguruan tinggi. Uji kompetensi inilah yang digagas dalam skema perubahan SKB menjadi satuan pendidikan untuk menjamin pamong belajar sebagai pendidik melaksanakan pekerjaan secara profesional.

Uji kompetensi inilah pintu masuk ke dalam skema sertifikasi. Ingat sertifikasi, bukan tunjangan profesi, karena sertifikasi diartikan sebagai proses memperoleh sertifikat melalui uji kompetensi. Artinya untuk menjadi satuan pendidikan SKB harus didukung oleh pamong belajar yang tersertifikasi. Ini untuk menjamin layanan program pendidikan nonformal yang berkualitas.

Namun demikian, pendidik profesional yang sudah tersertifikat biasanya akan memperoleh penghargaan dari pemerintah dalam bentuk tunjangan profesi.

Ketika wacana perubahan SKB menjadi satuan pendidikan sudah bergulir, dan ternyata ada peluang untuk sertifikasi pamong belajar, maka yang perlu dipikirkan adalah adanya payung hukum. Senyampang saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hendaknya dimasukkan ketentuan pamong belajar sebagai pendidik profesional yang harus disertifikasi.

Untuk itulah Pengurus Pusat Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) harus bergerak proaktif untuk berjuang memasukkan ketentuan pamong belajar sebagai pendidik profesional yang disertifikasi. Rasionalnya adalah sebuah kebutuhan untuk menjadikan SKB sebagai satuan pendidikan nonformal. Saya pikir tidak ada kata tidak bisa, jika diperjuangkan bersama dengan hati yang bersih. Bukan karena iri dengan jenis jabatan lain yang lebih sejahtera, tapi demi untuk menjaga layanan pendidikan nonformal yang bermutu dan bermartabat. Layanan pendidikan nonformal yang bermutu dan bermartabat di SKB hanya akan lahir dari pamong belajar yang bermutu dan bermartabat, yaitu yang disertifikasi.

Baca juga tulisan saya: Pamong Belajar Hanya Ada di Sanggar Kegiatan Belajar

Sumber foto: http://www.ispo-org.or.id/