Proses belajar Paket CYogyakarta (01/09/2015) Ada beberapa konsekuensi yang akan diterima jika Sanggar Kegiatan Belajar tidak berubah menjadi satuan pendidikan nonformal. Pada akhirnya dampak tersebut akan merugikan masyarakat yang selama ini mengakses layanan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat melalui Sanggar Kegiatan Belajar.

Satuan pendidikan (baik jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal) secara yuridis formal memiiki payung hukum untuk difasilitasi oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa  pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Jika Sanggar Kegiatan Belajar tidak menjadi satuan pendidikan berdasarkan ketentuan ayat tersebut pihak pemerintah dan pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk memfasilitas satuan pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana.

Frasa kalimat wajib memfasilitasi satuan pendidikan, dimaknai jika Sanggar Kegiatan Belajar berstatus sebagai satuan pendidikan akan mendapatkan peluang untuk diberi dana belanja modal untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar program layanan pendidikan nonformal dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sarana prasarana bagi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan. Pun demikian pemerintah pusat dapat memberikan bantuan pengembangan sarana prasarana karena memiliki dasar hukum.

Saat ini sebagian besar Sanggar Kegiatan Belajar relatif kurang mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk pengembangan sarana dan prasarana. Salah satu kendala adalah status sebagai kantor yang bukan satuan pendidikan. Pun demikian, pemerintah pusat tidak bisa serta merta memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana karena dibatasi oleh regulasi bahwa selain satuan pendidikan tidak bisa menerima bantuan yang masuk kategori rekening belanja modal. Bantuan sosial tidak bisa dilakukan dalam skema G to G (pemerintah pusat ke pemerintah daerah), karena belanja modal di daerah sudah dimasukkan dalam skema dana alokasi umum (DAU) ke pemerintah daerah.

Jika menjadi satuan pendidikan pengadaan pamong belajar dan tenaga kependidikan akan menjadi kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah. Karena itu perlu dipetakan dan dianalisis kebutuhan pamong belajar sesuai dengan program layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Pendidik PAUD tidak lagi merekrut tenaga honorer. Pendidik PAUD yang bertugas pada kelompok bermain atau satuan PAUD lainnya diampu oleh pamong belajar yang diangkat dan memenuhi kualifikasi sebagai pendidik PAUD. Tutor pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan pada layanan program oleh Sanggar Kegiatan Belajar diampu oleh pamong belajar yang diangkat dan memenuhi kualifikasi sebagai tutor sesuai tugas dan mata pelajarannya. Begitu pula jika Sanggar Kegiatan Belajar memiliki program kursus maka instruktur kursus diampu oleh pamong belajar yang diangkat dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan jenis kursus.

Pengadaan pamong belajar akan menjadi sulit dipenuhi ketika Sanggar Kegiatan Belajar tidak berstatus satuan pendidikan karena tidak ada payung hukum sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (3) menyebutkan dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini yang mendasari diberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) kemudian menyusul untuk satuan pendidikan menengah (SMA/SMK). Direncanakan skema BOS juga akan diberikan untuk satuan pendidikan nonformal, terutama satuan PAUD dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Jika Sanggar Kegiatan Belajar tidak merubah menjadi satuan pendidikan maka tidak akan bisa mengakses dana operasional program pendidikan nonformal yang direncanakan melalui skema seperti ‘BOS’.

Saat ini sedang dikembangkan aplikasi data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD-Dikmas, di mana setiap satuan pendidikan nonformal akan mendapatkan nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dan peserta didiknya akan mendapatkan nomor induk siswa nasional (NISN). Jika tidak berstatus sebagai satuan pendidikan, maka setiap peserta didik yang mendapatkan layanan program di Sanggar Kegiatan Belajar tidak akan mendapatkan NISN. Kondisi ini akan merugikan, terutama bagi peserta didik pendidikan kesetaraan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih atau alih jalur. Pada form aplikasi pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri setiap calon mahasiswa pasti akan ditanyakan NPSN dan NISN, hal ini cukup menghambat bagi peserta didik. Hal yang sama juga terjadi pada lulusan pendidikan kesetaraan yang hendak alih jalur. Misalnya lulusan Paket B hendak melanjutkan ke SMA/MA/SMK akan terkendala karena tidak memiliki NPSN dan NISN.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 61 ayat (2) mengisyaratkan bahwa hanya satuan pendidikan yang terakreditasi yang dapat menerbitkan ijazah bagi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Ketentuan ini selama ini belum diberlakukan secara penuh pada satuan pendidikan nonformal. Ketika semua satuan pendidikan nonformal sudah diakreditasi sebagaimana amanat pasal 60 ayat (1), maka hanya satuan pendidikan yang terakreditasi yang dapat memberikan ijazah.

Selama ini Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF) tidak dapat melakukan akreditasi kepada Sanggar Kegiatan Belajar, terlebih saat ini instrumen akreditasi berbasis satuan pendidikan. BAN PNF tidak dapat melakukan akreditasi atau perpanjangan akreditasi program bagi Sanggar Kegiatan Belajar yang sudah terakreditasi layanan programnya pada periode sebelumnya.

Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2015 pasal 2 ayat (2) dan (4) menyatakan bahwa satuan pendidikan yang menetapkan kelulusan peserta didik. Artinya jika ketentuan ini diterapkan penuh seharusnya Sanggar Kegiatan Belajar tidak dapat menetapkan kelulusan peserta didik Paket A, Paket B atau Paket C. Namun jika sudah berstatus sebagai satuan pendidikan nonformal, tidak ada halangan lagi untuk menetapkan kelulusan peserta didik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Mencermati berbagai ulasan di atas, memang tidak ada pilihan lain bagi Sanggar Kegiatan Belajar untuk berubah menjadi satuan pendidikan nonformal. Perubahan ini demi kemaslahatan masyarakat yang selama ini mengakses layanan program pendidikan nonformal di Sanggar Kegiatan Belajar.

Namun demikian perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal masih lemah dari sisi payung hukum. Mengapa? Simak ulasan berikutnya.

Masih Lemah Payung Hukum Perubahan Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal