Ijazah baru paket CPematang Reba (16/10/14) Hampir semua penyelenggara Paket C tahun ini dibuat tergagap-gagap ketika menerima blanko ijazah karena harus mengisi nilai rata-rata rapor dan nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran. Sebagian penyelenggara keberatan dengan pencantuman nilai semua mata pelajaran karena tidak siap atau tidak memiliki data nilai untuk semua mata pelajaran.

Ada yang menuduh hal ini merupakan bagian dari formalisasi pendidikan kesetaraan. Ada pula yang beranggapan pemerintah semakin mempersulit ruang gerak pendidikan kesetaraan. Ini alasan mengapa harus dicantumkan nilai semua mata pelajaran pada ijazah Paket C.

Pada pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ketentuan adanya jenis penilaian hasil belajar ini tidak diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana diketahui Paket A setara SD dan Paket B setara SMP merupakan program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan Paket C setara SMA pada jenjang pendidikan menengah.

Selama ini sebagian besar penyelenggara pendidikan kesetaraan, termasuk Paket C, hanya mengenal dua jenis penilaian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dituangkan dalam setoran nilai rata-rata rapor ke Puspendik melalui Dinas Pendidikan. Nilai yang dimiliki pun hanya nilai mata pelajaran yang diujiannasionalkan (tujuh mata pelajaran), tidak seluruh mata pelajaran. Di samping itu mereka mengenal penilaian hasil belajar oleh pemerintah, yaitu berupa penilaian melalui pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

Pandangan selama ini jika dirasa sudah cukup hanya dengan menyelesaikan UNPK dan dibekali dengan nilai rata-rata rapor tujuh mata pelajaran yang diujiannasionalkan. Bahkan sebagian ada yang tidak melaksanakan pembelajaran namun memiliki nilai rapor, alias merekayasa nilai rapor seakan-akan melakukan penilaian hasil belajar oleh pendidik.

Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pada jalur pendidikan formal penilaian oleh satuan pendidikan ini biasa disebut dengan ujian sekolah yang pelaksanaannya mendahului ujian nasional. Pada pendidikan kesetaraan disebut dengan ujian pendidikan kesetaraan (UPK) yang pelaksanaannya mendahului UNPK.

Kondisi di lapangan menunjukkan masih sangat jarang penyelenggara Paket C yang melaksanakan UPK sebagai bentuk penilaian oleh satuan pendidikan yang meliputi semua mata pelajaran. Nilai UPK semua mata pelajaran dicantumkan pada ijazah, begitu pula adanya pencantuman nilai rata-rata rapor. Gabungan nilai rata-rata rapor (bobot 70%) dan nilai UPK (bobot 30%) inilah yang disebut dengan nilai derajat kompetensi (NDK).

Selanjutnya dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, dijelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus setelah (a) menyelesaikan semua program pembelajaran, (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk semua mata pelajaran, (c) lulus ujian sekolah/madrasa/pendidikan kesetaraan, dan (d) lulus ujian nasional.

Logika hukum menyatakan  bahwa menyelesaikan satu program pendidikan berarti adalah menyelesaikan keseluruhan struktur kurikulum, yang dalam bahasa Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013 pasal 3 untuk Paket B dan Paket C disebut sebagai menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang. Untuk Paket C dinyatakan menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi jika sudah mencapai 122 satuan kredit kompetensi (SKK). Angka 122 SKK dinyatakan ditempuh manakala memiliki nilai untuk keseluruhan mata pelajaran.

Jika peserta didik Paket C hanya memiliki rapor nilai mata pelajaran yang diujiannasionalkan belum dikatakan menempuh keseluruhan SKK (122 SKK), karena baru mencakup tujuh mata pelajaran yaitu sebesar 70 SKK. Artinya jumlah 70 SKK masih kurang dari 122 SKK, hal mana belum dapat dinyatakan memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf d Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013.

Untuk membuktikan bahwa peserta didik telah menempuh keseluruhan kurikulum maka mulai tahun 2014 ini penyelenggara harus mencantumkan nilai rata-rata rapor dan nilai ujian pendidikan kesetaraan di dalam ijazah Paket C.

Persoalannya, tidak semua penyelenggara yang melakukan penilaian hasil belajar pada mata pelajaran selain yang diujiannasionalkan. Pada umumnya mereka mengaku pembelajaran dilakukan mandiri. Dalam standar proses dinyatakan bahwa pembelajaran mandiri tetap harus dilakukan penilaian hasil belajar. Sehingga tidak ada alasan bahwa penilaian hasil belajar pada setiap semester hanya diperuntukkan pada mata pelajaran yang diujiannasionalkan saja.

Boleh saja pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan tutorial hanya diorientasikan pada mata pelajaran yang diujiannasionalkan, selama memenuhi standar proses minimal tatap muka 20%, tutorial 30% dan pembelajaran mandiri maksimal 50%. Dan pada mata pelajaran yang dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri tetap harus ada nilai rapor per semester, walaupun penilaian hasil belajar dilakukan pada portofolio yang disajikan oleh peserta didik. [fep]