Ini Alasan Nilai Semua Mapel Tercantum dalam Ijazah Paket C

Ijazah baru paket CPematang Reba (16/10/14) Hampir semua penyelenggara Paket C tahun ini dibuat tergagap-gagap ketika menerima blanko ijazah karena harus mengisi nilai rata-rata rapor dan nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran. Sebagian penyelenggara keberatan dengan pencantuman nilai semua mata pelajaran karena tidak siap atau tidak memiliki data nilai untuk semua mata pelajaran.

Ada yang menuduh hal ini merupakan bagian dari formalisasi pendidikan kesetaraan. Ada pula yang beranggapan pemerintah semakin mempersulit ruang gerak pendidikan kesetaraan. Ini alasan mengapa harus dicantumkan nilai semua mata pelajaran pada ijazah Paket C.

Pada pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ketentuan adanya jenis penilaian hasil belajar ini tidak diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana diketahui Paket A setara SD dan Paket B setara SMP merupakan program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan Paket C setara SMA pada jenjang pendidikan menengah.

Selama ini sebagian besar penyelenggara pendidikan kesetaraan, termasuk Paket C, hanya mengenal dua jenis penilaian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dituangkan dalam setoran nilai rata-rata rapor ke Puspendik melalui Dinas Pendidikan. Nilai yang dimiliki pun hanya nilai mata pelajaran yang diujiannasionalkan (tujuh mata pelajaran), tidak seluruh mata pelajaran. Di samping itu mereka mengenal penilaian hasil belajar oleh pemerintah, yaitu berupa penilaian melalui pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

Pandangan selama ini jika dirasa sudah cukup hanya dengan menyelesaikan UNPK dan dibekali dengan nilai rata-rata rapor tujuh mata pelajaran yang diujiannasionalkan. Bahkan sebagian ada yang tidak melaksanakan pembelajaran namun memiliki nilai rapor, alias merekayasa nilai rapor seakan-akan melakukan penilaian hasil belajar oleh pendidik.

Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pada jalur pendidikan formal penilaian oleh satuan pendidikan ini biasa disebut dengan ujian sekolah yang pelaksanaannya mendahului ujian nasional. Pada pendidikan kesetaraan disebut dengan ujian pendidikan kesetaraan (UPK) yang pelaksanaannya mendahului UNPK.

Kondisi di lapangan menunjukkan masih sangat jarang penyelenggara Paket C yang melaksanakan UPK sebagai bentuk penilaian oleh satuan pendidikan yang meliputi semua mata pelajaran. Nilai UPK semua mata pelajaran dicantumkan pada ijazah, begitu pula adanya pencantuman nilai rata-rata rapor. Gabungan nilai rata-rata rapor (bobot 70%) dan nilai UPK (bobot 30%) inilah yang disebut dengan nilai derajat kompetensi (NDK).

Selanjutnya dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, dijelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus setelah (a) menyelesaikan semua program pembelajaran, (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk semua mata pelajaran, (c) lulus ujian sekolah/madrasa/pendidikan kesetaraan, dan (d) lulus ujian nasional.

Logika hukum menyatakan  bahwa menyelesaikan satu program pendidikan berarti adalah menyelesaikan keseluruhan struktur kurikulum, yang dalam bahasa Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013 pasal 3 untuk Paket B dan Paket C disebut sebagai menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang. Untuk Paket C dinyatakan menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi jika sudah mencapai 122 satuan kredit kompetensi (SKK). Angka 122 SKK dinyatakan ditempuh manakala memiliki nilai untuk keseluruhan mata pelajaran.

Jika peserta didik Paket C hanya memiliki rapor nilai mata pelajaran yang diujiannasionalkan belum dikatakan menempuh keseluruhan SKK (122 SKK), karena baru mencakup tujuh mata pelajaran yaitu sebesar 70 SKK. Artinya jumlah 70 SKK masih kurang dari 122 SKK, hal mana belum dapat dinyatakan memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf d Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013.

Untuk membuktikan bahwa peserta didik telah menempuh keseluruhan kurikulum maka mulai tahun 2014 ini penyelenggara harus mencantumkan nilai rata-rata rapor dan nilai ujian pendidikan kesetaraan di dalam ijazah Paket C.

Persoalannya, tidak semua penyelenggara yang melakukan penilaian hasil belajar pada mata pelajaran selain yang diujiannasionalkan. Pada umumnya mereka mengaku pembelajaran dilakukan mandiri. Dalam standar proses dinyatakan bahwa pembelajaran mandiri tetap harus dilakukan penilaian hasil belajar. Sehingga tidak ada alasan bahwa penilaian hasil belajar pada setiap semester hanya diperuntukkan pada mata pelajaran yang diujiannasionalkan saja.

Boleh saja pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan tutorial hanya diorientasikan pada mata pelajaran yang diujiannasionalkan, selama memenuhi standar proses minimal tatap muka 20%, tutorial 30% dan pembelajaran mandiri maksimal 50%. Dan pada mata pelajaran yang dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri tetap harus ada nilai rapor per semester, walaupun penilaian hasil belajar dilakukan pada portofolio yang disajikan oleh peserta didik. [fep]

12 tanggapan pada “Ini Alasan Nilai Semua Mapel Tercantum dalam Ijazah Paket C”

  1. Membaca artikel diatas sangat menarik tetapi tidak semudah yang penulis harapkan hal ini karena Nilai pendidikan kesetaraan yang tercantum pada ijazah itu didapat dari rata-rata raport semester 3,4 dan 5 sementara dikolom atas ada Rata-rata Nilai derajat kompetensi yang diartika juga Rata-rata nilai semester 3, 4 dan 5. Hal ini membuat kebingungan penyelenggara bahkan sampai detik ini dipropinsi jatim belum ada kesepakatan/kesamaan tentang penulis ijasah paket C yang mengakibatkan warga belajar lulusan paket C ujian Nasional April 2014 sampai detik ini belum memegang ijazah.Kalau seperti ini siapa yang harus disalahkan : penyelenggara, pemerintah ataupun yang lainlah?

    1. Nilai pada kolom pertama adalah nilai rata-rata rapor (70%), kolom kedua nilai adalah nilai ujian pendidikan kesetaraan (UPK/30%), sedangkan kolom ketiga nilai adalah nilai derajat kompetensi yang merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor dan nilai UPK. Bisa dicermati kembali Permendikbud nomor 97 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3). Memang sebaiknya pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ijazah senantiasa membaca regulasi sehingga bisa mengurangi kebingungan. Dengan demikian dapat memperlancar pelayanan kita kepada masyarakat khususnya warga belajar yang sudah menunggu ijazah.

      1. tidak semudah itu pak Fauzi pada waktu pendaftaran peserta UNPK kita dimintai data wb termasuk didalamnya daftar Nilai rata-rata hasil belajar yang notabene raport semester 3,4 dan 5 tetapi kenyatannya nilai tersebut muncul di daftar nilai hasil ujian Nasional pendidikan kesetaraan dibagian B kolom 3 yaitu Nilai Pendidikan Kesetaraan kalau begini berarti nilai raport itu masuk didalam Rata-rata ni;ai derajat kompetensi atau niai pendidikan kesetaraan

        1. Yang betul kolom nilai adalah Kolom pertama nilai rata-rata rapor; kolom kedua nilai ujian pendidikan kesetaraan (UPK) dan kolom ketiga nilai derajat kompetensi (NDK). Yang belum dilakukan di lapangan adalah UPK sehingga dg format yang sekarang masih bingung mengisinya, krn tidak ada nilai UPK.

  2. Dalam Juknis penulisan ijazah dan SKHUN tahun pelajaran 2013-2014 point 2 (h) halaman 8 yaitu :
    Untuk Pengisian satuan pendidikan asal adalah satuan pendidikan asal pemilik ijazah menempuh pendidikan sebelum lulus:
    1) Paket A, dapat berasal dari SD/MI (tidak lulus dan drop out);
    2) Paket B, dapat berasal dari lulusan SD, Paket A, MI, dan SMP/MTs (tidak lulus dan drop out);
    3) Paket C, dapat berasal dari lulusan Paket B, SMP/MTs, dan SMA/MA (tidak lulus dan drop out);
    4) Paket C Kejuruan, dapat berasal dari SMK (tidak lulus dan drop out).

    Termasuk contoh pada lampirannya ….

    Apakah itu artinya ditulis satuan jenjang pendidikan sebelumnya? Misal / contohnya pada ijazah Paket B satuan pendidikan asalnya SDN xxxx Tasikmalaya … atau pada ijazah Paket C pada satuan pendidikan asalnya SMPN xxxx Tasikmalaya …. mohon penjelasannya … terima kasih

  3. Pak… Apakah tdk cukup jika Nilai Mata Pelajaran Ujian Nasional hanya dicantumkan pada SKHUN saja…??? Apa tdk mubazir, adanya di SKHUN, ada pula di Ijazah. Mhn maaf pak jika saya keliru.

    1. Nilai SKHUN hanya sebagian dari keseluruhan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. SKHUN bukan bagian dari ijazah. Dalam ijazah harus dicantumkan nilai semua mata pelajaran yang mencerminkan keseluruhan sturktur kurikulum yang harus ditempuh.

  4. dalam raport kan ada nilai pengetahuan dan praktek, trus skk dan kkm, yg dambil rata2nya untuk derajat kompetensi yg mana pak fauzi/

Komentar ditutup.