Implikasi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan

Tri Dharma SKB postingYogyakarta (06/01/15) Menjelang akhir tahun 2014 lalu, Dr. Wartanto, Direktur Pembinaan Masyarakat gencar mempresentasikan rancangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan. SKB akan diubah menjadi satuan pendidikan, tidak sekedar kantor pendidikan. Seperti di jalur pendidikan formal ada sekolah sebagai satuan pendidikan, nanti SKB akan menjadi salah satu satuan pendidikan nonformal. Ini beberapa mimpi dan implikasi ke depan jika SKB menjadi satuan pendidikan.

Jika SKB diubah menjadi satuan pendidikan nonformal, maka SKB:

(1) melayani langsung masyarakat dengan program pendidikan nonformal. Selama ini masih banyak tupoksi SKB merupakan tupoksi peninggalan lama yaitu sebagai lembaga percontohan. Sebagai lembaga percontohan SKB tidak bisa langsung melayani masyarakat, namun hanya sebagai percontohan program bagi satuan pendidikan lainnya. Ketika SKB menjadi satuan pendidikan maka ia harus melayani langsung masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk meningkatkan sumber daya manusia di wilayahnya.

(2) tidak ada eselon, Kepala diangkat dari pamong belajar dengan status pamong belajar yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Kepala SKB langsung dibina oleh Kepala Bidang yang membidangi pendidikan nonformal.

(3) tolok ukur keberhasilan adalah seberapa banyak masyarakat yang dilayani dan seberapa mutu layanan sesuai standar nasional pendidikan;

(4) Pamong Belajar harus tersertifikasi melalui proses uji kompetensi. Selama ini banyak pamong belajar hanya berfungsi sebagai pengelola program, bukan sebagai pendidik pada program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh SKB. Jika uji kompetensi diberlakukan, maka fokusnya adalah pada kedudukan pamong belajar sebagai pendidik.

Selanjutnya, dalam paparannya Wartanto yang pernah menjadi pamong belajar di SKB Demak Jawa Tengah dan P2PAUDNI Regional I Semarang, menjelaskan ada tiga fokus tupoksi SKB. Yaitu (1) pelayanan pendidikan nonformal dan informal, berupa layanan umum di kampus SKB; (2) pembinaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan kelompok masyarakat. Hal ini sebagai wujud dari program layanan bagi peningkatan mutu PAUDNI di wilayah kabupaten/kota; (3) pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, yaitu program layanan di luar kampus SKB sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Tiga fokus tupoksi tersebut disebut dengan Tri Dharma SKB.

Untuk mewujudkan SKB sebagai satuan pendidikan maka harus memiliki sarana dan prasarana minimal untuk kantor, ruang PAUD, ruang Taman Bacaan, ruang kursus dan pelatihan, ruang IT, ruang seni budaya, lokal kelas untuk pendidikan kesetaraan, dan ruang terbuka. Ditambah dengan asrama, ruang pertemuan, dan ruang apresiasi seni. Pada tahap pertama pemerintah pusat akanĀ  menggelontorkan dana senilai tiga miliar rupiah bagi SKB yang memenuhi syarat. Adapun syarat itu antara lain pemerintah kabupaten/kota menyediakan lokasi seluas minimal 5000 m2 dan berada di tengah masyarakat serta ada jalan strategis, memiliki pamong belajar minimal 15 orang, menyediakan dana operasional tahunan serta bersedia menerapkan status dan tupoksi SKB yang baru.

7 tanggapan pada “Implikasi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan”

  1. Satu tugas pokok yang hilang…..mengembangkan inovasi pendidikan nonformal. Di perguruan tinggi ini dharma kedua: penelitian dan pengembangan.

    1. Fungsi tersebut (inovasi pendidikan nonformal) akan difokuskan pada UPT yang dikenal dengan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar sbg UPT Dinas Dikpora Provinsi ataupun BP PAUDNI/PP PAUDNI sbg UPT pusat, pak.

    1. Persyaratan itu untuk mengajukan bantuan sarpras ke pusat pak. Sedangkan yang tidak mengajukan bisa menjadikan SKB sbg satuan pendidikan sesuai dengan kondisi yang ada.

  2. an siip jika demikian terwujud. Namun bukankah selama ini SKB membuat program-program percontohan masih sedikit satuan-satuan pendidikan yang mau mencontoh ( bagi SKB yang layak untuk dicontoh ) sedangkan untuk melayani masyarakat yang terpinggirkan bukankah SKB juga sudah berbuat untuk itu, meskipun juga hasil dari kuota-kuota ( pembagian ) program baik dari Pusat ( APBN ) dan daerah ( APBD I dan II ). Anehnya juga meskipun ada SKB tidak ada Pamongnya Masih dianggap SKB kok .

    1. Justru karena itulah pak, SKB sebagai lembaga percontohan sudah tidak tepat lagi di era otonomi sekarang ini. Maka dari itulah direncanakan sebagai satuan pendidikan. Lebih pas.

  3. SKB Gudo salah satu nominasi kriteria tersebut……….dgn luas lahan 7000m2 dan jumlah PB 18 orang yg twrdiri dari 8 org PB lama dan 10 orang PB Capeg……..

Komentar ditutup.