SKB SalamanYogyakarta (28/07/2015) Awal bulan Juli 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) menyurati seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia untuk melakukan perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis. Dasar yang digunakan untuk merubah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, terutama pasal 3.

Sanggar Kegiatan Belajar tidak lagi sekedar menyelenggarakan percontohan, namun bisa melaksanakan satuan PAUD dan Dikmas. Bahkan dalam surat bernomor 1086/C.C4.I/PR/2015 tertanggal 3 Juli tersebut disebutkan bahwa fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis adalah (1) melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (2) melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya; (3) melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (4) membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (5) mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (6) sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (7) melaksanakan pengabdian masyarakat.

Perubahan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar tersebut akan memberikan implikasi dalam penyusunan program dan pengelolaan sumber daya di Sanggar Kegiatan Belajar.

Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Posisi ini menegaskan apa yang pernah saya ungkap sejak lama bahwa Sanggar Kegiatan Belajar akan menjadi satuan pendidikan nonformal negeri, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mana dana penyelenggaraan dapat dialokasikan secara rutin melalui APBD. Masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih luas untuk menikmati layanan pendidikan nonfromal dari pemerintah. Di sisi lain sudah berdiri sejak lama satuan pendidikan nonformal yang dikelola oleh masyarakat yaitu misalnya Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Lembaga Kursus dan Pelatihan serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Satuan pendidikan nonformal kategori swasta ini tidak perlu resah dengan berubahnya Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan, karena menyangkut hak warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan nonformal dari pemerintah.

Ibaratnya, pada jalur pendidikan formal ada SD negeri ada SD swasta, ada SMP negeri ada SMP swasta, ada SMA/SMK negeri ada SMA/SMK swasta. Begitu pula pada jalur pendidikan nonformal, karena perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal adalah bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara terhadap warga negara yang ingin mendapatkan akses pendidikan nonformal yang lebih luas. Menolak kehadiran Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan sama saja menghalangi masyarakat untuk dilayani oleh pemerintah.

Kedua, Sanggar Kegiatan Belajar melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya. Fungsi kedua ini sebenarnya menegaskan ide pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar di awal berdirinya, yaitu sebagai pusat pelatihan tenaga teknis di wilayahnya. Karena itulah fungsi kedua ini sangat dekat dengan kodrat kelahiran Sanggar Kegiatan Belajar di era 1980-an.  Saat itu Sanggar Kegiatan Belajar dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi para tutor, pengelola, pelatih (olahraga) dan tenaga teknis lainnya.

Fungsi kedua inilah yang membedakan Sanggar Kegiatan Belajar dan sekolah sebagai satuan pendidikan. Sekolah hanya menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik saja, sedangkan pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya tidak dilakukan oleh sekolah. Sedangkan Sanggar Kegiatan Belajar diberi tugas untuk melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya. Misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan bagi pendidik PAUD, pelatihan bagi pengelola PAUD, pelatihan bagi tutor Kejar Paket A/B/C, pelatihan bagi tutor keaksaraan, pelatihan pengelola PKBM, pelatihan pengelola TBM, bahkan pada tingkatan tertentu bisa menyelenggarakan pelatihan bagi instruktur kursus atau pengelola kursus.

Karena itulah, jika pandai memetakan kebutuhan dan menyesuaikan dengan rencana strategi pendidikan kabupaten/kota maka Sanggar Kegiatan Belajar akan memiliki banyak program yang bisa diakses menggunakan APBD.

Untuk melakukan fungsi pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya sudah barang tentu dituntut kemampuan pamong belajar yang profesional. Pamong belajar yang mempunyai kemampuan lebih dari pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya. Paling tidak pamong belajar yang mampu mendesain kegiatan pembinaan dan mengelola (menentukan) narasumber yang kompeten untuk melakukan kegiatan pembinaan.

Ketiga, Sanggar Kegiatan Belajar melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Pada fungsi kedua lebih menitikberatkan pada pendidik dan tenaga kependidikan (orangnya), sedangkan fungsi ketiga lebih diorientasikan pada satuan pendidikannya (lembaganya).

Kegiatan pendampingan dapat berupa bentuk pelaksanaan tugas pokok pamong belajar, yaitu melakukan kegaitan pembelajaran berupa pembimbingan. Pamong belajar membimbing satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Program pendampingan dapat dilakukan meliputi keseluruhan aspek standar nasional pendidikan, atau pada standar nasional pendidikan yang bermasalah.

Sudah barang tentu kegiatan pendampingan ini memerlukan pamong belajar yang memiliki pemahaman komprehensif dan mendalam terhadap aspek yang dibimbing.

Keempat,  Sanggar Kegiatan Belajar membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Fungsi keempat ini sebenarnya sudah melekat pada fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebelumnya. Hanya persoalannya adalah seberapa banyak program Sanggar Kegiatan Belajar yang dapat dijadikan contoh oleh satuan pendidikan lainnya?

Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal oleh Sanggar Kegiatan Belajar yang memenuhi standar nasional pendidikan dapat dijadikan rujukan atau contoh oleh satuan pendidikan lainnya. Karena itu, jika mampu menyelenggarakan fungsi pertama dengan baik, sesuai standar nasional pendidikan, maka otomatis akan tercapai fungsi keempat ini.

Kelima, Sanggar Kegiatan Belajar mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Pada beberapa kasus kurikulum satuan pendidikan nonformal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itulah Sanggar Kegiatan Belajar diharapkan mampu menjadi motor penggerak pengembangan kurikulum pendidikan nonformal, misalnya pengembangan kurikulum PAUD, pendidikan kesetaraan, dan berbagai jenis kursus dan pelatihan yang meliputi puluhan jenis program kursus.

Di awal kelahirannya, beberapa Sanggar Kegiatan Belajar mampu memproduksi bahan ajar walaupun dalam bentuk yang sederhana. Fungsi ini dicoba untuk dimunculkan kembali agar memberi peluang kepada pamong belajar untuk berkreativitas mengembangkan bahan ajar muatan lokal.

Keenam,  Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) sampai kini masih dibalut dengan berbagai persoalan yang bermuara pada praktek tidak terpuji para pengelola satuan pendidikan kesetaraan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nampaknya menyiapkan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pusat ujian nasional pendidikan kesetaraan di masa mendatang agar ujian nasional pendidikan kesetaraan dapat dilakukan secara jujur dan bermartabat. Hal ini hanya dapat dilakukan jika Sanggar Kegiatan Belajar berubah menjadi satuan pendidikan terlebih dahulu.

Lebih dari itu, Sanggar Kegiatan Belajar diharapkan mampu menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) berbagai jenis program kursus dan pelatihan. Di samping melalui TUK yang sudah ada, peserta didik dapat mengikuti uji kompetensi pada TUK yang berada di Sanggar Kegiatan Belajar.

Ketujuh, Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan pengabdian masyarakat. Program pengabdian masyarakat merupakan kegiatan di luar kampus Sanggar Kegiatan Belajar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Bentuk program pengabdian masyarakat dapat berupa Penerapan tehnologi tepat guna, bantuan bencana, bantuan kerjasama lintas sektoral, dan program sosial kemasyarakatan lainnya.

Misalnya kegiatan berupa: pelatihan memasak pada ibu-ibu PKK di suatu desa, pelatihan teknologi tepat guna bagi petani atau peternak, Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pusat komando (Posko) bagi jajaran PAUD dan Dikmas ketika di wilayahnya terjadi bencana alam, terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama di wilayahnya serta masih banyak kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.

Memperhatikan implikasi tujuh fungsi di atas, ternyata banyak yang bisa dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan kebutuhan belajar masyarakat, memasukkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan kabupaten/kota sehingga akan memudahkan untuk mendapatkan payung alokasi APBD. Langkah kedua, menyiapkan kompetensi pamong belajar sebagai pendidik yang profesional. Langkah ketiga: kerja dan kerja!