Ijazah Harus Dikeluarkan oleh PKBM/SKB Terakreditasi?

Yogyakarta (29/01/2017)Sempat mengira bahwa ijazah harus dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ternyata tidak. Ijazah Paket A, Paket B, atau Paket C bisa dikeluarkan atau ditandatangani oleh PKBM/SKB yang programnya tidak terakreditasi. Bagaimana penjelasannya?

Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.” Sekilas membaca ketentuan ayat tersebut di atas menyimpulkan bahwa ijazah harus diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

“Saya dulu juga mengira demikian pada awalnya, namun setelah dicermati ternyata yang harus terakreditasi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian,” kata Dr. Bambang Suryadi, salah anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pada kesempatan Lokakarya Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal UPK di Semarang (25 Januari 2017).

Lebih lanjut dapat diperhatikan frasa kalimat pada bagian akhir ayat (2) tersebut “…setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.”  Jadi yang terakreditasi adalah satuan pendidikan pelaksana ujian, bukan satuan pendidikan asal peserta didik. Jika PKBM/SKB asal programnya belum terakreditasi maka ia akan bergabung pada PKBM/SKB yang terakreditasi dalam pelaksanaan ujian (nasional). Penandatangan ijazah tetap PKBM/SKB asal, dengan catatan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan peserta didik memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Dengan demikian, jika program belum terakreditasi maka ijazah ditandatangani oleh PKBM/SKB asal peserta didik. Adapun pedoman penulisan ijazah akan segera diterbitkan oleh Balitbangdikbud. [fauziep]