foto 25 agt 05 073Ketentuan pendidikan informal sebagaimana diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2003 pasal 27 telah menjadi rujukan utama pelaku sekolahrumah (homeschooling) sebagai dasar hukum untuk memperjuangkan hak dan keberadaannya. Namun pada kenyataannya negara dianggap belum melakukan banyak hal terhadap pelaku sekolah rumah sebagaimana mereka harapkan.

Coba kita berselancar ke berbagai situs atau blog insan sekolahrumah di Indonesia, pasti dinyatakan bahwa sekolah rumah adalah salah satu bentuk pendidikan informal. Dan keberadaannya diakui dalam UU nomor 20 Tahun 2003 pasal 27:

  1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
  2. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
  3. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 

Ketentuan ayat (2) itulah yang senantiasa dijadikan dasar dalam berbagai diskusi tentang hak-hak pesekolahrumah. Saat ini sedang berkembang diskusi tentang peluang pesekolahrumah untuk mengikuti ujian nasional pendidikan formal. Ada sebagian praktisi sekolah rumah (komunitas) yang menginginkan adanya sekolah payung bagi peserta didik pendidikan informal. Padahal menurut ketentuan ayat (2) pasal 117 PP 17 Tahun 2010 bahwa ujian kesetaraan bagi peserta didik pendidikan informal dilaksanakan melalui ketentuan ujian kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Karena itulah, selama hukum positif masih menyatakan demikian maka suka tidak suka, peserta didik sekolahrumah harus mengikuti ujian nasional program paket (UNPP) jika menginginkan pengakuan setara dengan pendidikan formal, sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal 27 UU nomor 23 Tahun 2010. Bukan mengikuti ujian persamaan kesetaraan, seperti dirilis dalam sebagian situs atau blog sekolahrumah. Nomenklaturnya ya mengikuti ujian nasional program paket (UNPP) bukan ujian persamaan. Karena istilah ujian persamaan sekarang telah tiada.

Pada ranah lain, sebenarnya aplikasi ayat (2) pasal 27 UU nomor 20 Tahun 2003 dan ayat (2) pasal 117 PP 17 Tahun 2010 tertuang dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri. Seseorang yang bisa menguasai kompetensi tertentu karena belajar sendiri atau magang, tidak harus mengikuti kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya, bisa diberikan sertifikat kompeten. Artinya, pemerintah sudah meregulasi ragam aktivitas pendidikan informal bagi warga negaranya.

Memang regulasi untuk sekolahrumah belum diatur dalam bentuk peraturan menteri, padahal sudah diamanatkan dalam ayat (3) pasal 117 PP 17 Tahun 2010. Namun demikian rujukan peraturan perundangan di atas sudah bisa menegaskan bahwa sekolahrumah rumahnya ya pada pendidikan kesetaraan atau program paket, Walaupun ia tetap memposisikan sebagai pendidikan informal bukan pendidikan nonformal berbentuk program Paket A, B, atau C. Sekolah rumah muaranya sesuai hukum positif yang adalah ujian nasional program paket.

Dalam pada itu, saya termasuk yang kurang sreg dengan pengkategorian sekolahrumah ke dalam pendidikan informal. Karena dalam prakteknya sebenarnya sekolahrumah tidaklah informal betul. Anak dalam memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan tidaklah sepenuhnya belajar mandiri. Tetap ada pembimbing orang dewasa, misalnya orang tuanya atau mendatangkan guru privat. Disinilah sebenarnya telah terjadi proses pembelajaran tatap muka dan tutorial sebagaimana diatur dalam standar proses pendidikan kesetaraan.

Walaupun sekolahrumah memberikan keleluasaan peserta didik (orang tua) untuk memilih apa yang dipelajari dan apa yang hendak dikuasai, namun ketika hendak memperoleh pengakuan kesetaraan diwajibkan memiliki dokumen perkembangan belajar dan penilaian hasil belajar. Bahkan ia harus memiliki nilai semester sebagai syarat dan dimasukkan ke dalam rumus nilai ujian nasional program paket.

Berdasakan Pedoman Operasional Prosedur UNPP tahun 2011 terdapat penetapan kelulusan tidak hanya berdasarkan hasil ujian nasional tetapi juga menggunakan parameter nilai rapor. Nilai akhir UNPP diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB) pada dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UNPP, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NRLHB dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UNPP. Komponen NRLHB yang merupakan nilai rata-rata semester 3, 4 dan 5 mata pelajaran yang diujinasionalkan.

Jadi sejak awal pesekolahrumah jika ingin mengikuti UNPP harus memiliki NRLHB dan itu bisa diperoleh dengan mengikuti evaluasi semester pada satuan pendidikan kesetaraan atau bergabung pada sekolahrumah komunitas.