Haruskah Diam Terus?

diamYogyakarta (11/06) Tahun 2013 insan pendidikan nonformal mengalami puncak kegalauan yang luar biasa. Dipinggirkan dan semakin dipinggirkan oleh sistem dan kekuasaan. Tapi hanya bisa terdiam dan terdiam. Paling banter hanya bisa menggerutu, mengumpat. Selanjutnya proses marginalisasi pendidikan nonformal berjalan terus.

Kegalauan insan pendidikan nonformal dimulai sejak nomenklatur birokrasi kementerian yang mengurusi pendidikan menggunakan pendekatatan satuan pendidikan dan jenjang pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan tenggalamnya satuan dan program pendidikan nonformal diketiak PAUD. Ditjen yang mengurusi pendidikan nonformal diubah menjadi PAUDNI sejak Januari 2010. Pendidikan nonformal dan informal tenggelam di tengah hingar bingar dan eforia program pendidikan anak usia dini.

Jauh sebelum itu, Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional lebih dikenal sebagai standar nasional untuk pendidikan formal, tidak menjangkau pendidikan nonformal. Karena itu ada insan pendidikan nonformal tidak mau distandarkan.

Bahkan perubahan PP 19 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam PP 32 Tahun 2013 hanya untuk mengakomodasi kepentingan perubahan kurikulum 2013, yang tak lain adalah pendidikan formal. Tidak ada satu pasal pun yang dirubah untuk kepentingan pendidikan nonformal. Termasuk usulan IPABI sejak tahun 2010 untuk memasukkan ayat tentang pamong belajar tidak dimasukkan dalam perubahan PP 32 Tahun 2013.

Laman Kemendikbud yang merupakan situs resmi dalam beranda tidak nampak ada citra bahwa kementerian memayungi pendidikan nonformal. Tautan dalam laman resmi tersebut lebih menggunakan pendekatan jenjang pendidikan (formal).

Tahun 2013 merupakan kali pertama pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) waktunya disamakan dengan ujian nasional (UN) sekolah. Pada awalnya ada rasa bangga karena UNPK paling tidak diperlakukan sama dengan UN. Namun kegalauan muncul tatkala kelulusan UN diumumkan, warga belajar yang ikut UNPK masih harus sabar dan bersabar menunggu pengumuman. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi apa pun dari pihak kementerian tentang keterlambatan pengumuman UNPK. Inilah bentuk pelecehan terhadap insan pendidikan nonformal. Dianggap tidak memiliki posisi strategis, dan dianggap kaum marginal maka diperlakukan seperti itu pasti tetap diam.

Dan tidak ada pihak mana pun yang peduli, termasuk para pengamat pendidikan, pengamat politik bahkan politisi Senayan pun. Tidak ada yang peduli dengan kacaunya pengumuman UNPK. Sangat berbeda ketika UN kacau pelaksanaannya.

Tiga tahun sudah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal menunggu kapan bisa mengakses Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Tanggal 3 Juni 2013 kementerian membuka akses NUPTK, agar pemilik NUPTK melakukan pemutakhiran data. Ketika mencoba akses, insan pendidikan nonformal kecewa dan kecewa, karena format verifikasi dan validasi NUPTK hanya diperuntukkan bagi PTK sekolah.

Luar biasa memang Republik Indonesia ini! Atau inilah implementasi nyata dari pasal 26 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nonformal hanyalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal itu hanya pengganti dan pelengkap. Ibarat sepakbola, jika starting eleven bisa bermain sampai selesai pertandingan dan dibutuhkan pelatih, maka pemain pengganti tidak dibutuhkan.

Ketika jalur pendidikan formal sudah lengkap, maka pendidikan nonformal tidak perlu. Akademi komunitas diluncurkan, maka matilah program kursus yang selama ini hidup di masyarakat. LKP hanya akan hidup dengan program kursus yang ecek-ecek, karena pendidikan vokasi singkat (diploma) diakomodasi oleh akademi komunitas.

Saya kemudian jadi termenung… bisakah Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI), Ikatan Penilik Indonesia (IPI), Forum Komunikasi PKBM, Himpunan Penyelenggara dan Pengelola Kursus Indonesia (HIPKI), Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI), Forum Komunikasi Tutor Keaksaraan, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan, Himpunan Pendidik dan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Asosiasi Sekolahrumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) serta Himpunan Penggiat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Nonformal (HPTIK PNF) membangun aliansi? Aliansi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan insan pendidikan nonformal. Ataukah kita harus diam terus?? Dan terus terkooptasi?

Sumber foto: http://ervakurniawan.wordpress.com/2011/08/

11 tanggapan pada “Haruskah Diam Terus?”

  1. Sepertinya memang ada unsur “kesengajaan”. Di website kemdikbud pun pada kotak pendidik, nama jabatan Pamong Belajar tidak ada. Saya pernah mengirim email pada pengelola websitenya tentang hal ini, tapi nyatanya sampai sekarang tidak berubah. Dan mungkin nama direktoratnya musti dibalik.. Direktorat Jenderal PNFI & PAUD

  2. selamat siang pa saya sangat setuju apabila semua ikatan atau himpunan atau nama lainnya membentuk suatu aliansi sebagai pengikat dan pemersatu pendidikan non formal.
    hal ini pernah kami bicarakan dengan unsur akademisi dan pengiat pendidikan non formal dan berdasarkan informasi mereka sedang bergerak menyusun langkah dan strategi dan dalam waktu dekat ini kita ada suatu kesempatan untuk memulai langkah ini krn tgl, 17 s.d. 19 seluruh kepala SKB wilayah regional II jawa akan berkumpul di surabaya dihotel Oval, mudah2an momen ini menjadi momen menentukan untuk pergerakan kedepan menuju kesetaraan yang hakiki.
    mudah2 teman2 disana juga sudah mendapatkan undangannya pa

  3. Setuju dengan gagasan diadakannya aliansi untuk perjuangan pendidikan nonformal dan informal supaya sejajar dengan pendidikan formal dalam segala aspek yang terkait dengan delapan standar pendidikan nsional.

  4. Satu hal yang akan sulit terwujud jika membentuk Aliansi,.. Kecuali IPABI dan IPI , HISPI sebagaian pengurusnya/anggotanya adalah PNS yang mencari kerja sampingan di forum-forum itu. Jadi jika ingin meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya yang ngotot ya cuma IPABI dan IPI. lainnya….
    Dengan hanya permainan pejabat ( sarana pejabat berpolitik ) membuat segala sesuatunya menjadi seperti ini. Coba jika semua berwujud suadana mas… cuma beberapa Penyelenggara PNF yang akan hidup.

  5. Iya saya juga bingung…. setelah format A3 yang saya dan teman-teman pamong print dan lengkapi datanya terus dibawa ke dinas, maka saya jadi bertanya pamong itu pendidik atau bukan ya? Apa benar di Indonesia ini yang diakui hanya pendidikan formal saja. Kok dari semua lini tidak bisa menjawab dan ke mana saya harus bertanya lagi?

    1. Begitupun dengan tutor…
      Saya juga bingung sendiri. Yang saya baca di situs padamu negeri:
      Dalam perkembangannya, NUPTK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementrian lainnya, antara lain:

      Sertifikasi PTK => buat tutor jauh dari harapan…
      Uji Kompetensi PTK => apa lagi ini…
      Diklat PTK, dan => nahhhh… ada kekhawatiran yang tutor-tutor gak bisa mengikuti… wong gak punya NUPTK..
      Aneka Tunjangan PTK => mimpi…

  6. Organisasi hanya menjadi formalitas semata bahwa ada sekelompok masyarakat yang sepaham untuk bersekutu jika tidak ada visi ke arah yang lebih baik. Pertanyaan introspeksi apakah semua pucuk pimpinan organisasi saat ini punya visi ketika berada di pucuk organisasi bisa berdiri untuk kepentingan umum dan lebih besar demi suatu perubahan yang lebih baik.
    Secara gamblang perlu model Fauzi ‘jokowi’ Kromosudiro!!!
    Selamat berjuang kawan untuk kebenaran jati diri PNFI.

  7. Percuma berteriak-teriak untuk organisasi ‘mitra pemerintah’ pak,…. namanya mitra ya artinya kepanjangan tangan alias bagian dari kebijakan. bikin aliansi sendiri dan berjuang terus

  8. Sungguh miris dan sangat mengerikan M.Nuh selaku Mendiknas bersikap apatis. Ini cerminan figur pejabat yang belum “melek” pendidikan secara makro di tingkat nasional. Dengan kasus di atas sudah selayaknya seluruh jajaran PNF atau PAUDNI mulai dari tingkat pusat ( Dirjen PAUDNI, P2PNFI/PP-PAUDNI/BPKB/Bidang PAUDNI ) sampai ke daerah ( Bidang PAUDNI, SKB, PKBM, Forum PAUDNI )memberikan sikap pernyataan baik langsung maupun tertulis resmi terhadap sikap diskriminasi M.Nuh sebagai Mendiknas.

    Dari hati yang dalam, saya mengetuk M.Nuh semoga masih memiliki ” hati” dan “nurani” untuk terbuka matahatinya
    sehingga amanah selaku Mendiknas bisa dipertanggungjawabkan secara lahir, moril, sampai di dunia “kelak” yang abadi.

    Moment yang sangat baik, jika pada para Kepala SKB pada rakor di Surabaya, fokus mensikapi berbagai kebijakan Mendiknas yang diskriminatif terhadap Pendidikan Nonformal. Semoga dari setitik harapan ini dapat berwujud menjadi kenyataan, walaupun secara nyata selama ini pendidikan nonformal dikepinggirkan, bahkan mulai ditenggelamkan. Selamat Berjuang…!!!

  9. Itu lah pemerintah pak..
    belum sadar bhwa pendidikan non formal juga tombak dri pendidikan di indonesia,sudah saatnya semua yg bernaung di payung PLS cukup membawa satu payung yaitu non formal education..
    demi terwujud nya bangsa yg maju dan seimbang dalam pendidikan

Komentar ditutup.