diamYogyakarta (11/06) Tahun 2013 insan pendidikan nonformal mengalami puncak kegalauan yang luar biasa. Dipinggirkan dan semakin dipinggirkan oleh sistem dan kekuasaan. Tapi hanya bisa terdiam dan terdiam. Paling banter hanya bisa menggerutu, mengumpat. Selanjutnya proses marginalisasi pendidikan nonformal berjalan terus.

Kegalauan insan pendidikan nonformal dimulai sejak nomenklatur birokrasi kementerian yang mengurusi pendidikan menggunakan pendekatatan satuan pendidikan dan jenjang pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan tenggalamnya satuan dan program pendidikan nonformal diketiak PAUD. Ditjen yang mengurusi pendidikan nonformal diubah menjadi PAUDNI sejak Januari 2010. Pendidikan nonformal dan informal tenggelam di tengah hingar bingar dan eforia program pendidikan anak usia dini.

Jauh sebelum itu, Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional lebih dikenal sebagai standar nasional untuk pendidikan formal, tidak menjangkau pendidikan nonformal. Karena itu ada insan pendidikan nonformal tidak mau distandarkan.

Bahkan perubahan PP 19 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam PP 32 Tahun 2013 hanya untuk mengakomodasi kepentingan perubahan kurikulum 2013, yang tak lain adalah pendidikan formal. Tidak ada satu pasal pun yang dirubah untuk kepentingan pendidikan nonformal. Termasuk usulan IPABI sejak tahun 2010 untuk memasukkan ayat tentang pamong belajar tidak dimasukkan dalam perubahan PP 32 Tahun 2013.

Laman Kemendikbud yang merupakan situs resmi dalam beranda tidak nampak ada citra bahwa kementerian memayungi pendidikan nonformal. Tautan dalam laman resmi tersebut lebih menggunakan pendekatan jenjang pendidikan (formal).

Tahun 2013 merupakan kali pertama pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) waktunya disamakan dengan ujian nasional (UN) sekolah. Pada awalnya ada rasa bangga karena UNPK paling tidak diperlakukan sama dengan UN. Namun kegalauan muncul tatkala kelulusan UN diumumkan, warga belajar yang ikut UNPK masih harus sabar dan bersabar menunggu pengumuman. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi apa pun dari pihak kementerian tentang keterlambatan pengumuman UNPK. Inilah bentuk pelecehan terhadap insan pendidikan nonformal. Dianggap tidak memiliki posisi strategis, dan dianggap kaum marginal maka diperlakukan seperti itu pasti tetap diam.

Dan tidak ada pihak mana pun yang peduli, termasuk para pengamat pendidikan, pengamat politik bahkan politisi Senayan pun. Tidak ada yang peduli dengan kacaunya pengumuman UNPK. Sangat berbeda ketika UN kacau pelaksanaannya.

Tiga tahun sudah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal menunggu kapan bisa mengakses Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Tanggal 3 Juni 2013 kementerian membuka akses NUPTK, agar pemilik NUPTK melakukan pemutakhiran data. Ketika mencoba akses, insan pendidikan nonformal kecewa dan kecewa, karena format verifikasi dan validasi NUPTK hanya diperuntukkan bagi PTK sekolah.

Luar biasa memang Republik Indonesia ini! Atau inilah implementasi nyata dari pasal 26 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nonformal hanyalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal itu hanya pengganti dan pelengkap. Ibarat sepakbola, jika starting eleven bisa bermain sampai selesai pertandingan dan dibutuhkan pelatih, maka pemain pengganti tidak dibutuhkan.

Ketika jalur pendidikan formal sudah lengkap, maka pendidikan nonformal tidak perlu. Akademi komunitas diluncurkan, maka matilah program kursus yang selama ini hidup di masyarakat. LKP hanya akan hidup dengan program kursus yang ecek-ecek, karena pendidikan vokasi singkat (diploma) diakomodasi oleh akademi komunitas.

Saya kemudian jadi termenung… bisakah Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI), Ikatan Penilik Indonesia (IPI), Forum Komunikasi PKBM, Himpunan Penyelenggara dan Pengelola Kursus Indonesia (HIPKI), Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI), Forum Komunikasi Tutor Keaksaraan, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan, Himpunan Pendidik dan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Asosiasi Sekolahrumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) serta Himpunan Penggiat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Nonformal (HPTIK PNF) membangun aliansi? Aliansi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan insan pendidikan nonformal. Ataukah kita harus diam terus?? Dan terus terkooptasi?

Sumber foto: http://ervakurniawan.wordpress.com/2011/08/