UNPK I 027Yogyakarta (30/06) Tiga tahun sudah pemberlakuan adanya nilai derajat kompetensi atau semacam nilai sekolah pada jalur pendidikan formal pada ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). Namun ketentuan nilai NDK sebagaiman diatur dalam peraturan belum pernah secara penuh diberlakukan. Hal ini karena belum semua penyelenggara pendidikan kesetaraan mengadakan ujian pendidikan kesetaraan (UPK).

Penilaian hasil belajar pada dasarnya ada tiga, (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah (PP 19 Tahun 2005 pasal 64, 65 dan 66). Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah pada pendidikan formal. Pada program Paket A, Paket B dan Paket C melalui ujian pendidikan kesetaraan (UPK). Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK).

Hampir semua program Paket A, Paket B, Paket C tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan, warga belajar langsung mengikuti UNPK. Hanya sedikit, satu dua lembaga penyelenggara yang mengadakan UPK. Banyak alasan yang dikemukakan, salah satu alasan klasik adalah ketiadaan dana untuk menyusun soal, menggandakan soal, serta penyelenggaraan UPK.

Padahal setiap tahun Mendikbud selalu mengeluarkan peraturan tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. Paling tidak sudah tiga tahun ini, pertama kali diatur sejak tahun 2011 untuk pendidikan kesetaraan. Pada awal penerapannya di tahun 2011, para penyelenggara pendidikan kesetaraan menjadi tergagap-gagap karena harus menyetorkan nilai semester. Waktu itu, jangankan nilai UPK, nilai semester saja banyak yang tidak mengadministrasikan.

Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 03 Tahun 2013 adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya penyelenggara program pendidikan kesetaraan harus mengadakan UPK agar memiliki nilai UPK.

Nilai pendidikan kesetaraan (biasa juga disebut nilai sekolah)diperlukan karena merupakan nilai gabungan antara nilai UPK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK) yang terdiri atas 60% bobot dari nilai UPK dan 40% bobot dari rata-rata nilai rapor/rata-rata nilai derajat kompetensi. (Pasal 5 ayat 2 Permendikbud nomor 3 Tahun 2013).

Jadi selama ini, nilai pendidikan kesetaraan (nilai PK) yang disetorkan kepada penyelenggara UNPK hanyalah nilai nilai rapor/rata-rata nilai derajat kompetensi saja. Belum mengandung nilai UPK.

Lebih dari itu, ketika penyelenggara program Paket belum menyelenggarakan ujian PK maka satuan pendidikan kesetaraan pada hakekatnya belum melaksanakan penilaian hasil belajar. Karena itulah di masa mendatang ujian pendidikan kesetaraan wajib diselenggarakan. Semua pihak harus konsisten melaksanakan peraturan, karena dengan demikian penyelenggaraan program Kejar Paket A/B/C tidak lagi dipandang sebelah mata.