dki1DKI Jakarta merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN). Terlepas penggunaan nomenklatur PKBM yang bisa jadi keluar jadi keluar dari filosofi pembentukan PKBM yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat; pembentukan PKBM Negeri ini merupakan terobosan dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal.

Menurut Peraturan Gubernur DKI Nomor 6 Tahun 2011 PKBMN merupakan satuan pelaksana Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat (Pasal 3 ayat 1). Penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat tersebut antara lain kelompok belajar (pendidikan keaksaraan, program Paket/pendidikan kesetaraan), taman bacaan masyarakat, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan anak usia dini. Sudah barang tentu berbagai program pendidikan nonformal tersebut dibiayai oleh APBD DKI.

PKBMN dipimpin oleh seorang Kepala PKBMN yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi atau Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Administrasi (pasal 3 ayat 1). Sedangkan Kepala PKBMN dijabat oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala PKBMN.

Di samping itu PKBMN memiliki tata usaha yang dipimpin oleh Pelaksana Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PKBMN, serta kelompok tenaga fungsional.

Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Guberner DKI nomor 6 tahun 2011 adalah pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal. Pamong belajar pada PKBMN melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional berdasarkan penugasan Kepala PKBMN.

Saat ini di DKI Jakarta terdapat 37 PKBMN yang tersebar di wilayah kota/kabupaten administrasif DKI. Persoalannya belum semua PKBMN memiliki pamong belajar, dan dipimpin oleh pamong belajar. Hal ini menjadi persoalan karena jumlah pamong belajar di DKI saat ini adalah 47 orang dan berkedudukan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P3PNFI) Dinas Pendidikan DKI. Jika pengangkatan Kepala PKBMN mengacu pada Pergub tersebut bisa jadi akan menghabiskan stok pamong belajar yang ada di P3PNFI. Belum lagi pengangkatan pamong belajar yang berkedudukan di PKBMN.

Sementara itu P3PNFI memiliki lima Sanggar Kegiatan Belajar di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Sanggar Kegiatan Belajar tidak berkedudukan di kabupaten/kota, namun berada di dalam P3PNFI Dinas Pendidikan Provinsi. Hal ini mengingat bahwa otonomi daerah DKI berada pada tingkat provinsi, tidak di tingkat kabupaten/kota. Kelima SKB tersebut juga menyelenggarakan berbagai program pendidikan nonformal yang diampu oleh pamong belajar. Dengan demikian pamong belajar yang ada masih dibutuhkan keberadaannya oleh P3PNFI.

Pada saat ini sudah barang tentu terjadi tarik ulur antara pihak P3PNFI dan Suku Dinas dalam dengan mengacu aturan yang ada serta kondisi obyektif di lapangan. Ibaratnya, pamong belajar di DKI saat ini menjadi anak emas karena diperebutkan oleh beberapa pihak dalam memenuhi aturan yang ada.

Keberatan dari pihak P3PNFI beralasan karena kelima SKB membutuhkan keberadaan pamong belajar sebagai pendidik pada berbagai program pendidikan nonformal. Sementara itu pihak Suku Dinas juga memiliki alasan yang kuat dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur DKI.

Dengan asumsi setiap PKBMN membutuhkan lima orang pamong belajar dan ditambah satu orang pamong belajar sebagai Kepala PKBMN, maka dibutuhkan 37 X 6 orang = 222 orang. Artinya kebutuhan pamong belajar yang ada di DKI untuk mengisi jabatan di PKBMN minimal sebesar 222 orang. Jika setiap SKB di wilayah DKI membutuhkan 15 orang pamong belajar, maka jumlah keseluruhan pamong belajar yang harus ada di lima SKB adalah 75 orang. Sementara itu kebutuhan pamong belajar di P3PNFI yang berkedudukan di Kebon Jeruk adalah 20 orang. Maka total kebutuhan jabatan fungsional pamong belajar di DKI adalah 317 orang! Sementara saat ini jumlah pamong belajar yang ada hanya 41 orang.

Solusi yang dapat dilakukan adalah penempatan pamong belajar sebagai Kepala PKBMN dilakukan secara bertahap, tidak serentak sehingga tidak menyebabkan kekosongan pamong belajar yang ada di P3PNFi berikut SKB-nya. Paralel dengan itu, dilakukan pengangkatan pamong belajar baru baik dari jalur pengangkatan dari jabatan lain/staf dan pengangkatan melalui pengadaaan CPNS.