ELEKTABILITAS+JOKOWIYogyakarta (07/09) Elektabilitas Jokowi semakin moncer dalam berbagai survei capres 2014. Fakta ini membuat Partai Gerindra keder karena mengancam pencapresan Prabowo Subianto. Maka Kamis lalu (05/09) sebelum pelaksanaan Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dihembuskan ihwal kontrak politik Jokowi-Ahok ketika akan maju sebagai Cagub-Cawagub DKI dengan Gerindra yang akan menyelesaikan jabatan sebagai Gubernur-Wagub DKI.

Manuver Partai Gerindra sebelum pelaksanaan Rakernas PDIP jelas penuh arti. Walaupun dibantah oleh internal Partai Gerindra sebagai ketakutan terhadap pencapresan Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi berkilah hanya mengingatkan kontrak politik tersebut.

Arena Rakernas PDIP pun menjadi ajang pengkristalan pencapresan Jokowi. Dalam sambutannya, Ketua Umum PDIP Megawati beberapa kali menyebut nama Jokowi. Megawati pun mengisyaratkan tidak akan mencapreskan diri, dengan mengatakan bahwa regenerasi di PDIP sudah berjalan dengan baik.  Di samping itu Jokowi didaulat untuk membacakan Dedication of Life Soekarno. Dedication of Life merupakan sebuah surat dari Presiden Soekarno yang ditulis pada 10 September 1966 dan dibacakan dengan sukses oleh Jokowi.

Pada pemandangan umum DPP PDIP, sebagian besar 33 daerah menyebut dan mendukung Jokowi sebagai capres PDIP. Namun demikian nampaknya Rakernas belum akan mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2014. PDIP masih menghitung untung rugi pengumuman nama capres sebelum atau sesudah pemilu legislatif.

Jika Jokowi dideklarasikan sebagai capres sebelum pemilu legislatif (9 April 2014) boleh jadi juga akan mendongkrak perolehan suara PDIP. PDIP yang ingin berhenti menjadi partai oposisi alias ingin memerintah lagi, sudah barang tentu tidak ingin menyia-nyiakan faktor Jokowi sebagai pendongkrak elektabilitas partai.

Indonesia memang membutuhkan pemimpin baru dengan gaya seperti Jokowi. Pencapresan Jokowi bahkan didukung oleh elemen di luar PDIP. Banyak elemen masyarakat non partai yang menggerakkan pencapresan Jokowi. Berbagai survei menunjukkan elektabilitas Jokowi semakin meningkat. Ini yang ditakutkan oleh Partai Gerindra.

Upaya Partai Gerindra untuk menghentikan laju Jokowi sebagai capres hanya dengan mengingatkan kontrak politik adalah lemah. Karena politik itu selalu bisa berubah.

Hanya satu yang bisa menghentikan laju pencapresan Jokowi, yaitu DPRD DKI! Untuk maju pencapresan Jokowi harus mengajukan ijin pengunduran diri ke DPRD DKI. Bisa saja DPRD DKI menolak pengajuan pengunduran diri jika beberapa partai berkoalisi untuk menghentikan laju pencapresan Jokowi. Kondisi ini bisa terjadi karena PDIP tidak menguasai mayoritas kursi di DPRD DKI.

DPRD DKI pernah menolak pengunduran diri yang diajukan Prijanto Wagub DKI di era Fauzi Bowo. Persoalannya, apakah DPRD DKI berani mengambil keputusan berseberangan dengan arus besar rakyat yang menghendaki Jokowi sebagai Presiden RI ke-7? [fauziep]