Hantu Akreditasi

Oleh: Ari Sulistio

Akreditasi menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar pendidik dan pengelola satuan PAUD. Mereka beranggapan bahwa akreditasi itu sulit, mahal, dan melelahkan. Tidak jarang lembaga yang hendak mengajukan akeditasi menjadi ciut nyali setelah mendengar pengalaman seputar akreditasi yang didapatkan dari teman-teman yang sudah terakreditasi lebih dulu. Lalu pendidik dan pengelola PAUD pun gamang mengikuti akreditasi. Hal tersebut tentu tidak sehat ditengah semangat meningkatkan mutu layanan PAUD.

Sebanarnya akreditasi tidaklah seram seperti cerita yang beredar. Akreditasi adalah poses biasa saja dalam dunia pendidikan. Akreditasi merupakan upaya Kementerian Pendidikan melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PAUD di tingkat satuan sudah berkualitas. Tolok ukurnya adalah Standar PAUD yang berlaku secara nasional. Satuan PAUD yang sudah memenuhi standar tentu saja enteng dalam mengikuti proses akreditasi. Meskipun saat ini lebih banyak satuan yang belum memenuhi standar, namun satuan-satuan tersebut adalah satuan PAUD berpotensi yang pada saatnya nanti akan siap mengikuti akreditasi.

Keyakinan tersebut bukan tanpa dasar, sebagian besar satuan PAUD ditopang oleh Pendidik dan Pengelola PAUD yang memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi dengan cepat. Kesuksesan Kementerian Pendidikan dalam program PAUD tidak lepas dari kemampuan meraka, sehingga APK PAUD secara nasional meningkat signifikaan dalam sepuluh tahun terahir.  Dengan demikian apabila treatment yang diberikan tepat pastilah momok menakutkan tentang akreditasi dapat dihilangkan.

Bagaimana caranya? Jawabnya dengan menerapkan pola pembinaan terpadu dan bekelanjutan. Badan Akreditasi Nasional maupun Propinsi dapat memaksimalkan keterlibatan Penilik dan Pengawas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Dikatakan terpadu karena BAN atau BAP tidak bekerja sendiri, namun melibatkan penilik dan pengawas yang mengerti benar kondisi lahir dan batin setiap satuan PAUD di daerah. Dengan melibatkan penilik dan pengawas secara otomatis menjadikan pola pembinaan akreditasi berkelanjutan.

Sayangnya sampai saat ini penilik dan pengawas belum dilibatkan secara total dalam proses akreditasi, kecuali ngoprak-oprak agar target jumlah satuan yang harus diakreditasi terpenuhi. Padahal dengan melibatkan penilik dan pengawas, pemerintah bisa berhemat biaya pemetaan mutu, verifikasi dan supervisi.  Penghematan itu bisa dialihkan untuk meningkatkan kapasitas penilik dan pengawas dalam hal pengendalian mutu. Strategi yang sebenarnya efektif dan efisien, efektif dari segi fungsi pengendalian mutu dan efisien dari segi pembiayaan rangkaian kegiatan akreditasi.

Kalau saja pihak Kementerian Pendidikan sensitif dengan hal tersebut maka kehadiran akreditasi akan menjadi penyemangat baru di daerah, bukan menjadi hantu bagi pendidik dan pengelola satuan PAUD. (AS)

*) Ari Sulistio adalah Penilik PAUD pada Dinas Pendidikan Kulon Progo DIY

Tinggalkan Balasan