PAUD SKB JakselYogyakarta (27/08) Masih banyak yang belum ngeh jika guru pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal, yaitu guru pada kelompok bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA) dan satuan PAUD sejenis secara yuridis formal bisa mengikuti sertifikasi profesi guru, dan mestinya bisa memperoleh tunjangan profesi. Selama ini guru PAUD yang menerima tunjangan profesi hanyalah guru Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Atfal (RA).

Menurut standar pendidikan anak usia dini (Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009), sebutan guru merujuk pada pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Kualifikasi dimaksud adalah minimal berpendidikan sarjana atau diploma IV bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi dari program studi yang terakreditasi. Memang kualifikasi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 diberlakukan untuk guru TK/RA, belum KB/TPA/SPS.

Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 29 ayat (1) tidak ada pembedaan antara guru TK/RA dan guru KB/TPA/SPS, di dalam ayat dan pasal tersebut hanya disebutkan pendidik pada pendidik anak usia dini. Uraian lengkap ayat tersebut adalah:

Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

  1. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
  2. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
  3. sertifikat profesi guru untuk PAUD

Sementara itu dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebutan guru tidak dibedakan antara pendidik pada satuan PAUD formal maupun satuan PAUD nonformal. Selama pendidik PAUD nonformal sudah memenuhi kualifikasi sarjana atau diploma IV sesuai bidangnya, maka disebut sebagai guru PAUD. Sedangkan yang belum memenuhi kualifikasi namun berijasah DII PGTK atau SMA sederajat ditambah dengan pendidikan/kursus PAUD disebut dengan guru pendamping.

Dengan demikian setiap pendidik KB/TPA/SPS yang memenuhi kualifikasi masuk dalam kategori guru PAUD, dan memiliki hak mengikuti sertifikasi profesi guru sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005.

Persoalannya, kebijakan sertifikasi profesi guru PAUD sekarang ini belum memihak para guru PAUD pendidikan nonformal. Sejauh ini sertifikasi profesi guru PAUD masih sebatas bagi guru TK/RA. Dari sisi hukum guru PAUD jalur pendidikan nonformal memiliki hak yang sama karena kedudukan hukumnya jelas menurut peraturan perundangan yang telah dirujuk di atas. Beranikah pemerintah membuka peluang guru PAUD nonformal untuk mengikuti sertifikasi profesi guru? Terlebih ketika TK/RA dan KB/TPA/SPS berada dalam satu pengelolaan di Direktorat Jendral PAUDNI Kemdikbud.