logo dikbudYogyakarta (15/06) Terkadang kita sering mengambil kesimpulan tanpa mencermati aturan hukum yang berlaku. Sehingga ketika diposting di dunia maya bisa menjadi menyesatkan. Itulah yang terjadi dengan postingan bertajuk “Guru PNS Bakal Dapat Tunjangan Baru Lagi, Selain Tunjangan Sertifikasi!” yang diposting di sebuah situs dan dibagikan ke facebook. Kontan mendapatkan respon yang luar biasa, hal ini ditunjukkan dengan jumlah yang memberi jempol dan komentar. Tapi benarkah?

Petikan tulisan tersebut berbunyi seperti ini:

“Selain Tunjangan Profesi berupa sertifikasi, guru yang berstatus PNS bakal mendapatkan kesejahteraan yang semakin melimpah dari pemerintah pusat. Tunjangan tersebut berupa tunjangan “TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN”. Perlu diingat bahwa tunjangan tersebut hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil saja. Jadi bagi Guru yang masih berstatus GTT harap bersabar menjadi penonton, meskipun anda sangat hebat dalam pembuatan media pembelajaran berbasis ICT seperti CD Interaktif, Vieo Tutorial, atau Web Design. Seperti apakah tunjangan yang segera guru rasakan, baca Peraturan Presiden berikut.”

Saya memahami tulisan tersebut cenderung provokatif, memprovokasi guru tidak tetap (GTT). Sang penulis terkesan sangat tidak paham dengan aturan dasar kepegawaian yang berlaku.

Guru dan pengembang teknologi pembelajaran keduanya adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 16 Tahun 2009, dan hanya diduduki oleh pegawai negeri sipil (pasal 1 butir 1).  Sedangkan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran diatur dalam Permenpan RB nomor 02 Tahun 2009 dan hanya diduduki oleh pegawai negeri sipil.

Dalam ketentuan kepegawaian (PNS) tidak boleh ada rangkap jabatan, termasuk rangkap jabatan fungsional. Seorang PNS, misalnya guru PNS ingin menjadi pengembang teknologi pembelajaran harus melepaskan jabatan guru. Sehingga tidak betul pemahaman  seperti  ditulis dalam artikel tersebut yang sudah menyebar di dunia maya.

Tulisan tersebut cenderung provokatif, dan manas-manasin para guru tidak tetap. Bahkan tulisan tersebut telah menyesatkan.

Seorang guru memang tidak dilarang menjadi pengembang teknologi pembelajaran, tapi harus rela melepas jabatan guru. Dengan demikian guru tersebut tidak lagi menikmati tunjangan profesi. Jadi dari mana ada kesimpulan bahwa guru akan dapat kesejahteraan melimpah karena mendapat tunjangan fungsional pengembang teknologi pembelajaran di samping tunjangan profesi?