MK2013Yogyakarta (31/03) Tujuh mahasiswa berasal dari Jawa Timur dan Jakarta menggugat UU Guru dan Dosen terkait upaya memperjuangkan sarjana non-kependidikan agar tidak bisa menjadi guru, kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menolak permohonan judicial review atau uji materi Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD). “Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Mahfud MD saat membacakan amar putusan pada sidang di Gedung MK, Kamis (28/3).

Menurut MK, dasar pengujian yang digunakan para pemohon dalam mengajukan permohonan yakni Pasal 28H UUD 1945 tidak relevan. MK berpendapat pasal yang memuat ketentuan adanya jaminan hak atas perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan itu justru bertolak belakang dengan keinginan pemohon meminta agar hanya sarjana pendidikan yang boleh menjadi guru.

Sebenarnya ketujuh mahasiswa tersebut tidak harus mengajukan gugatan uji materi, karena lulusan sarjana pendidikan pun tidak otomatis bisa langsung menjadi guru. Sarjana pendidikan untuk bisa menjadi guru harus mengikuti pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009. Dalam mana sarjana/D IV non kependidikan juga memiliki hak yang sama jika mengikuti pendidikan profesi guru.

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Untuk menjadi notaris harus menempuh pendidikan profesi notariat, karena tidak semua sarjana hukum otomatis menjadi notaris. Untuk menjadi apoteker sarjana farmasi harus menempuh pendidikan profesi apoteker.

Persoalannya, tugas guru diantaranya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan, disamping mendidik. Sementara konten ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan akademik dan pendidikan terapan non kependidikan. Hal mana berbeda dengan profesi lainnya seperti dokter, apoteker dan notaris yang pendidikan profesi harus linier dengan program pendidikan sarjana.

Program Indonesia Mengajar, membuktikan bahwa sarjana non kependidikan mampu mengajar dengan baik. Dan tidak kalah dengan sarjana kependidikan. Artinya, ternyata untuk menjadi guru yang baik tidak harus melalui pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Boleh jadi gugatan itu berangkat dari kekhawatiran mahasiswa calon guru (kependidikan) karena lahan pekerjaannya akan banyak diminati oleh sarjana non kependidikan. Tingginya minat menjadi guru didorong oleh kenyataan bahwa kesejahteraan guru dewasa ini lebih baik karena telah mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji. Sehingga berdasarkan peraturan yang ada sarjana non kependidikan akan banyak yang menyerbu mengikuti pendidikan profesi guru dan mendaftar menjadi guru.

Seharusnya Indonesia bersyukur bahwa generasi muda akan dididik oleh guru yang terpilih dari hasil seleksi yang ketat. Ketika banyak calon yang mengikuti seleksi guru, maka hanya yang terbaik yang bisa lolos. Karena itulah pendidikan profesi guru harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana pendidikan profesi lainnya, seperti pendidikan profesi notariat, pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi apoteker.