Good Practice UNBK: Kepala SMK Berjiwa Penolong, Siap Menerima PKBM yang Mau Bergabung

Oleh: Bambang Suryadi

Dari empat tempat pelaksanaan UNBK Paket C yang penulis kunjungi di Kota Banjarmasin (15-16/4/2017), ada satu sekolah yang  sangat mengesankan.  Bukan dari aspek sarana dan prasarana bagus seperti ruang kelas berAC atau kehadiran peserta, tapi dari semangat menolong  yang ditunjukkan oleh pihak sekolah ke PKBM.

Namanya adalah SMK YPT (Yayasan Pendidikan Teknologi) di Jalan Rawasari Ukung No 1 Banjarmasin. Di SMK swasta ini ada satu PKBM yang menginduk, yaitu PKBM Wa Rahmah dengan jumlah peserta 18 orang.

“Peran kami dalam pelaksanaan UNBK bagi Program Paket C adalah menyediakan fasilitas dan memastikan ujian berjalan dengan lancar”, ucap M. Qamaruzzaman Kepala SMK YPT.

Fasilitas yang ada, tambahnya, sebagian merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Sebagian lagi merupakan bantuan dari pihak swasta, yaitu Samsung.

“Aset yang ada di sekolah ini juga dari pemerintah. Maka kami siap membantu PKBM yang mau bergabung ke sini tanpa dipungut biaya. Tidak ada alasan bagi kami untuk menolak PKBM yang mau bergabung. Panitia UNBK kami bayar dari dana BOS dan/atau BOSDA. Sementara listrik dari APBN dan Samsung”, ucapnya.

Di SMK YPT ada dua aliran listrik. Satu aliran dengan daya 25.000 mega watt dibiayai oleh Samsung. Sejak tahun 2017 SMK YPT menerapkan teaching factory bersama Samsung.

“Sudah ada MoU antara sekolah dengan pihak Samsung. Berbagai peralatan bengkel di sekolah ini merupakan hibah dari Samsung”, ucap Qamaruzzaman kepada  penulis di ruang kerjanya.

Sikap altruisme dan jiwa penolong yang ditunjukkan kepala sekolah tersebut perlu diapresiasi bahkan dijadikan model. Sebab, di tempat lain ada satuan pendidikan yang menetapkan biaya sangat mahal kepada PKBM untuk  bergabung ke sekolah formal.

Penentuan biaya oleh satuan pendidikan tempat pelaksanaan UNBK, sangat  bervariasi. Ada yang menetapkan biaya per server sekian rupiah. Ada pula yang menetapkan biaya per peserta. Mereka masih berpegang pada prinsip “wani piro“, bukan prinsip ta’awun atau saling membantu.

Dampak dari hilangnya jiwa penolong tersebut, banyak PKBM yang semula siap bergabung untuk melaksanakan UNBK, akhirnya mundur ke UNKP karena terkendala biaya.

Peran pengawas, kepala sekolah dan Dinas Pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan sikap altruisme dan jiwa penolong di kalangan pemangku kepentingan pendidikan.

Jika sikap dan jiwa tersebut ada pada setiap kepala sekokah, penulis optimis impian pelaksanaan UNBK di seluruh satuan pendidikan formal dan nonformal akan menjadi kenyataan.

Semoga semangat menolong yang ada di SMK YPT dapat diikuti oleh sekolah lain. Amin.

*) Bambang Suryadi, Ph.D. adalah anggota Badan Standar Nasional Pendidikan