Oleh Agus Sadid

gelap gulitaPendahuluan

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum bagi pembangunan pendidikan semesta di Indonesia. Kesimbangan antara jalur pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Jalur Pendidikan yang meliputi Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Nonformal dan Jalur Pendidikan Informal, adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pendidikan. konsentrasi yang berlebihan pada satu jalur pendidikan (baca: pendidikan formal) merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Namun saat ini, sangat nyata kita temui bahwa pemerintah justru mengingkari konsep pendidikan semesta. ketimpangan yang terus muncul, dan disengaja oleh pemerintah telah keluar dari konstitusi dasar Indonesia bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas yang komprehensif meliputi cerdas intelektual, sosial emosi, kinestetis dan spiritual-moral. Mencapai cerdas sempurna tersebut, maka jalur pendidikan harus bergerak sinergis, bukan saling meninggalkan dan pemerintah wajib mengawal ketercapaian manusia indonesia yang cerdas tersebut.

Politik dan kepentingan berpengaruh besar terhadap arah perjalanan pendidikan di Indonesia. Kepentingan penguasa terhadap pendidikan termanifestasi dalam kurikulum dan kebijakan anggaran di bidang pendidikan. konflik internal para elit penguasa baik di legislatif dan eksekutif, pada akhirnya berujung pada tawar menawar pendidikan. jika pertarungan elit penguasa bermuatan kepentingan bagaimana memajukan pendidikan secara utuh, maka kebaikan yang muncul, tetapi jika pergumulan hanya dimuati oleh siapa mendapatkan apa, dan keuntungan materi apa yang dapat diperoleh, maka keterpurukan pendidikan yang dmuncul. Kecenderungan yang buruk inilah yang justru nampak kuat. Buktinya adalah bagaimana ketimpangan, ketidakadilan dan perampasan hak-hak pendidikan masyarakat semakin kuat. Kebijakan pemerintah dengan memberikan perhatian yang berlebih terhadap jalur pendidikan fornal, konkret bentuk kebijakan yang salah dan pengabaikan terhadap hak-hak pendidikan masyarakat dijalur pendidikan non formal.

Gelap Gulita

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap, penambah dan pengganti, peran inilah yang sangat penting, dan menjadi nilai plus, bahwa pendidikan nonformal  adalah diatas segala-galanya. Indonesia adalah sebuah negeri dengan kondisi geografis dan demografis yang luar biasa dasyatnya, yang berdampak pada permasalahan akses transportasi, ekonomi, pendidikan dan komunikasi. Permasalahan tersebut secara domino mempengaruhi IPM, APK pendidikan, dan kualitas hidup, selain itu juga angka kemiskinan, pengangguran dan penyakit sosial seperti pencurian, narkoba, penipuan, perampokan. Ribuan tumpukan masalah tersebut tidak akan mampu diselesaikan oleh satu jalur pendidikan saja tetapi membutuhkan jalur pendidikan nonformal dan informal.

Kaca mata pemerintah dalam memandang status pendidikan nonformal masih sangat dangkal, karena mereduksi pendidikan nonformal sebagai pendidikan ala kadar, seadanya dan hanya di luar  sekolah. Cara pandang tersebut, yang merugikan pembangunan pendidikan nonformal. Kondisi ini yang menyebabkan pendidikan nonformal menjadi gelap gulita. Kebijakan anggaran sangat kecil, kepedulian pemerintah berkurang dan unsur masyarakat pendidikan menjadi memandang sebelah mata pendidikan non formal. Gelap gulita-nya pendidikan nonformal sat ini  merupakan buah dari sudut pandang yang ada saat ini terutama oleh pemerintah Indonesia. Bayangkan, pembangunan pendidikan nonformal mulai dari pusat sampai ke kabupaten/kota tidak berjalan normal. Dukungan anggaran untuk memberdayakan masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal sangat minim. Keberadaan UPT PAUDNI mulai dari tingkat pusat-provinsi dan kabupaten/kota sangat memprihatinkan. Misalnya, bagaimana sebuah UPT SKB kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga percontohan program PAUDNI jika pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan anggaran yang memadai.

Jika selama ini semua elemen masyarakat berteriak lantang menuntut perbaikan kinerja dan hasil-hasil nyata kontribusi PAUDNI dalam mengembangkan SDM dan kualitas hidup. Bahkan banyak yang bersuara untuk menutup saja UPT PAUDNI baik ditingkat pusat-provinsi-kabupaten/kota karena dianggap tidak efektif, maka sejatinya pemerintah itu sendiri sedang menunjukan “boroknya” sendiri dalam mengelola kebijakan pendidikan. Sadarkah mereka bahwa, untuk memenuhi layanan dan tuntutan kebutuhan beragam pendidikan masyarakat dibutuhkan dukungan kualitas sarana, SDM, anggaran yang memadai. Coba, pemerintah segera membalik pola pikirnya, menjadikan jalur pendidikan nonformal sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas hidup manusia, maka dukungan anggaran harus memadai. Menebar isu negatif terhadap pembubaran UPT PAUDNI, menurunkan status dan tugas fungsi adalah langkah kontraproduktif-provokatif terhadap  eksistensi jalur pendidikan nonformal-informal.

Terdapat masalah besar pendidikan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu buta aksara, kemiskinan, pengangguran, disparitas pendidikan, DO SD SMP dan SMA, APK Dikdas/Dkmen dan PAUD, layanan pendidikan di daerah perbatasan dan kepulauan. Saya ingatkan, bahwa hanya jalur pendidikan formalah yang mampu menembus batas, melayani kebutuhan mereka, dan menyentuhnya sehingga pendidikan yang menjadi hak mereka mampu terakses. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (terkadang disebut juga sebagai Mentri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah) harus peka terhadap permasalahan tersebut, jangan memberikan sikap yang kontra produktif terkait dengan kebijakan pembangunan pendidikan secara utuh. Mengobrak-abrik jalur pendidikan nonformal-informal dengan mengotak-atik infrastruktur dibawahnya seperti Direktorat Jenderal-UPT PAUDNI-satuan PAUDNI jangan justru memutus mata rantai fitra dari pendidkan non formal itu sendiri, apalagi sampai mengamputasi ketersediaan anggaran untuk PAUDNI.  Jika hal tersebut terus dilakukan, maka sebuah keniscayaan jika PAUDNI akan semakin suram buram bahkan gelap gulita.

Penyadaran Menteri

Berlindung dibalik kata kunci efektifitas dan efisiensi bukan cara yang elegan jika pada akhirnya bertujuanuntuk menenggelamkan jalur pendidikan nonformal-informal. Saya jamin bahwa kepala menteri pendidikan tidak akan berdiri tegak di even internasional terkait dengan hasil Indonesia menurunkan angka buta aksara orang dewasa, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan menaikan APK PAUD, tanpa konstribusi besar dari jalur pendidikan nonformal-informal. Saya prihatin jika hal besar yang telah dicapai oleh pendidikan nonformal-informal, justru dianggap remeh oleh pemerintah, yang akhirnya menjadi nol atau nisbi. Menteri pendidikan dan kebudayaan harus mengembalikan marwah dan kejayaan jalur pendidikan nonformal-informal setidaknya setara dengan jalur pendidikan formal. Adalah tugas dan tanggung jawab seorang menteri pendidikan dan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat, terutama rakyat kecil (wong cilik) yang memang sebagian besar merupakan sasaran dan peserta didik di jalur pendidikan nonformal-informal.

Saya menawarkan saran-aksi untuk menguatkan dan mengembalikan kejayaan jalur pendidikan nonformal-informal yaitu pertama, berikan anggaran yang memadai setara dengan anggaran di jalur pendidikan formal, kedua terbitkan regulasi berbentuk Permendikbud dan Inpres terkait dengan keharusan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran minimal 20% untuk pengembangan jalur pendidikan nonformal-informal, ketiga memenuhi kebutuhan SDM baik secara kuantitas dan kualitas seperti mengangkat pamong belajar dan penilik minimal 25 orang disetiap kabupaten/kota memberikan bantuan rintisan gelar S2 dan S3 bagi PTK PAUDNI dan keempat, menambah lembaga UPT PAUDNI seperti P2PAUDNI, BPPAUDNI, dan SKB kabupaten/kota, jadi bukan mengurangi atau menutup UPT sebagaimana isu santer yang saat ini beredar.

Sumber foto http://blogs.itb.ac.id/cuprum/category/thought/

Diklat R and D 053 (2)*) Agus Sadid, M.Pd., pemerhati pendidikan, tinggal di Bima Nusa Tenggara Barat.

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.