Galau PKBM di Tengah SMA Terbuka

Semarang (29/08/2017) Tahun pelajaran 2017/2018 Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan menggelontorkan program SMA Terbuka secara masif di kabupaten/kota. Layanan SMA terbuka yang menginduk ke SMA Negeri ini gratis alias tanpa biaya. Kehadiran SMA Terbuka sempat membuat galau sebagian pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di Jawa Barat. Bahkan kegalauan juga dirasakan oleh pengelola PKBM di luar Jawa Barat, karena khawatir juga akan terjadi di wilayahnya.

Sebenarnya SMA Terbuka sejak tahun 2014 diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu dilaksanakan ujiu coba di lima provinsi yang rendah angka pratisipasi kasar sekolah menengahnya. Sekolah Terbuka sendiri diatur dalam Permendikbud nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus. Sekolah terbuka merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan layanan khusus. Bentuk layanan pendidikan khusus lainya adalah sekolah kecil, sekolah darurat dan sekolah terintegrasi.

Alasan utama didirikan sekolah terbuka, khususnya di Jawa Barat, adalah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar. Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, jumlah anak usia 16-21 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan sekolah menengah (SM) di Jawa Barat relatif tinggi, terbukti dari angka partisipasi kasar (APK) SM yang baru mencapai 76,62 % atau secara nasional APK sekolah menengah Jawa Barat berada di posisi keenam dari bawah. APK nasional adalah 81,95. Di Pulau Jawa, APK sekolah menengah Jawa Barat menduduki posisi paling buncit. Sebagai perbandingan ini data APK provinsi lainnya di Pulau Jawa: Banten 76,82; DKI 97,25; Jawa Tengah 78,04; DIY 98,80, dan Jawa Timur 83,87.

Bahkan APK SM Jawa Barat tidak lebih tinggi dari APK SM provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, kecuali Provinsi Bangka Belitung (73,31) dan Pulau Sulawesi (simak data yang dirilis Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 halaman 4.) Kondisi itulah yang kemudian mendorong pemerintah Jawa Barat untuk membuka SMA Terbuka, untuk mengejar ketertinggalan APK sekolah menengah.

Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang secara masif membuka SMA Terbuka dengan dibiayai dari anggaran pemerintah provinsi. Masifnya pembukaan SMA Terbuka sempat membuat galau penggiat PKBM karena dirasakan akan menggerus lahan PKBM, menggerus peserta didik PKBM. Ada rayuan dari pihak penyelenggara SMA Terbuka agar data peserta didik usia 21 tahun ke bawah dipindah saja ke SMA Terbuka. Biaya gratis serta label SMA Terbuka yang menginduk pada SMA Negeri dan ijazah berbunyi SMA bukan Paket C, sudah barang tentu akan menjadi magnit kuat peserta didik pindah ke SMA Terbuka. Inilah fakta yang harus dihadapi oleh PKBM di saat hendak menaikkan kualitas dan marwah pendidikan kesetaraan.

Di sisi lain penyelenggaraan Paket C belum masuk skema wajib belajar, karena wajib belajar masih sampai pada jenjang pendidikan dasar yaitu wajib belajar 9 tahun. Dengan demikian belum ada skema kewajiban pembiayaan penyelenggaraan Paket C baik beban APBN maupun APBD. Sehingga penyelenggaraan Paket C belum sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Hal tersebut juga didorong karena bangunan data pokok pendidikan pendidikan nonformal baru saja dimulai pada tahun 2017 ini sehingga skema seperti BOS belum bisa diterapkan pada pendidikan kesetaraan. Dua hal tersebut, ketentuan wajib belajar dan ketiadaan “BOS” pada pendidikan kesetaraan, yang membuat penyelenggara pendidikan kesetaraan harus pontang panting mencari sumber pembiayaan pendidikan kesetaraan Paket C. Karenanya tidak sedikit penyelenggara yang kemudian membebani peserta didik untuk ikut memikul biaya pendidikan. Alih-alih gratis, peserta didik harus membayar.

Itulah yang menyebabkan kegaluan sebagian PKBM ketika SMA Terbuka diluncurkan secara masif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena sudah pasti calon peserta didik akan lebih memilih SMA Terbuka dibandingkan Paket C. Karena gratis dan ijazah berlabel SMA, bukan setara SMA.

Mengapa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memilih SMA Terbuka, dan seakan mengabaikan peran PKBM yang juga bisa ikut serta dalam meningkatkan APK? Hal tersebut dimungkinkan karena sejak tahun 2007 pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C ikut dihitung dalam menentukan APK. Namun demikian, pemilihan SMA Terbuka ini sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan yaitu di jenjang pendidikan menengah. Pendidikan kesetaraan sebagai bentuk pendidikan nonformal merupakan ranah kewenangan kabupaten/kota.

Untuk menggenjot APK sekolah menengah, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab yang besar karena merupakan kewenangannya. Dan satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Jadi dipilihlah pembukaan secara masif SMA Terbuka sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan APK sekolah menengah/pendidikan menengah di wilayah Jawa Barat. Jadi memang tidak ada urusan upaya menafikan atau menggusur PKBM. Hal tersebut semata bagian dari strategi dan cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan jangkauan kewenangannya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dalam kata pengantar Petunjuk Teknis Pelaksanaan SMA Terbuka (2017), menyatakan bahwa program SMA Terbuka merupakan bentuk inovasi dengan model percepatan capaian APK-APM melalui SMA Terbuka bagi anak yang memiliki masalah sosial, ekonomi,  budaya dan hambatan geografis. Pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan beberapa program ungulan diantaranya pembanguan ruang kelas baru (RKB), pembangunan unit sekolah baru (USB), sekolah petang dan program Paket C, tetapi hasilnya belum dapat memenuhi  target pencapian APK-APM sekolah menengah. Hmmm… [fauziep]

2 tanggapan pada “Galau PKBM di Tengah SMA Terbuka”

  1. Hal yang harus digarisbawahi pemerintah provinsi Jawa Barat adalah ketidakmampuan Paket C dalam meningkatkan APK. Logikanya adalah meningkatkan pemberdayaan Paket C, bukan justru lebih memilih SMA SMK Terbuka…

  2. SMA terbuka yg ada sekarang,perlu mendapat perhatian yg jls.krn murid-muridnya mengeluh k tiadaan RB,guru,dan jenjang kelas mereka terutama dri sisi laporan Pendidikanya..ini hasil wawan cara kami dengan siswa dan orang tua murid lu2san paket B

Komentar ditutup.