Gagal Ikut UNPK Karena Kecerobohan Birokrasi

WB SKB SitubondoSitubondo (26/03) 20 warga belajar binaan di kampus Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Situbondo Jawa Timur tidak bisa mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) periode April 2013 karena tidak tercatat pada daftar nominatif sementara peserta UNPK. Padahal pihak SKB Situbondo sudah mengirimkan berkas ke Dinas Pendidikan Situbondo Jawa Timur.

“Padahal data sudah kami kirim tanggal 21 Januari 2013 dan ada tanda terimanya dari pihak petugas Dinas Pendidikan” jelas Mulyono pamong belajar SKB Situbondo Jawa Timur. Tidak tercantumnya ke-20 orang peserta didik Paket C binaan SKB Situbondo pada daftar nominatif sementara peserta UNPK, diketahui pada tanggal 20 Maret 2013 lalu saat diadakan sosialisasi ujian nasional pendidikan kesetaraan oleh Dinas Pendidikan.

Tidak masuknya nama 20 orang warga belajar Paket C binaan SKB Situbondo boleh jadi karena kecerobohan dan ketidaktelitian terhadap pengelolaan dokumen yang masuk. Boleh jadi dokumen daftar nama warga belajar tersebut ‘ketlingsut‘. Sudah barang tentu kondisi ini sangat memprihatinkan, karena peluang warga belajar untuk mengikuti UNPK lebih awal jadi gagal.

Masih beruntung mereka bisa mengikuti UNPK pada periode kedua pada bulan Juli 2013. Namun kecerobohan tersebut seharusnya tidak boleh terulang kembali, karena hal tersebut menunjukkan pelayanan terhadap elemen satuan pendidikan nonformal yang kurang maksimal.

Jawaban masih belum memuaskan. Coba saja, jika hal ini terjadi pada jalur pendidikan formal, pasti akan timbul gejolak.

3 tanggapan pada “Gagal Ikut UNPK Karena Kecerobohan Birokrasi”

  1. Seharusnya antara SKB Kabupaten Situbondo dan Dinas Pendidikan ada koordinasi yang lebih signifikan, karena bila memang daftar nominatif sementara peserta UNPK 2013 telah dikirim dan ada bukti penerimaan yang dalam hal ini di terima Oleh bagian Kasi PLS dan Kru nya setidaknya kecerobohan tersebut tidak akan terjadi apalagi sampai ‘ketlingsut‘.
    ” Apakah hal ini tidak akan merugikan Warga Belajar Paket C yang tertunda untuk mengikuti Ujian sampai bulan Juli”.
    Smoga Hal ini tidak menimbulkan Gejolak yang lebih besar.

  2. Harus ada yang bertanggung jawab tidak hanya cuma melempar agar ikut ujian di bulan Juli.
    Karena ini jelas-jelas merugikan berbagai pihak dan menelantarkan peserta didik

  3. Soal ketelingsut/human error seperti itu bukan sekali terjadi di dinas kota/kabupaten, mestinya ada pertanggung jawaban dari petugas ybs. Biasanya bahkan minta maaf saja tidak, cuma dengan santai bilang: “ikut saja yang periode berikut”.
    Tidak cukup cerdas untuk merasakan susah hati dari si warga belajar yang sudah siap untuk ikut UNPK.

Komentar ditutup.