Diklat R and D 053 (2)Oleh Agus Sadid

Investigasi yang penulis lakukan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kab Lombok Barat dan Kepala SKB Kota Mataram yang mengikuti Rapat Pertemuan Kepala-Kepala SKB se Indonesia bulan Juli dan September 2015, yang telah mengambil salah satu poin kesepakatan adalah menyetujui perubahan nomenklatur dan atau status SKB dari UPTD menjadi satuan pendidikan PNF, menemukan bahwa (1) terjadi keterpaksaan mereka menandatangani kesepakatan tersebut, (2) sebagai kepala SKB baru mereka juga kurang paham tentang maksud dan tujuan kesepakatan tersebut dan (3) konsep dan gagasan SKB menjadi satuan pendidikan PNF terlalu banyak didominasi oleh kemauan pusat, dan tidak memberikan ruang berdebat-berdiskusi kepada peserta rakor. Fakta tersebut, menunjukan bahwa semua telah set by designed  agar proses persetujuan perubahan SKB menjadi satuan pendidikan PNF lancar dan sukses.

Perubahan status SKB menjadi satuan pendidikan PNF memang tidak semudah membalik telapak tangan. Temuan penulis di provinsi NTB, bahwa dari 11 SKB kabupaten/ kota ternyata 5 SKB kabupaten Kota ditetapkan melalui PERDA, dan 6 SKB ditetapkan melalui Perbup/Perwali. SKB mengacu pada Permendikbud Nomor 023/0/1997 tetap sebagai UPT, karena memang regulasi yang mengatur SKB pasca Otonomi Daerah belum ada. Posisi SKB sebagai lembaga struktural eselon IV, sehingga dalam posisi ini merupakan jabatan karir bagi pejabat struktural sebelum memangku jabatan eselon III, II dan I. Proses penetapan status SKB tersebutpun tidak main-main, karena melalui mekanisme birokrasi-legislatif, dan kajian dari biro hukum dan organisasi.

Selama perjalanan SKB menjadi UPT pasca Otoda memang banyak pahit manisnya. Anggaranpun fluktuatif, demikain juga dinamika perubahan-pergantian pejabat yang mengisi mulai SKB, kepala Bidang PAUDNI, kepala Dinas Pendidikan bahkan Bupati/ Walikota. Dinamika inilah yang menyebabkan SKB mulai mengalami pasang surut. Celakanya, kondisi inipun dibiarkan oleh pemerintah pusat. Bahkan sampai ada SKB yang “sakaratul maut” pun pemerintah pusat masih tinggal diam. Umumnya sikap pemerintah pusat adalah karena UU Pemerintah Daerah, UU Otonomi Daerah.  Namun demikian tidak semua SKB berakhir tragis, banyak SKB yang semakin bersinar pasca Otoda misalnya di NTB SKB Kab Lombok Barat, SKB Tematik Lombok Barat, SKB Kab Dompu dengan rata-rata anggaran sebesar 300-750 juta. Besar kecilnya anggaran bukan didasarkan pada kiprah SKB, kinerja SKB, kebutuhan SKB, tetapi semata karena pemahaman kepala daerah tersebut akan pentingnya pembangunan SDM melalui PNF. Bertolak dari kondisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor pemahaman kepala daerah terhadap PNF menjadi kunci pengucuran dana yang memadai untuk PNF.

Perubahan status SKB dari struktural menjadi fungsional, tentunya harus didahului dengan proses pencabutan Permendikbud nomor 023/0/1997. Setelah itu baru menyusun uji materi terhadap UU Nomor 20 tahun 2003. Pemerintah Daerah/kota akan lebih mudah menyesuaikan dan beradu argumentasi dengan pihak legeslatif jika dasar hukum perubahan status SKB kuat, karena tentunya rujukan dari semua itu adalah UU nomor 20 tahun 2003. Langkah shortcut pemerintah dengan mengundang kepala SKB se Indonesia untuk menyepakati usul perubahan tersebut sangat tidsk berdasar karena langkah tersebut kontraproduktif dengan UU yang berlaku. Kondisi di lapangan yang notabene, SKB-nya tidak mendapat perhatian dan alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten/kota akan secara serentak dan berbunga-bunga menandatangani kesepakatan perubahan tersebut, tetapi bagi kepala SKB yang sudah nyaman dengan posisi sebagai UPT tentunya akan terusik. Ada yang salah besar dari mindset berpikir para pengambil kebijakan di Kemdikbud bahwa SKB sebagai UPT berperan sebagai pusat percontohan pengembangan PAUDNI bukan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat.

Angin surga yang dihembuskan pemerintah pusat terkait dengan perubahan status SKB, terutama jaminan anggaran, menjadi pemicu utama dorongan kepala SKB untuk segera mengajukan usulan perubahan tersebut. Namun, wajib kita cermati apakah janji manis pemerintah kepada SKB yang sudah terlanjur berubah menjadi satuan pendidikan PNF, bukan hanya sebatas janji saja sehingga menjadi “pepesan kosong”? Tentunya perlu pembuktian.  Adalah tidak benar bahwa mengalirkan dana besar kepada SKB yang telah berubah status menjadi satuan pendidikan PNF karena ada syarat kualitatif dan kuantitatif yang harus dipenuhi oleh SKB, misalnya jumlah pamong belajar, jumlah kelompok belajar yang dikembangkan, kondisi sarana prasarana yang ada di SKB, karakteristik warga belajar yang sedang belajar di SKB. Jika kita kembalikan pada posisi UPT SKB, maka logikanya sebagai UPT maka SKB akan lebih mudah mengakses dana-dana di bidang PAUDNI. Adanya bidang PAUDNI karena memang adanya SKB, hadirnya SKB karena memang pekerjaan di bidang PAUDNI tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh bidang PAUDNI tersebut. Pekerjaan-pekerjaan teknis wajib dilakukan oleh SKB sebagai UPT Dinas Pendidikan. Akibat konflik yang timbul antara Bidang PAUDNI dengan kepala SKB karena beda paham, beda persepsi dan beda komunikasi, dalam memahami tupoksi masing-masing, berakibat pada “putus asanya” kepala SKB sehingga dengan mudahnya menerima mentah-mentah usulan pemerintah berubah menjadi satuan pendidikan PNF.

Kegaduhan akan terus memuncak manakala (1) pemerintah tidak mampu mewujudkan janji manisnya kepada SKB yang telah berubah menjadi satuan pendidikan, (2) pemerintah kembali menelan air ludahnya sendiri untuk memberikan stimulus blockgrant, bansos, hibah bersaing kepada SKB yang telah berubah tersebut. Namun penulis semakin trenyuh dengan akibat yang ditimbulkan dari muncunya pro kontra status SKB. Kita akhirnya akan menyaksikan bagaimana perpecahan terjadi antara kelompok SKB yang pro satuan dan SKB yang kontra satuan pendidikan. Sejatinya akar dari permasalahan ini adalah karena kurang cermat dan telitinya pemerintah (baca: kemdikbud) dalam mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang berdampak luas terhadap pengembangan dan nasib SKB-SKB di Indonesia.  Di balik kegaduhan yang terus menyelimuti SKB, maka pada akhirnya yang menjadi korban adalah Pamong Belajar. Bayangkan, posisi menyakitkan Pamong Belajar akan terus terjadi, belum selesai urusan  uji kompetensi, pembebasan sementara pamong belajar, kesulitan memperoleh angka kredit, tim penilai angka kredit, ancaman likuidasi dan penutupan SKB, semuanya bertumpuk dan akhirnya motivasi dan kinerja pamong belajar menurun. Akankah dunia PNF manjadi dunia yang syarat konflik dan masalah?

Kegaduhan nampaknya akan terus timbul, karena persepsi yang berbeda, cara pandang yang beda pula sehingga pada akhirnya akan terkotak-kotakan SKB plat hitam dan SKB plat kuning. Merubah status SKB dengan alasan apapun tidak akan menjadi solusi kebaikan SKB dunia dan akherat. Justru kebijakan tersebut semakin membuat ketidakpastian masa depan SKB. Pada era Otoda biarlah Pemkab/Pemkot yang menentukan “akan jadi apa” SKB itu. Memaksakan kehendak terhadap perubahan status SKB akan memicu gerakan likuidasi SKB dan BPKB di Indonesia. Bayangkan BPKB NTB saat ini sudah diambang likuidasi, demikian bebrapa SKB di Bali dan NTB, inil hanya segelintir contoh saja. Iarlah SKB dengan jati dirinya sebagai UPT, tanpa harus merubah dirinya menjadi satuan pendidikan. Menyatukan dan menguatkan SKB saat ini hanya dengan satu cara yaitu MEMBUKA MATA HATI DAN PIKIRAN, para  kepala daerah bahwa jalur PNF masih sangat efektif sebagai instrumen memberdayakan SDM, meningkakan kualitas hidup dan IPM manusia. Pemerintah cukup memberikan dorongan dan suplai kebijakan-regulasi yang pro kepada SKB, meningkatkan dan memberikan konkret HARLINDUNG kepada para praktisi-pelaku (termasuk Pamong Belajar, Penilik, Tutor dan Pengelola) di bidang PNF. Penulis memohon agar jangan membuka ruang perpecahan diantara kami, bahwa kita adalah satu yaitu SKB yang siap menerbangkan Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan berkarakter, TRUST ME.

*) Agus Sadid, M.Pd., adalah Pamong Belajar SKB Sumbawa dan Ketua Pengurus Daerah IPABI Nusa Tenggara Barat

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.