PKBM KepriPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang   didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community Based Institution). Kedudukan yuridis PKBM sebagai penyelenggara pendidikan nonformal, pada UU Sisdiknas kepleset disebut sebagai satuan pendidikan, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik pemerintah. Namun kualitas PKBM sangat beragam, sebagaimana kondisi satuan pendidikan atau lembaga pendidikan nonformal lainnya.

Lalu parameter apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan PKBM dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal. Berikut ini ada empat parameter yang dapat dijadikan acuan.

1. Partisipasi masyarakat (Community participation)

Salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM adalah kualitas dan kuantitas  partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan, pendirian, penyelenggaraan, dan pengembangan PKBM. Semakin tinggi jumlah  anggota  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  suatu PKBM maka semakin tinggi pula capaian keberhasilan dan kemajuan PKBM tersebut. Demikian juga, semakin tinggi mutu keterlibatan masyarakat setempat dalam suatu PKBM menggambarkan semakin tinggi kemajuan suatu PKBM. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM, akan terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian maupun dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang ada di PKBM tersebut. Partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dalam dukungan  dalam penyediaan sarana dan prasarana, dana, tenaga personalia, ide/ gagasan, dan sebagainya.

2. Manfaat bagi masyarakat (Impact)

Parameter berikutnya untuk  mengukur  tingkat  kemajuan  suatu PKBM adalah manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan manfaat (impact) adalah seberapa besar PKBM tersebut telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas tersebut. Sumbangan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan keharmonisan dan lain-lain.

3. Mutu dan relevansi program

Mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan parameter berikutnya bagi kemajuan suatu  PKBM. Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perlu memperhatikan input, proses, dan output dalam pelaksanaan program. Untuk mengukur mutu dan relevansi program pembelajaran yang diselenggarakan telah banyak dikembangkan model-model pengukuran dan evaluasi pendidikan serta evaluasi mutu pengelolaan lembaga secara umum, misalnya Manajemen Mutu Total (Total Quality Management atau TQM), seri International Standard Organization (ISO) dan lain-lain.

4. Kemandirian dan Keberlanjutan lembaga (Sustainability)

Kemandirian dalam batasan ini adalah kemampuan PKBM untuk tetap berjalan dengan baik melaksanakan berbagai program tanpa harus bergantung kepada berbagai pihak lain di luar dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan keberlanjutan lembaga di sini adalah kemampuan PKBM untuk tetap  bertahan terus-menerus melaksanakan seluruh  program sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kemandirian  dan keberlanjutan lembaga perlu dikembangkan sistem pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan lembaga dalam melakukan inovasi program, membangun sistem manajemen yang baik, melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan sistem kaderisasi kepemimpinan yang baik.