Agus SadidOleh: Agus Sadid, M.Pd.

(Pemerhati Pendidikan tinggal di Jurumapin-Buer)

Pendahuluan

PAUD saat ini mengalami masa keemasan. Pertumbuhan PAUD yang luarbiasa pesatnya tersebar sampai ketingkat di desa dan dusun. Tentunya prestasi tersebut bukan berdiri sendiri, ada jaringan yang terbangun secaa terstruktur sehingga memungkinkan PAUD tumbuh sampai ke dusun-dusun. Berbeda dengan satuan PNF lainnya seperti LKP, PKBM dan kelompok belaja keaksaraan, yang pertumbuhannya bersifat on of artinya jika ada dana hidup dan mati jika dana sudah habis. PAUD yang bertujuan untuk memberikan dan memenuhi layanan kebutuhan hak dasar pendidikan bagi anak usia dini, semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat apalagi banyak PAUD yang telah diintegrasikan dengan program-program Posyandu, BKB, Program Keluarga Harapan. Intervensi pemerintah kabupaten/kota kepada PAUD , itulah yang semakin mengkokohkan PAUD di masayarakat dan tentunya semakin memberikan kepastian kepada anak usia dini, dalam mendapatkan hak dasar pendidikan.

Generasi emas merupakan capaian yang wajib diraih oleh pemerintah kita, generasi emas merupakan wujud bahwa pemerintah peduli terhadap nasib generasi penerus bangsa Indionesia. Tekanan ekonomi, persaingan global dan IPTEK, memaksa kita harus memberikan usaha optimal dalam mempersiapkan generasi, suatu anak bangsa yang siap mental, cerdas kompetitif dan mandiri. untuk meraih semua itu tentu dibutuhkan peran seorang guru PAUD yang handal dan profesional. sosok guru PAUD yang demikian mutlak diperlukan, meskipun faktanya, dari jumlah guru PAUD yang ada sebanyak 500.000 lebih hanya 20% yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ada dalamPP nomor 32 tahun 2013 sebagai perubahan atas  PP nomor 19 tahun 2005. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena sangat kontras dengan target pencapaian seabad Indonesia menuju generasi emas. Bagaimana mungkin akan mampu melahirkan generasi emas Indonesia jika tidak didukung oleh guru PAUD yang bermutu. Meskipun juga beragam faktor penyebab rendahnya kualitas hasil pembelajaran, namun indikator guru PAUD yang berkualitas masih menjadi parameter untuk mengukur hasil-hasilnya dalam sebuah pembelajaran.

Guru PAUD dan karir merupakan dua sisi mata uang. Bertahanya seseorang menjadi guru PAUD tentunya karena ada janji karir yang pasti, jelas dan terukur. Karir merupakan jenjang atau step yang harus dilalui oleh seseorang dalam sebuah pekerjaan. Karir juga merupakan perjalanan seseorang yang menunjukan ending  dari suatu pekerjaan. Sebuah profesi tentu memiliki kejelasan jenjang karir, hal inilah yang memicu sesorang untuk mengejar karir  tersebut, karena  karir erat kaitannya dengan  kesejahteraan. Kesuksesan seseorang dalam sebuah profesi tentunya tercermin dalam karir yang diperolehnya. Sebuah pekerjaan dikatakan profesi tentunya karena telah memiliki kepastian karir, kejelasan jenjang karir serta kompensasi yang diperoeh dari perolehan karir tersebut. Pada profesi guru, misalnya secara teoritis merupakan sebuah profesi, terlebih dengan  UU Nomor 14 tahun 2004 tentang Guru dan Dosen, semakin menguatkan bahwa pekerjaan guru adalah sebuah profesi.

Ketidakadilan Profesi

Secara eksplesit dikatakan bahwa menyandang profesi sebutan guru bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat berat. Namun, beratnya profesi guru, masih belum dimbangi dengan kompensasi yang setara. Banyak ketidakadilan, ketimpangan, kesenjangan yang semakin kuat terjadi pada profesi guru. Salah satunya, kondisi yang terjadi pada guru PAUD. Mari kita cermati argumentasi saya terkait dengan ketidakadilan dan kesenjangan guru PAUD dibandingkan dengan guru pada jenjang SD, SMP, SMA. Pertama, guru adalah tenaga profesional yang bertugas menyusun perencanaan pembelajaran, pelaksanaan PBM dan evaluasi belajar.  Pada semua sebutan guru tentunya tugas pokok tersebut sama. Kita sepakat bahwa kesetaraan tugas dan fungsi terjadi disini, tetapi pada saat menyentuh sisi kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, maka kesetaraan sudah semakin menjauh. Pada sebutan guru SD, SMP dan SMA, semuanya dapat mengakses program sertifikasi guru sebagaimana tersebut dalam UU Guru dan Dosen tersebut. Termasuk kegiatan UKA sebagai pintu masuk program PLPG.  Tetapi, pada jenis guru PAUD hak-hak tersebut kurang dipenuhi bahkan cenderung diabaikan. Setiap ada program UKA, rata-rata didominasi oleh guru SD, SMP. SMA, tetapi tidak pada guru PAUD.

Kedua adalah peta pengembangan karir guru PAUD, peta karir adalah alur-proses yang semestinya dilalui dan menjadi hak para guru PAUD. Fokus yang berlebihan terhadap program WajarDikdas, berimbas pada berkurangnya (bahkan tidak ada perhatian) pemerintah terhadap kondisi apa yang terjadi dengan PAUD, baik terkait dengan PTK PAUD maupun sarana prasarana PAUD. Kesenjangan yang muncul tersebut, saya simpulkan sebagai sebuah kondisi yang disengaja oleh pemerintah, karena kepentingan pemerintah terhadap WajarDikdas secara politis sangat besar, coba cermati dengan program sekolah gratis. Kentalnya kepentingan politis yang lebih kuat terhadap program sekolah gratis tersebut, sehingga miliaran dana diberikan oleh pemkab/pemkot dan pusat untuk mendukung program tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan simpati, dan elektabilitas, sehingga terpilih kembali. Hal tersebut menunjukan bahwa berlebihnya perhatian pemerintah terhadap WajarDikDas telah mengabaikan jenis pendidikan lainnya yang penting yaitu PAUD. Keadilan harus diberikan dalam kerangka pemenuhan hak dasar pendidikan anak. peta karir yang jelas sebagaimana pada guru di SD,SMP,SMA. Peta karir yang dimaksud adalah (1) sistem perekrutan, (2) sistem peningkatan kompetensi dna kualifikasi, (3) mekanisme peningkatan kesejahteraan, (4) jenjang kepangkatan dan  jabatan dan (5) kepastian pengangkatan CPNS/PNS bagi guru PAUD. Apa yang saya sampaikan didasai oleh kenyataan bahwa ketidakadilan memang ada dan semakin nyata, untuk mempersempit jarak tersebut, maka memperlakukan hal samauntuk guru PAUD dengan guru SD-SMP-SMA akan memberikan manfaat nyata mendorong kualitas guru PAUD.

Ketiga adalah dikotomi guru PAUD formal dan non formal. UU nomor 20 tahun 2003 secara tegas memberikan pengakuan terhadap lembaga PAUD, bahwa PAUD terdiri dari PAUD formal dan non formal. Bahwa PAUD adalah induk kegiatannya bermakna bahwa apapun jenis PAUD dimana para guru PAUD mengabdikan dan mendedikasikan hidupnya maka mereka hanya satu profesi yaitu Guru PAUD. Konsekwensinya adalah bahwa  apapun bentuk intervensi, perlakuan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk (1) meningkatkan karir, (2) menguatkan kompetensi dan kualifikasi, (3) perbaikan kesejahteraan dan (4) pemberian perlindungan advokasi profesi guru PAUD, haruslah adil, setara dan sama. Menghilangkan dikotomi antara guru PAUD formal dan nonformal hanya dapat dilakukan melalui tindakan yang berpendekatan kemanusiaan. Bahwa guru PAUD memiliki tugas yang sama, memberikan bimbingan kepada AUD, subjek sasaran adalah AUD, untuk itu, harus disadari semua oleh guru PAUD, membangun komitmen yang kuat, perasaan senasib sepananggungan sebagai guru PAUD.

Muram-Buramnya Guru PAUD

Mencermati nasib dan karir guru PAUD  sebagaimana terjadi saat ini, tentu mengundang banyak tanda tanya, mengapa gemerap PAUD berbanding terbalik dengan kesejahteraan, dan masa depan guru PAUDnya yang notabene merupakan faktor kunci dalam mencapai generasi emas Indonesia. Guru PAUDbaik formal maupun non formal sejatinya setali tiga uang alias sama saja nasibnya. Pemerintah kabupaten dan kota hanya fokus kepada lembaga PAUD, tetapi mengabaikan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Formasi CPNS, misalnya, hingga saat ini belum mengakomodir untuk formasi guru PAUD. Jika dibandingkan dengan formasi untuk guru SD/SMP/SMA. Pengangkatan guru PAUD menjadi PNS juga sangat minim atau tidak ada, hal ini mencerminkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap nasib dan masa depan guru PAUD sebagai bagian dari pemastian karir mereka sangat memprihatinkan.

Mata dunia baru terbuka, menyaksikan keacuhan pemerintah terhadap masa depan guru PAUD. Gemerlap PAUD, ternyata hanya dirasakan pada tingkatan kulitnya, masih sebatas indah dipermukaan namun tidak menyentuh hajat pokok PAUD yaitu kepastian masa depan guru PAUD.

Keberadaan guru PAUD justru sangat mutlak diperlukan, terlebih dalam rangka penguatan karakter anak. ingat bahwa karakter anak hanya akan efektif tumbuh dan berkembang jika dilakukan sejak anak usia dini, dan lembaga PAUD adalah wadahnya. Kado emas satu abad Indonesia, yang bertujuan memberikan generasi anak bangsa yang lebih baik, juga hanya mungkin tercapai dalam wadah PAUD, dan semua itu tidak bisa dilepaskan dari peran guru PAUD. Ironisnya, semua pemimpin dari pusat sampai daerah, begitu menyakini bahwa PAUD sangat penting, bahwa semua masyarakat harus paham dengan PAUD, tetapi para pemimpin daerah tersebut mengabaikan kesejahteraan, masa depan dan karir guru PAUD. Pengangkatan K2 dari guru PAUD, hampir di semua kabupaten/kota tidak memberikan ruang kepada mereka. Terlebih dengan sistem pendataan yang terbaru dengan merubah NUPTK menjadi NIPTK, dimana NUPTK hanya untuk guru formal (termasuk TK/RA) sedangkan NIPTK untuk guru PAUD non formal termasuk didalamnya PTK PNF. Konsekwensi perubahan sistem pendataan tersebut, tentunya sangat berpengaruh  terhadap pola pembinaan, pemberian insentif sampai pada kesejahteraan guru PAUD di jalur non formal.

Muram buramnya guru PAUD semakin memuncak pada saat munculnya perbedaan antara NUPTK dan NIPTK, padahal kita semua paham, NUPTK merupakan pintu masuk untuk mendapatkan program sertifikasi. Sehingga dengan perubahan sistem tersebut, maka praktis guru PAUD non formal hanya bergerak pada ranah peningkatan kompetensi berbentuk pelatihan. Sedangkan untuk hal yang menyentuh kenaikan jabatan, pangkat, gaji, tunjangan fungsional dan sertifikasi guru tertutup bagi mereka. Program pelatihan guru PAUD tingkat dasar, lanjutan dan mahir hanya mampu menyentuh permukaan soal saja, dari kebutuhan dasar yang diinginkan oleh guru PAUD. Pembinaan guru PAUD semacam itu hanya menyentuh ujungnya, ibarat obat belum menyembuhkan penyakit pokoknya. Kebutuhan pokok para guru PAUD adalah (1) adanya kepastian nasib dan karir, (2) adanya jaminan perlakuan yang sama antara guru PAUD formal dan guru pada jenjang lainnya, (3) kepedulian dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengangkat guru PAUD menjadi CPNS atau bahkan memberikan ruang yang lebih besar pada formasi pengangkatan guru PAUD, bukan seperti saat ini yang sangat memprihatinkan.

Ekspektasi dan Upaya Mencerahkan

Kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan propinsi yang menutup formasi guru PAUD dalam penerimaan dan pengangkatan CPNS tahun ini menunjukan bahwa mereka tidak peduli kepada pendidikan. Slogan bahwa PAUD adalah penting dan program prioritas hanya sebatas pencutraan saja, tetapi kenyataan dilapangan sangat miris. Fakta bahwa APK PAUD secraa nasional masih di bawah 70% bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang hanya mencapai 25%, menunjukan bahwa masih banyak anak usia dini yang belum terlayani oleh PAUD. Artinya, bahwa pemerintah telah lalai dan abai terhadap hak dasar pendidikan anak. pelanggaran terhadap konsitusi menjadi hal yang biasa, itulah makanya di negeri yang besar ini, korupsi, kolusi dan nepotisme meralela, menggurita tidak pernah mampu terselesaikan, mengapa demikian karena pemerintah dari pusat sampai daerah mempertontonkan secara vilgar bagaimana pelanggaran terhadap UU dna konstitusi merupakan hal yang biasa. PAUD adalah hak dasar anak, memenuhi kebutuhan mereka berarti menyelamatkan masa depannya. Guru PAUD menjadi bagian integral dari upaya memenuhi kebutuhan anak, dan pemerimtah wajib mewujudkanya termasuk memberikan perhatian dan kepastian karir mereka.

Upaya mencerahkan nasib para guru PAUD hanya dapat dilakukan melalui (1) membuka formasi CPNS untuk jabatan guru PAUD (formal dan non formal) minimal 20% dari jumlah quota formasi untuk guru, (2) mendirikan lembaga PAUD Negeri dii setiap kecamatan (termasuk TK negeri dan PAUD negeri), (3) menyamakan sistem pendataan guru PAUD menjadi sistem NUPTK tunggal, bukan merubahnya menjadi NIPTK khusus guru PAUD atau PTK PNF, mengapa harus tunggal, karena hanya dengan NUPTK dapat membuka akses guru PAUD non formal kepada sertifikasi. Upaya pemerintah merubah NUPTK menjadi NIPTK merupakan akal-akalan pemerintah untuk membendung hak sertifikasi para guru PAUD, dan ini harus dicermati dengan kritis, (3) mendesak pemerintah kabupaten/kota dan propinsi mengeluarkan PERDA PAUd yang substansi regulasinya memuat kepastian karir, masa depan dan kesejahteraan para guru PAUD, (4) mengalokasikan dana APBD II dan I khusus untuk peningkatan kelembagaan atau revitalisasi lembaga PAUD berupa pembangunan gedung PAUD, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi-kualifikasi para guru PAUD.

Ekspektasi masyarakat terhadap PAUD menunjukan peningkatan, dan hal ini haruslah diiimbnagi dengan perbaikan kesejahteraan guru PAUD. Sungguh memprihatinkan honor guru PAUD rata-rata hanya Rp. 150.0000,-itupun banyak di lembaga PAUD honor tersebut dibagi untuk guru PAUD yang ada di lembaga tersebut. Mungkin tidak berlebihan jika benar-benar pemerintah peduli kepada nasib dan kesejahteraan mereka maka lakukan minimal 3 (tiga) hal yaitu (1) berikan insentif guru PAUD setara dengan UMR, (2) angkat guru PAUD menjadi guru honorer daerah, dan (3) hilangkan kesenjangan, ketidakadilan dan ketimpangan antara guru PAUD formal dan non formal dengan cara meleburkan secara struktur organanisasi pada Dinas Dikpora terkait dengan TK-PAUD, pada tingkatan organisasi maka urusan TK-PAUD hanya dilakukan oleh satu pintu yaitu Bidang atau seksi PAUD, namun peleburan tersebut harus diikuti oleh kewenangan dan anggaran. Kebijakan tersebut tentunya akan menghilangkan dikotonomi guru PAUD, hanya ada satu guru PAUD tidak ada pembedaan atau sebutan lain.

Program pembinaan profesionalisme guru PAUD yang selama ini dilakukanoleh pemerintah pusat-propinsi dan daerah haruslah berorientasi kepada kebutuhan para guru PAUD. Karena jika program pembinaan profesional tersebut dilakukan mengacu kepada kebutuhan maka secara langsung akan meningkatkan “terang-benderangnya” nasib guru PAUD. Ada banyak progam pembinaan yang dapat dilakukan selain pelatihan, diantaranya adalah (1) outbond guru PAUD, (2) sekolah Sabtu-Minggu untuk guru PAUD, merupakan program yang bersifat konsvensional bekerja sama dengan akademisi atau LPTK untuk meningkatkan kualifikasi guru PAUD, (3) program tukar belajar (learning exchange) para guru PAUD, tukar belajar tentu tidak sama dengan kegiatan studi banding atau magang, tetapi substansi kegiatan ini adalah menempatkan satu orang guru PAUD untuk saling membelajarkan dan meningkatkan kapasitasnya pada laboratorium PAUD milik LPTK atau lembaga PAUD lainnya. Tiga program tersebut, dapat diterapkan untuk menghindari kejenuhan program pelatihan yang cenderung dijadikan andalan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas mereka.

Kesimpulan

Nasib guru PAUD sungguh berada dalam dua arah yaitu suram atau cerah, menjadi suram karena mencermati perkembangan yang ada saat ini bagaimana kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap guru PAUD,. Namun, bermakna cerah jika pemerintah beritikad untuk menerapkan apa yang saya sampaikan. Booming PAUD, gemerlapnya PAUD ternyata masih sebatas indah dipermukaan, belum mampu menyentuh substansi yang menjadi kebutuhan para guru PAUD yaitu kepastian karir, kejelasan masa depan dan peningkatan kesejahteraan. PAUD tidak bisa digunakan sebagai alat untuk pencitraan, melanggengkan kekuasaan karena imej yang positif para kepala daerah yang dipersepsikan peduli dengan PAUD, perhatian kepada para guru PAUD, tetapi kenyataannya nonsence. Para guru PAUD membutuhkan tindakan nyata, salah satunya dengan memberikan jaminan karir dan masa depan mereka. Mempermainkan bahkan mengabaikan nasib mereka justru akan menyakitkan para guru PAUD, dan mungkin tidak salah jika mereka mendoakan hal yang terburuk terjadi pada orang-orang yang hanya peduli tetapi tidak punya aksi nyata untuk mengangkat derajat dan martabat guru PAUD. Tolong hentikan tindakan tersebut (jika ada).

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.