Dua Kado Spesial Pendidikan Kesetaraan Beranjak 17 Tahun

Oleh Agung Badruah

Usia 17 tahun adalah fase dimana seseorang mengalami titik balik kedewasaan, untuk dapat membentuk karakter. Demikian halnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan (lihat Permendikbud nomor 81 Tahun 2013) yang mulai dituntut memiliki karakter. Dalam hal ini Pemerintah sudah menetapkan aturan-aturanĀ  melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 pengganti kedua Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal, serta Peraturan Menteri Pendidikan yang udah ditetapkan sebagai pendukung ketentuan yang sudah ditetapkan diatasnya.

  1. Kado Pertama

Tahun ajaran 2016/2017 menjadi atmosfer baru di pendidikan kesetaraan, pasalnya pemberlakuan sistem administrasi berbasis teknologi menjadi pilar utama. Sebut saja Dapodikmas yang sudah dirilis sejak tahun 2015, pada tahun 2016 mulai diberlakukan. Sontak saja menjadi bahan pergunjingan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan secara nasional. Pro dan kontra pun mewarnai digunakannya dapodikmas menjadi sarana informasi guna menjembatani pengawasan dan pengontrolan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan oleh pemerintah. Minimnya sosialisasi dapodikmas kepada satuan pendidikan melahirkan permasalahan-permasalahan, baik dari tatacara login sampai validasi peserta didik. Ditambah lagi ketentuan data peserta ujian nasional ditetapkan dari peserta didik yang sudah diinput melalui dapodikmas. Wajar saja ini menjadi bahan pembicaraan nasional, karena ini perdana pada pendidikan kesetaraan, sebagai kado sepesial untuk pendidikan kesetaraan.

  1. Kado Kedua

Para pemerhati pendidikan kesetaraan mulai menampakkan tajinya dengan menyampaikan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan kepada stakeholder. Pemerintah yang sudah membuat aturan, namun belum memfungsikan peraturan-peraturan tersebut dengan proposional. Sebut saja pasal 61 ayat 1 pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 bahwa ujian pada pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Praktek yang sudah dilakukan selalu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Dan selama bertahun-tahun secara terus-menerus dilakukan (walaupun sudah diingatkan, ternyata masih ada Dinas Pendidikan yang masih antusias menjadi penyelenggara ujian, karena mosi tidak percaya). Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 pengganti kedua dari Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Pasal 72 ayat 2 terkait penetapan kelulusan peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan. Dapat diartikan siapa yang menetapkan dialah yang menandatangi ketetapan tersebut. Selama ini ijazah pendidikan kesetaraan menjadi tanggung jawan Dinas Pendidikan, hal ini memicu terjadi praktek-praktek non-prosedural satuan pendidikan, karena satuan pendidikan tidak ikut bertanggung jawab terhadap ijazah yang dikeluarkan. Kado kedua ini merupakan perlakuan istimewa terhadap satuan pendidikan kesetaraan yaitu memberikan kewenangan terhadap satuan pendidikan sesuai dengan amanah undang-undang serta ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kedua kado spesial ini diharapkan menumbuhkembangkan peran satuan pendidikan penyelenggara diktara yang berkualitas dan bermartabat. Karena satuan pendididkan penyelenggara diktara dituntut untuk profesional baik dari input, inproses, dan output. Bagi satuan pendidikan penyelenggara diktara yang dalam pelaksanaannya unprosedural secara tidak langsung akan tereliminasi dengan sendirinya. Bukan berarti peraturan mematikan kebebasan masyarakat untuk melaksanakan pendidikan, namun lebih kearah meluruskan jalan sesuai amanah undang-undang dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. (Jakarta, 23/02/2017 pukul 08.58)

Agung Badruah adalah Sekretaris DPP Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional