SKB SalamanSlawi (16/02) Sebulan terakhir ini saya melakukan perjalanan ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di wilayah Jateng dan Jatim. Dari sebelas SKB yang saya kunjungi selalu mendapatkan keadaan dimana SKB sebagai UPTD Dinas Pendidikan kabupaten/kota tidak mendapatkan alokasi anggaran operasional kegiatan dari APBD. Pengecualian untuk SKB Kota Malang, dan SKB Jepara yang mendapatkan alokasi anggaran sehingga mampu melakukan kegiatan layanan pendidikan nonformal yang bersumber dari APBD.

Selebihnya, layanan pendidikan nonformal hanya mampu dilakukan jika ada kucuran dana blockgrant dari pusat atau mengandalkan partisipasi masyarakat. Hal yang aneh dan ironis sebagai sebuah lembaga pemerintah satu-satunya di kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendidikan nonformal, masih harus mengutip partisipasi masyarakat. Mestinya layanan program Paket C digratiskan karena peserta didik yang pasti dari kalangan yang tidak mampu. Mestinya layanan PAUD jika perlu digratiskan, karena diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh UPTD SKB. Bahkan jika perlu menyelenggarakan kursus gratis atau murah bagi masyarakat.

Sebuah pertanyaan besar, mengapa pemerintah daerah ‘bisa tega’ terhadap UPTD SKB sehingga terlunta-lunta tidak mendapatkan alokasi anggaran operasional, yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah melakukan pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang kurang beruntung?

Dari dua SKB yang saya sebutkan yang mampu meraih program dengan dana APBD yang lumayan besar, yaitu SKB Kota Malang dengan program posko peduli pendidikan dan SKB Jepara dengan berbagai program kecakapan hidup yang jemput bola di tengah masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Karimun Jawa. Secara kebetulan dua SKB ini dipimpin oleh Srikandi. Dua Srikandi yang memiliki kemampuan meyakinkan pemerintah daerah setempat atas peran strategis yang dapat diambil oleh SKB.

SKB Kota Malang yang dipimpin oleh Dra. Kustinah, M.Pd. menggerakkan Posko Peduli Pendidikan di seantero Kelurahan Kota Malang. Walau diinisiasi oleh SKB, Posko Peduli Pendidikan tidak hanya mengidentifikasi warga masyarakat yang tidak sekolah dan dimasukkan ke pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan), namun jika memungkinkan seorang anak memungkinkan dimasukkan ke sekolah maka ia akan disalurkan ke sekolah. Hal yang menarik, karena SKB bisa mengambil ‘hati’ pemerintah kota dan mengambil posisi yang strategis dengan meniadakan ego sektoral – apalagi mendikotomikan pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada label tupoksi SKB.

Dari program layanan pendidikan nonformal yang disediakan, jika hasil dari identifikasi Posko Peduli Pendidikan akhirnya warga belajar dimasukkan ke layanan pendidikan nonformal, maka seluruh program digratiskan dan dibiayai oleh pemerintah kota, kecuali layanan program Paket C yang disebutkan berbiaya ringan.

Lain halnya dengan Dra. Dian Sekarsari Utami, M.Pd, Kepala SKB Jepara pada awal otonomi tidak jemu-jemu mengenalkan SKB kepada jajaran pemerintah daerah. Melakukan introduksi kepada semua SKPD yang memiliki program pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat untuk diajak kerjasama atau membantu instansi dalam melakukan kegiatan. Kemudian setiap kegiatan SKB, sekecil apapun, dipublikasikan melalui media radio dan media cetak lokal. Sehingga lama kelamaan SKB mendapatkan tempat di hati pemerintah kabupaten dan akhirnya dipercaya melakukan layanan program pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Karimunjawa di lepas pantai Jepara. Bahkan SKB Jepara dijadikan tempat magang kerajinan ukir kayu asal Aceh dan kain tenun asal Kalimantan Selatan.

Saya bisa menyimpulkan, bahwa kedua Srikandi itu bisa menghapus dosa warisan SKB. Lho koq?

Konon, sebelum era otonomi SKB berada di bawah Direktorat Tenaga Teknis (Ditentis) Ditjen Diklusepora Depdikbud. Penganggaran dan kendali program SKB langsung oleh Ditentis menyebabkan muncul ‘raja-raja’ kecil, karena Kanwil cq Bidang Dikmas pun tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Kepala SKB. Apalagi Kasie Dikmas Kandepdikbud Kabupaten/kota yang seharusnya berkoordinasi dengan SKB dalam melakukan kegiatan di lapangan, malah sering saling berseberangan. Walau pun sama-sama aparat pemerintah pusat di kabupaten/kota, namun banyak yang justru berseteru atau minimal berseberangan antara keduanya. Padahal mereka inilah ujung tombak Depdikbud dalam hal layanan pendidikan luar sekolah (begitu nomenklatur pendidikan nonformal kala itu) di kabupaten kota.

Hal tersebut terjadi karena Kepala SKB memang tidak bertanggung-jawab kepada Kepala Seksi Dikmas, tapi langsung berada di bawah kepada Direktur Tenaga Teknis di Jakarta. Bahkan laporan kepada Kakandep kabupaten/kota lebih bersifat tembusan. Antara seksi Dikmas dan SKB hanya bersifat koordinasi. Tapi koordinasi berjalan kurang harmonis, dan merembet pada hubungan yang tidak harmonis pada aparatnya, yaitu antara pamong belajar dan penilik kala itu.

Ketika, Umberto Sihombing menjadi Direktur Tenaga Teknis para Kepala SKB dan juga pamong belajar seakan mendapatkan efek kejut. SKB mulai melakukan kegiatan yang diorientasikan menjadi lembaga percontohan dengan wajib melakukan layanan Kejar Paket B, olahraga, dan kejar usaha di samping Paket A dan keaksaraan fungsional. Di era Sihombing inilah dilakukan rekrutmen besar-besaran pamong belajar dari berbagai disiplin ilmu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan satuan pendidikan luar sekolah.

Namun kebijakan pemeringkatan SKB oleh BPKB provinsi/regional dan juga rekomendasi pengangkatan Kepala SKB oleh BPKB tetap menjadikan SKB tidak dekat dengan jajaran di Kandepdikbud kabupaten/kota. Malah semakin menjauh, karena dana yang digelontorkan ke SKB semakin besar. Namun di sisi lain SKB menjadi semakin eksis dalam melakukan layanan pendidikan luar sekolah. Pemeringkatan SKB oleh BPKB provinsi menentukan seberapa besar alokasi anggaran untuk SKB. Pada masa inilah fungsi koordinasi antara BPKB dan SKB memasuki masa-masa yang manis.

Pada saat otonomi diberlakukan kondisi SKB sangat bergantung dengan pusat melalui koordinasi dan penilaian kinerja oleh BPKB provinsi/regional. Bukan oleh Kandepdikbud kabupaten/kota. Hubungan institusional antara keduanya (SKB dan Kandepdikbud cq Seksi Dikmas) pada detik-detik memasuki otonomi mencapai titik nadhir.

Ketika memasuki era otonomi daerah, SKB tinggal menikmati dosa warisan masa lalu. Ketika harus bersatu dan menyatu di bawah kendali Dinas Pendidikan kabupaten/kota, sulit untuk menghapus dosa warisan itu. Karena di Dinas Pendidikan kabupaten/kota masih ada sebagian pejabat yang dulu merasakan hubungan yang kurang harmonis, bahkan –maaf– arogansi sebagian kepala SKB yang dulu susah diatur oleh Kandepdikbud. Karena itulah, ketika saat ini pihak SKB mengajukan alokasi anggaran operasional ke dinas, masih saja terdengar jawaban ‘’…khan SKB sudah mendapatkan blockgrant pusat?!?’’ Jawaban yang mengingatkan dosa warisan itu.

Namun demikian, toh dosa warisan itu tidak bisa tidak dihapus. Dan itu sudah dibuktikan oleh dua Srikandi kita.