Dokumen Peninjauan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

Seri Bimbingan Akreditasi PKBM Butir 2.2.3

Serpong (09/03/2018) Butir 2.2.3 pada standar isi setiap penyelenggara pendidikan kesetaraan wajib menyelenggarakan peninjauan kurikulum setiap tahunnya. Peninjauan kurikulum ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap praktek pembelajaran berdasarkan kurikulum dan mengikuti perubahan serta dinamika yang terjadi. Bagaimana cara memenuhi dokumen butir 2.2.3 ini?

Dalam rubrik akreditasi disebutkan bahwa program yang diajukan (Paket A, Paket B atau Paket C) yang diajukan akan memperoleh sekor tertinggi yaitu 4 (empat) jika:

  1. Memiliki dokumen hasil peninjauan/evaluasi kurikulum sebagai bukti adanya perubahan. Dokumen ini dapat berupa notulen hasil lokakarya/rapat, dapat pula berupa berita acara. Prinsipnya adalah dalam dokumen tersebut disebutkan adanya perubahan, misalnya pada rumusan indikator atau langkah-langkah pembelajaran dalam silabus atau pun rencana pelaksanaan pembelajaran. Bisa juga perubahan dalam pemetaan satuan kredit kompetensi yang berimplikasi pada perubahan bentuk pembelajaran tatap muka, tutorial atau tatap serta perubahan jadwal pembelajaran. Sudah barang tentu disebutkan bahwa perubahan tersebut adalah hasil dari evaluasi pada pelaksanaan pembelajaran pada tahun pelajaran sebelumnya.
  2. Strategi peninjauan/evaluasi, misalnya dilakukan dengan lokakarya. Lampirkan undangan lokakarya dan foto kegiatan lokakarya.
  3. Lampirkan pula SK penetapan kurikulum baru. Kurikulum baru yang ditetapkan pada hakekatnya adalah dokumen KTSP yang sudah direvisi, baik dokumen I maupun dokumen II.
  4. Terakhir lampirkan daftar hadir peserta lokakarya.

Disamping syarat di atas, peninjauan kurikulum akan mendapat sekor maksimal jika dilakukan tiga tahun berturut-turut.

Untuk mengunduh contoh dokumen dapat diunduh pranala berikut ini. Untuk mengunduh Surat Keputusan Kurikulum baru hasil peninjauan klik pranala ini. [fauziep]

5 tanggapan pada “Dokumen Peninjauan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan”

  1. Trm ksh atas ilmu barunya pak, yg sy tanyakan apakah setiap lembaga setiap tahun menyusun kurikulum baru yg sdh disesuaikan dg hsl peninjauan dan haruskah dimintakan tanda tangan sampai dinas bapak? Jika bgt apa tdk repot ya pak mengingat lembaga se kabupaten itu ribuan jumlahnya? Mohon pencerahannya pak

    1. Peninjauan kurikulum setiap tahun tidak harus menyusun kurikulum baru, bisa meninjau silabus dan bagian lain yang sifatnya praksis bukan merubah sturktur kurikulumnya.

Komentar ditutup.