foto-25-agt-05-0611Pada tahun 1980-an ketika populasi sarjana masih langka di republik ini, lulusan pendidikan luar sekolah (dulu pendidikan sosial) belum merasakan seperti yang dirasakan mahasiswa dan lulusan jurusan ini pada dekade 1990-an dan 2000-an. Pada saat itu lulusan jurusan pendidikan luar sekolah banyak yang diserap oleh birokrasi menjadi pegawai negeri sipil, bahkan pada departemen di luar Depdikbud misalnya di Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri bahkan Departemen Tenaga Kerja. Namun demikian sejak 1990-an lulusan jurusan pendidikan luar sekolah mulai kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, dalam artian menjadi pegawai negeri sipil. Ketika formasi CPNS tetap dan lulusan peguruan tinggi semakin banyak, maka formasi jabatan mempersyaratkan kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya secara lebih ketat.

Dosen pendidikan luar sekolah, paling tidak pada perguruan tinggi saya, pada saat itu menggagas konsep empat rumah bagi lulusan pendidikan luar sekolah tidak hanya pendidikan masyarakat. Empat rumah tersebut adalah pendidikan masyarakat, ketenagakerjaan, pengembangan masyarakat, dan pendidikan sosial. Implikasinya, struktur kurikulum sangat general kurang spesifik. Masih untung mahasiswa dibekali dengan landasan keilmuan yang kuat, sehingga saya ketika masuk dunia kerja di Sanggar Kegiatan Belajar agak tergagap-gagap karena kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan saya. Lebih dari 80% kompetensi yang saya milliki sebagai pamong belajar berasal dari aktivitas saya di luar kampus dan membaca serta belajar sendiri dari bahan-bahan yang tersedia di unit kerja.

Sementara itu, lulusan jurusan pendidikan luar sekolah lainnya ada yang lebih tune in karena struktur kurikulumnya lebih mengacu pada menyiapkan lulusan menjadi pamong belajar dan dunia pendidikan nonformal pada umumnya (waktu itu pendidikan masyarakat). Sebut saja saat itu yang mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi pamong belajar adalah IKIP Malang dan IKIP Semarang.

Namun demikian dari model kurikulum pendidikan luar sekolah yang dikembangkan oleh berbagai LPTK saat itu masih mengacu pada harapan agar lulusan bisa ditampung di birokrasi, masih sangat sedikit yang menyiapkan lulusan agar bisa bertarung di dunia lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta lainnya. Hampir di setiap perusahaan besar pasti ada bagian atau departemen yang menggarap pengembangan sumber daya manusia, namun karena nomenklatur jurusan adalah pendidikan luar sekolah dan struktur kurikulumnya (paling tidak waktu itu) kita masih kalah bersaing dengan lulusan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Di samping itu jurusan kita kurang melakukan promosi lulusan ke dunia industri dan swasta yang memungkinkan lulusan untuk berkiprah di sana. Sehingga lulusan tidak memiliki daya jual, dan karena struktur kurikulumnya lebih berorientasi pendidikan masyarakat maka kurang memiliki daya saing.

Perkembangan dunia kerja saat ini, secara formal mempersyaratkan adanya kesesuaian bidang pekerjaan dengan kualifikasi akademik. Sebagai contoh saja di dunia pendidikan nonformal, lulusan pendidikan luar sekolah akan mengalami kesulitan untuk menjadi pendidik. Standar kualifikasi akademik yang dikembangkan untuk berbagai jenis pendidik pada satuan pendidikan nonformal mengharuskan adanya kesesuaian antara bidang/mata pelajaran yang diampu dengan ijazah sarjana/DIV. Karena memang lulusan pendidikan luar sekolah tidak disiapkan secara spesifik untuk menjadi pendidik, namun sebagai fasilitator dan sejenisnya.

Karena itulah, pada saat pembahasan syarat kualifikasi akademik pamong belajar sebagai jabatan fungsional saya tidak menolak penyesuaian kualifikasi akademik pamong belajar dari sarjana pendidikan luar sekolah menjadi sarjana kependidikan yang sesuai dengan bidangnya. Mengapa? Menurut undang-undang pamong belajar adalah pendidik. Walaupun dalam UU nomor 20 tahun 2003 ada penafsiran penjelasan pasal 39 pamong belajar adalah tenaga kependidikan, namun dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 sudah ditegaskan bahwa pamong belajar adalah pendidik. Ketika Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dimana sebagai salah satu wadah pamong belajar, memiiki satuan pendidikan nonformal maka pamong belajar ditugaskan menjadi pendidik. Misalnya SKB memiliki Program Paket C, maka pamong belajar menjadi tutornya. Sesuai dengan standar kualifikasi, maka tutor pelajaran harus diampu oleh pamong belajar yang memiiki kualifikasi akademik yang sesuai. Saya pikir tidak mungkin pamong belajar lulusan PLS memaksakan diri mengajar mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, Fisika.

Demikian pula pada satuan pendidikan nonformal lainnya pendidiknya dipersyaratkan harus sesuai dengan kualifikasi akademiknya, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kondisi ini akan lebih dipertajam lagi jika sebuah program atau satuan pendidikan nonformal akan mengajukan akreditasi, yang merupakan amanat undang-undang, maka yang dipakai adalah sarjana yang sesuai dengan kualifikasi. Jika tidak sesuai, maka akan mendapatkan nilai yang kurang dalam akreditasi.

Sehingga bidang pekerjaan yang tepat adalah sebagai tenaga kependidikan pada sebuah satuan pendidikan nonformal. Atau menjadi staf pada unit kerja yang mengatur tentang pendidikan nonformal pada dinas pendidikan atau kementrian. Namun sekali lagi, formasi untuk CPNS sudah sangat kecil, apalagi adanya moratorium penerimaan CPNS dan rencana Menteri PAN dan RB yang baru, Azwar Abubakar, untuk mengecilkan jumlah PNS di Indonesia.

Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, jurusan pendidikan luar sekolah hendaknya mereformasi kurikulumnya dengan lebih berbasis pada dunia swasta serta melakukan promosi pada dunia industri terutama pada perusahaan dan lembaga yang memiliki bagian atau departemen pengembangan sumber daya manusia. Kedua, mahasiswa harus dibekali dengan fakta bahwa harus siap bersaing dalam dunia kerja dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Sehingga bekal ilmu ke-pls-an saja tidak cukup untuk memasuki dunia kerja saat ini.