Disini Pendidikan Nonformal Bernaung

Anis Baswedan 1Yogyakarta (27/10/2014) Sejak diwacanakan adanya rencana pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan, dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kembudikdas) serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), praktisi dan penggiat pendidikan nonformal galau, dimana gerangan pendidikan nonformal akan dinaungi? Kegalauan semakin membuncah ketika struktur dan nama Menteri Kabinet Kerja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo Minggu petang (26/10/2014).

Nomenklatur Kemenbuddikdas dipandang sebagian kalangan praktisi pendidikan nonformal belum mencakup jalur pendidikan nonformal. Nomenklatur tersebut dipandang sebagai sekolah sentris. Berbeda jika dengan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih mencakup jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Terpilih Anies Baswedan semakin menguatkan kegalauan tersebut. Pria usia 45 tahun, cucu pahlawan kemerdekaan AR Baswedan ini dianggap belum dekat dengan dunia pendidikan nonformal. Gerakan Indonesia Mengajar dan Gerakan Turun Tangan erat dengan jalur pendidikan nonformal, karena menyentuh Sekolah Dasar. Namun tokoh sekaliber Anies Baswedan hampir dipastikan mudah untuk menyesuaikan dengan persoalan yang dihadapi. Masih ingat bagaimana reputasinya ketika ditunjuk menjadi Tim Delapan mengatasi kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK, ketika menjelaskan pada konferensi pers sangat runtut dan jelas. Padahal masalah yang dihadapi adalah masalah hukum, masalah yang tidak dekat dengan kesehariannya.

Anies menjadi salah satu dari World’s 20 Future Figure dari Majalah Foresight yaitu 20 orang yang diprediksi akan mengubah dunia dalam 20 tahun yang akan datang. Majalah Foreign Policy mencatat Anies sebagai salah satu Top 100 Public Intellectuals. Ia merupakan satu-satunya figur dari Indonesia dan Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 100 intelektual dunia. Ketokohan Anies seakan menjadi jaminan bahwa pendidikan Indonesia akan semakin maju.

Ketika repoter TV swasta mewawancarai pasca diperkenalkan oleh Joko Widodo (26/10/2014) Anies Baswedan menjelaskan “Anda bisa datang kesini menjadi reporter dan kameraman karena terdidik, karena pendidikan…” Seraya ia menjelaskan akan membenahi terus dunia pendidikan. Memang tidak tersirat secara jelas bahwa pendidikan yang ia kelola apakah meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Namun dengan kapasitas yang dimiliki Anies Baswedan dalam memandang permasalahan pendidikan dan pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan tidak akan serta merta menghilangkan keberadaan pendidikan nonformal di Kembuddikdasmen. Hal mana ia lakukan ketika menjadi anggota Tim Delapan pada kasus kriminalisasi KPK. Ketika ditanya jurnalis, berkali-kali menyatakan akan menjelaskan setelah rapat Kabinet dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan Anies akan mengambil keputusan berdasarkan regulasi dan persoalan di lapangan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 masih menjadi hukum positif yang mengatur sistem pendidikan nasional. Pada undang-undang tersebut diakui adanya jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Kembuddikdasmen Anies pasti akan tetap mengakomodasi keberadaan pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Struktur organisasi dan tata kerja organisasi kementerian negara akan diatur melalui Peraturan Presiden, pada kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 yang dilakukan perubahan sampai keempat. Pada Peraturan Presiden diatur struktur organisasi Kemendikbud, dalam mana diatur adanya Ditjen PAUDNI.

Saat ini pasti sedang digodok Peraturan Presiden tentang struktur organisasi dan tata kerja kementerian negara terkait dengan adanya perubahan nomenklatur. Karena akan dijadikan dasar untuk bekerja. Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri, dalam hal Kemendikbud diatur dalam Permendikbud nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud. Nantinya Anies Baswedan pasti akan menerbitkan peraturan menteri yang mengatur organisasi dan tata kerja kementerian yang merupakan aturan turunan dari Perpres yang sedang digodok saat ini.

Pada dua aturan perundangan itulah akan muncul atau tidak nomenklatur pendidikan nonformal dan pendidikan informal, juga termasuk pendidikan anak usia dini dalam struktur organisasi dan tata kerja Kembuddikdasmen. Mencermati rekam jejak dan kapasitas Anies Baswedan, saya masih punya keyakinan bahwa pendidikan nonformal sebagai program tidak akan terpinggirkan atau tidak punya tempat di kementerian. Bisa dipastikan program-program pendidikan nonformal akan terakomodasi dalam Kemenbuddikdasmen.

Walau sebenarnya secara substansial pendidikan nonformal ada semua kementerian, karena dimana ada program pendidikan di luar sistem persekolahan yang menjadi bagian dari program kementerian adalah bentuk dari pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal (dan juga pendidikan informal) itu ada dimana-mana, ada di semua kementerian. Mengapa kita menjadi galau? Menjadi galau karena yang kita pikirkan adalah program, program yang berkait dengan alokasi anggaran dan nasib diri kita. [fep]

6 tanggapan pada “Disini Pendidikan Nonformal Bernaung”

  1. Pendidikan itu penting, untuk diberikan kepada warga negara, termasuk usia wajar sekolah maupun usia dewasa bernaung dalam pendidikan nonformal, justru dipikirkan adalah kepincangan pemerataan anggaran di tubuh pendidikan nonformal yang belym ada pemerataan anggaran itu yang perlu digenjot, pendidikan nonformal memiliki rekam jejak great kontribusi SDM Terbesar, setiap tahun, dan memanusiakan manusia pada Dunia usaha dan dunia industri (DUDI) Jadi tidak perlu galau. teruslah berjuang untuk kepentingan Rakyat yang memrlukan pendidikan.

    1. Tanggapan saya seperti penjelasan untuk PKBM Gema Tasikmalaya di bawah ini ya… he he he… salam untuk teman2 di PKBM Harapan Bangsa.

  2. Maaf pa … Wajar kalau galau .. bukan hanya masalah di programnya … namun yang lebih luas lagi adalah nasib anak bangsa (peserta didik) dalam menempuh pendidikan. Apalagi peserta didik yang sedang dalam proses lanjutan yang pada saat ini tidak sepenuhnya dibiayai.
    Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melaksanakan sebuah proses pembelajaran perlu adanya pendidik, biaya operasional, serta sarana prasarana pendukungnya.
    Secara riil dan signifikan anggaran Pendidikan Formal lebih terdukung daripada Pendidikan Non Formal.
    Pendidik di nonformal juga masih perlu perhatian, karena sebagian besar pendidiknya berasal dari masyarakat sipil.

    1. Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada penyelenggara pendidikan kesetaraan melalui semacam BOS atau menjadi BOP reguler. Tapi kelemahan justru dari kita sendiri yang tidak memiliki data yang lengkap dan valid mengenai data peserta didik, pendidik dan penyelenggara. Hal ini ditingkahi oleh adanya oknum2 penyelenggara diksetara yang abal-abal atau on off. Ini yang menyulitkan pemberian bantuan kepada penyelenggara. Padahal DPR akan menyetujui karena memang dibutuhkan oleh masyarakat, namun lemah di data. Oleh karena itu, jika Paket C masih di Dikmen pendataan akan diintegrasikan dengan Dapodik Dikmen. Kita akan memiliki data yang valid dan akan mengunci peserta didik untuk ikut UNPK sesuai aturan tidak lagi mendadak UNPK. Dampak positifnya penyelenggara akan mendapat BOP secara reguler. Jadi bukannya tidak dipikirkan atau diberikan bantuan, tapi ada kendala teknis yang menyebabkan tidak bisa dilanjutkan. Jika dipaksakan diberikan boleh jadi akan menjerat ke kasus hukum karena basis data yang tidak lengkap. Berbeda jika sudah ada data yang valid dan diikuti dengan payung hukum seperti pengucuran BOS untuk sekolah itu. Jadi jangan galau pak.
      Persoalannya, ke depan diksetara masih tetap di Dikdas dan Dikmen atau kembali ke PAUDNI/PNFI? Kedua-duanya ada keuntungan dan kelemahannya. Ini yang harus dikaji dengan lebih bijak dan cermat. Tidak semata ego sektoral.

      1. jadinya “Terkena Dampak” oknum … memang semuanya kembali ke “kalangan” kita sendiri … kami setuju ke depan validasi data perlu dibenahi … agar tidak terjadi lagi seperti kondisi saat ini … namun alangkah lebih baiknya dapodik dimulai dari sekarang, misal untuk calon peserta UN tahun pelajaran 2014-2015 sudah bisa diakses online, namun sayangnya untuk kesetaraan belum ada .. ke depan juga diperlukan peningkatan akses dan sinergitas Dinas/Instansi/pihak terkait terutama di daerah antara yang “mengurus” formal dengan nonformal

  3. Galau?? Nggak juga, toh mau ada program ataupun tidak, pendidikan non formal tetap bisa berjalan dengan baik, mohon maaf, pendidikan non formal adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan lebih penting sangat mendukung “long life education” khususnya lembaga kursus, tanpa mengesampingkan idealisme telah menghasilkan SDM-SDM yang kompeten di bidangnya dan dapat berkiprah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
    Adapun program-program pemerintah yang selama ini eksis, itu hanya dapat membantu sejumlah kecil lembaga saja, belum dan tidak akan mencapai pada titik puncak sebagaimana BOS bagi pendidikan formal. Artinya, apapun yang terjadi dengan pemerintahan, ada tempat bernaung atau tidak, pendidikan nonformal akan selalu eksis, lembaga-lembaga kursus akan selalu ada dan masih diminati masyarakat luas.

    Bravo LKP….. 

Komentar ditutup.