Dinamika Kebijakan dan Instrumen Akreditasi PKBM

Yogyakarta (09/11/2017) Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dilakukan untuk mengukur kelayakan program pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan. Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi ketika menerapkan instrumen yang saat ini berlaku untuk pendidikan kesetaraan, hal ini disebabkan oleh karena (1) standar nasional pendidikan pada pendidikan  kesetaraan, (2) adanya dinamika kebijakan terkait pendidikan kesetaraan sebagai akibat belum lengkapnya standar nasional pendidikan, (3) alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal.

Secara resmi saat ini pada pendidikan kesetaraan berlaku (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, dan (4) standar pengelolaan. Standar pengelola (bukan pengelolaan) sudah diatur namun pendidik atau tutor belum diatur. Standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan kesetaraan, sebagai konsekuensi bentuk pendidikan kesetaraan, maka mengikuti standar yang berlaku pada pendidikan formal padanannya. Namun tentu saja dengan kontekstualisasi pada pendidikan nonformal. Standar proses, pada kurikulum lama, masih berlaku standar proses sesuai dengan jiwa pendidikan nonformal.

Hal yang agak menggelitik adalah belum adanya standar penilaian yang berlaku untuk pendidikan kesetaraan. Padahal ini hal yang penting. Peserta didik dipandang memiliki kompetensi dasar sebagai hasil pembelajaran, apa pun modanya, diukur dengan penilaian hasil belajar. Sehubungan dengan belum adanya standar penilaian yang baku, maka tampak pada instrumen akreditasi yang saat ini berlaku masih belum tuntas dalam mengukur standar penilaian. Indikator standar penilaian belum dikembangkan mengikuti dinamika kebijakan direktorat teknis yang membidangi pendidikan kesetaraan, yaitu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, serta kebijakan Badan Standar Nasional Pendidikan.

Standar penilaian dalam instrumen akreditasi seharusnya tidak hanya mengukur seberapa persen yang diikutkan ujian akhir program (atau ujian pendidikan kesetaraan) dan ujian nasional. Proses penilaian hasil belajar oleh tutor pada setiap mata pelajaran juga perlu diasesmen. Begitu pula prosedur pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan sebagai bentuk penilaian oleh satuan pendidikan juga perlu dipotret dan diasesmen. Dengan demikian akan diketahui satuan pendidikan nonformal yang mengukur hasil belajar dengan baik dan benar. Pun implementasi prosedur pelaksanaan ujian nasional perlu dipotret. Karena masih ada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan yang menabrak aturan dan prosedur demi mengikutsertakan peserta didik pada ujian nasional yang ujung-ujungnya guna memperoleh selembar ijazah.

Oleh karena itu perlu ditanyakan pula apakah setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan memiliki standar prosedur operasional baik untuk penilaian hasil belajar oleh pendidik (tutor), ujian pendidikan kesetaraan dan ujian nasional. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan yang tidak memiliki dokumen standar prosedur operasional perlu dipertanyakan komitmennya dalam menjaga mutu layanan. Demikian pula perlu digali penerapan dokumen standar prosedur operasional tersebut.

Jadi untuk mengukur standar penilaian tidak hanya sekedar melihat persentase keikutsertaan peserta didik pada ujian pendidikan kesetaraan dan ujian nasional. Memang sudah ada indikator terkait dengan yang dibahas di atas, yaitu memiliki rencana penilaian (8.1.1), namun sifatnya masih terlalu umum belum terinci.

Kebijakan penandatangan ijazah oleh satuan pendidikan asal mulai tahun pelajaran 2016/2017 memberi implikasi satuan pendidikan harus melakukan berbagai prosedur dengan jelas dan terukur. Pencatuman nilai rerata rapor dan nilai ujian pendidikan kesetaraan pada halaman belakang ijazah menuntut satuan pendidikan memiliki dokumen leger nilai dan dokumen pendukung lainnya sehingga pencantuman nilai pada ijazah dinyatakan sah. Dokumen tersebut sudah seharusnya tidak luput dari potret asesmen ketika akreditasi, karena menunjukkan bahwa satuan pendidikan tersebut dapat dipercaya melaksanakan penilaian hasil belajar dengan prosedural.

Selanjutnya, terkait dengan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan nonformal ada beberapa indikator instrumen akreditasi PKBM yang tidak tepat jika diberlakukan untuk SKB. Sifat PKBM adalah dari oleh dan untuk masyarakat, maka dalam pengelolaan wajib melibatkan masyarakat termasuk dalam pemilihan pemimpin dan struktur organisasi. Berbeda halnya dengan SKB yang berstatus organisasi pemerintah tidak mungkin struktur organisasi dan pemilihan pemimpin dipilih dari dan oleh masyarakat. Karena itulah dalam standar pengelolaan, khususnya instrumen 6.1.4 dan 6.3.2 tidak bisa diterapkan pada SKB karena penetapan pimpinan dan struktur organisasi ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Butir 6.1.4 terkait dengan pemilihan pimpinan bersifat sebaiknya (observed) sehingga tidak begitu berpengaruh besar. Namun butir 6.1.4 adalah butir harus (major) sehingga relatif berpengaruh terhadap upaya untuk mencapai nilai sempurna bagi SKB yang mengajukan akreditasi karena sulit terpenuhi.

Oleh karena itulah ke depan harus ada beberapa perbaikan instrumen akreditasi dalam rangka mengikuti dinamika kebijakan dan peraturan. Terlebih direncanakan pada tahun 2017 ini secara paralel Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sedang menyusun standar pendidikan kesetaraan yang meliputi delapan standar secara utuh, di pihak lain Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan serta Pusat Kurikulum dan Perbukuan sedang menyusun rancangan implementasi Kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan serta berbagai regulasi mulai dari perencanaan pembelajaran, pengelolaan, pengawasan, dan penilaian hasil belajar. Berbagai hasil rumusan baik dari  BSNP maupun kementerian perlu diformulasikan ke dalam instrumen akreditasi yang benar-benar mampu menilai kelayanan program pendidikan kesetaraan. Hasil akhirnya diharapkan program pendidikan kesetaraan yang diakreditasi adalah pendidikan kesetaraan yang bermutu dan bermartabat. [fauziep]

1 tanggapan pada “Dinamika Kebijakan dan Instrumen Akreditasi PKBM”

  1. Sunguh luar biasa kekuasaan ketua pkbm yang menanda tangani ijazah kb, tk, paket A, Paket B, Paket C, kursus dan lain sebagainya, yang lebih miris lagi ketua PKBM lulusan Paket C boleh tanda tangan ijazah C paket asal dia sebagai ketua PKBM, Mestinya ketua PKBM itu minimal pendidikan S-1

Tinggalkan Balasan