paket-cSejak pendidikan kesetaraan, yaitu Program Paket A, B, dan C, tidak lagi dibawah kendali Direktorat Jendral (Ditjen) PAUDNI (dulu PNFI) menjadi di bawah Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah membawa implikasi yang sifatnya dilematis. Pemerintah menginginkan agar pendidikan kesetaraan dikelola dengan lebih baik sesuai standar nasional pendidikan, paling tidak mendekati satuan pendidikan formal. Sehingga pengelolaan program pendidikan kesetaraan diserahkan kepada ditjen yang mengatur persekolahan. Persoalannya program Paket A B C dikelola oleh lembaga atau satuan pendidikan nonformal yang kulturnya jauh berbeda dengan satuan pendidikan formal.

Dalam rangka mengamankan program perluasan akses pendidikan, utamanya dalam program wajib pendidikan dasar, nampaknya pemerintah menginginkan agar seluruh anak usia sekolah ditampung pada satuan pendidikan formal. Untuk itulah dikeluarkan surat Ditjen Pendidikan Dasar (nomor 2122/C.C3/DS/2011 tanggal 29 Juli 2011) yang membatasi usia syarat masuk peserta didik program Paket B. Rumus yang digunakan adalah batas atas usia SMP ditambah 3, jadi 15 tahun ditambah 3 = 18 tahun. Dengan demikian batas minimal usia yang diperbolehkan mengikuti program Paket B adalah 18 tahun. Usia di bawah 18 tahun jika sudah menikah diperbolehkan mengikuti program Paket B.

Syarat ini pun nampaknya juga diterapkan pada program Paket C, dengan rumus yang sama maka batas minimal syarat masuk Paket C adalah 21 tahun. Hal mana sudah disampaikan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMA ketika pertemuan dengan asosiasi/mitra PNF di Puncak, Bogor akhir bulan November 2011. Asosiasi/mitra yang hadir, yaitu Forum PKBM, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan, Ikatan Pamong Belajar dan Ikatan Penilik menyatakan keberatan dan memberikan masukan agar kebijakan tersebut ditinjau kembali. Dalam mana program Paket C belum masuk pada program wajib belajar sehingga diharapkan ada penundaan pemberlakuan ketentuan tersebut.

Berdasarkan fakta di lapangan, banyak peserta didik program Paket C yang berada pada rentang usia sekolah dan sebagian mengikuti program Paket C secara swadaya. Alasan mereka tidak masuk pendidikan formal adalah alasan klasik, yaitu faktor biaya. Mengikuti program Paket C, terutama yang diselenggarakan di SKB dan PKBM, tidak dipungut biaya tinggi apalagi uang gedung dan sebagainya. Alasan lainnya adalah waktu, mereka mengikuti program Paket C bisa sambil bekerja jadwal pembelajaran bisa sore atau malam hari. Walaupun ada sebagian Paket C yang diselenggarakan pagi hari sebagaimana layaknya jam belajar sekolah.

Ketika negara mampu menyediakan fasilitas pendidikan menengah yang murah, bahkan gratis, maka pembatasan usia sebagai syarat masuk program Paket bisa diberlakukan. Namun dalam kondisi sekarang ini saya pikir pembatasan usia tersebut belum layak diterapkan. Dimana setiap calon siswa yang masuk sudah dihadapkan pada besaran jumlah rupiah yang tidak terjangkau oleh kantong kaum miskin. Biasanya peserta didik yang masuk program Paket C adalah mereka yang memiliki nilai yang pas-pasan sehingga sulit bersaing untuk masuk ke sekolah negeri. Ketika mereka akan masuk ke sekolah swasta maka biaya yang tinggi menjadi faktor utama untuk tidak melanjutkan sekolah. Maka pada kondisi seperti ini program Paket merupakan salah satu pilihan, terutama program Paket yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar yang relatif lebih murah dibandingkan sekolah negeri sekali pun.

Hal ini berbeda pada program Paket B, karena dalam skema wajib belajar maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menyertakan setiap warga negara dalam usia wajib belajar pada jalur pendidikan sekolah melalui program perluasan akses pendidikan. Untuk menjamin keberlangsungan wajib belajar dan pendidikan gratis bagi rakyatnya maka BOS pada tahun 2012 dinaikkan nominal per siswa dan dipercepat pencairannya ke daerah.

Persoalan lebih besar akan muncul jika pembatasan usia ini juga diterapkan pada syarat mengikuti Ujian Nasional Program Paket (UNPP). Apakah peserta didik program Paket yang saat ini berada pada usia sekolah harus menunggu sekian tahun lagi untuk mengikuti UNPP? Saat ini diskusi masih terus berjalan, mudah-mudahan memberikan solusi yang baik bagi semua pihak terutama peserta didik yang sudah dengan kesadaran sendiri (atau terpaksa?) memilih program Paket sebagai pilihannya.