Sosialisasi LSK TIKDalam rangka memenuhi standar kualifikasi pendidik sebagai diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (19 tahun 2005), maka tidak terkecuali pendidik PNF juga harus memenuhi standar tersebut, yaitu minimal sarjana atau D IV. Walaupun sudah ada standar antara kualifikasi sebagai sudah dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), namun upaya pemenuhan standar kualifikasi perlu dilakukan sejak sekarang dengan berbagai upaya dan diikuti kebijakan dan program.

Sejak tahun 2008 Dit PTK PNF mulai melakukan kajian rintisan konversi diklat ke dalam SKS dengan bekerja sama dengan empat perguruan tinggi (UNJ, UNY, UPI dan Universitas Negeri Makasar). Persoalan ternyata dari empat model yang dikembangkan saya menyimpulkan ada dua model besar yaitu, konversi diklat dan diklat konversi.

Kita perlu menegaskan pilihan satu di antara dua: ‘diklat konversi’ atau ‘konversi diklat’. Menurut saya dua terminologi itu jauh berbeda.
Diklat konversi merujuk pada model penyelenggaraan diklat yang dapat dikonversi menjadi SKS. Model ini menjebak salah satu perguruan tinggi yang ditugasi PTK PNF untuk ujicoba pada tahun 2008 bertindak sebagai training provider. Belum lagi diklat yang dikembangkan adalah diklat bagi Tutor Paket B, namun dikonversikan ke SKS program studi Pendidikan Luar Sekolah. Padahal kita bersama tahu bahwa tutor Paket B adalah tutor mata pelajaran, berarti standar kualifikasinya harus berlatar belakang ijasah yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Tutor mata pelajaran Matematika mestinya harus memiliki kualifikasi sarjana matematika, bukan sarjana PLS!!!

Menurut saya lebih tepat adalah konversi diklat, diklat apa pun yang diikuti seorang PTK PNF asal masih sesuai dengan latar belakang kualifikasi yang akan dikonversikan maka perguruan tinggi berhak melakukan assesmen untuk layak atau tidak untuk dikonversi ke dalam SKS.
Jadi tidak perlu dibuat model diklat konversi, karena menurut hemat saya akan membuat ribet para training provider karena mereka akan lebih mengedepankan kurikulum diklat yang lebih berorientasi kepada kebutuhan pemecahan di lapangan dibandingkan pemenuhan kebutuhan kurikulum yang berorientasi pada pemenuhan ketentuan akademik di perguruan tinggi.

Jika kita tahu ada pemberian gelar doktor honoris causa kepada orang yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya tanpa harus menempuh strata tiga. Mengapa tidak kita kembangkan pemberian gelar kesarjanaan kepada teman2 PTK PNF yang memang berprestasi dengan pemberian konversi SKS atas kompetensi yang mereka miliki dan diminta untuk menempuh mata kuliah yang sifatnya landasan keilmuan.

Sementara itu kalau kita perhatikan konversi ke dalam SKS adalah dalam memenuhi kualifikasi, sedangkan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh UPT/UPTD PNF atau training provider yang lain adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi. Padahal kita tahu bahwa kualifikasi dan kompetensi adalah dua hal berbeda namun ia ibarat dua sisi mata uang. Artinya kalau kita cermati bahwa agak memaksakan diri manakala kemudian semua diklat harus dicermati agar dapat memenuhi arah konversi ke dalam SKS, saya melihat justru diklat yang akan diselenggarakan akan mengorbankan pemenuhan kompetensi yang semestinya dipenuhi di lapangan dan harus segera diatasi!!

Saya kira kita harus hati-hati merumuskan konversi diklat ke dalam SKS, jangan sampai terjadi campur tangan yang lebih jauh dari perguruan tinggi dalam merencanakan dan merancang silabus dari UPT/UPTD sementara ini kami sudah berjalan dalam rangka pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan. Sebenarnya akan lebih indah manakala konversi diklat dilakukan dengan melakukan asesmen kepada calon mahasiswa serta melakukan uji kompetensi apakah ia layak mendapatkan konversi ke dalam SKS tertentu atau tidak. Apabila akan dilakukan asesmen dan persyaratan bagi training provider agar menyesuaikan dengan ‘kehendak’ perguruan tinggi saya meramal akan terjadi kelatahan sebagian besar training provider untuk memasukkan mata kuliah yang sesuai dengan korider akademik namun belum tentu sesuai dengan kebutuhan lapangan saat itu.

Ini memang seperti makan buah simalakama, konversi diklat diharapkan dapat mempercepat pencapaian standar kualifikasi PTK PNF namun di sisi lain dikhawatirkan akan mengorbankan pemenuhan kompetensi yang harus segera dipenuhi manakala mata diklat harus menyesuaikan dengan silabus sesuai dengan koridor akademik. Mana yang kau pilih???