2012 05 03 Workshop 009Hasil diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kegiatan Belajar DIY menunjukkan bahwa kompetensi pedagogi instruktur kursus masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan kompetensi pedagogi ini diduga karena sebagian besar instruktur kursus berasal dari sarjana non kependidikan sehingga kurang memiliki bekal yang cukup dalam bidang kompetensi pedagogi.

Keberadaan instruktur kursus yang berkualitas sangat diperlukan dalam rangka penjaminan mutu kursus dan lulusan. Instruktur kursus sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan proses pembelajaran pada lembaga kursus harus memiliki kompetensi yang memadai. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa pendidik harus memiliki 4 (empat) kompetensi yaitu kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian dan sosial, baik secara kualitas maupun kuantitas masih perlu ditingkatkan.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa ketika lembaga kursus dan pelatihan dilakukan akreditasi, salah satu kelemahan yang dihadapi adalah dokumen rencana pembelajaran dan dokumen lainnya terkait dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya keberadaan silabus yang kurang sesuai dengan kaidah penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran yang belum sesuai sampai pada dokumen penilaian hasil belajar peserta didik kursus yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah penilaian hasil belajar.

Oleh karena itulah Diklat Instruktur yang diselenggarakan oleh BPKB DIY pada tahun 2012 ini masih diorientasikan pada kompetensi pedagogi dan andragogi. Desain diklat berikut silabus kemudian dibahas dalam workshop yang melibatkan berbagai komponen antara lain HISPPI, asesor, dan pamong belajar. Workshop sendiri sudah dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2012 yang lalu di Hotel Brongto Yogyakarta.

Kondisi ini saya kira tidak hanya terjadi di Yogyakarta, namun sudah merupakan gejala umum di seluruh Indonesia. Dengan demikian perlu ada terobosan antara DPD HISPPI bekerjasama dengan BPKB/UPTD Provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan Diklat Instruktur Tingkat Dasar dengan orientasi pedagogi-andragogi. Jangan sampai penyelenggaraan diklat atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh BPKB/UPTD Provinsi didominasi oleh Diklat PAUD saja. Huruf NI pada kata PAUDNI sebagai nomenklatur resmi harus tetap berimbang sehingga pendidikan nonformal tetap mendapatkan tempat.