dede yusuf 3Yogyakarta (24/02) Berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei pasangan Ahmad Heryawan-Dedi Miswar untuk sementara dinyatakan sebagai pemenang pemilukada Jawa Barat, mengalahkan pasangan lainnya termasuk Dede Yusuf-Lex Laksamana. Walau kalah Dede Yusuf tetap menjadi ‘Gubernur’ Pramuka Jawa Barat, karena saat ini masih menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat.

Boleh jadi terpilihnya Dede Yusuf sebagai Ketua Kwartir Daerah Jawa Barat karena kedudukannya sebagai Wakil Gubernur kala itu. Hal yang jamak terjadi di berbagai daerah bahwa jabatan Ketua Kwartir Daerah dijabat oleh pejabat publik atau pejabat birokrasi. Sangat sulit aktivis kepramukaan yang mampu menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah atau Ketua Kwartir Cabang jika tidak memiliki kedudukan di birokrasi. Hal mana diperlukan bagi Gerakan Pramuka untuk mendukung pelaksanaan program melalui berbagai kebijakan pejabat tersebut sehingga organisasi memiliki banyak amunisi untuk bergerak.

Persoalan menjadi lain ketika dalam kampanye Dede Yusuf mencantumkan adegan kepramukaan yang gencar ditayangkan melalui berbagai jaringan televisi nasional. Bahkan dalam situsnya yang ditujukan untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan Dede Yusuf sebagai calon Gubernur juga mencantumkan aktifitas dan gambar atau atribut kepramukaan dalam banner beranda (home). Telah terjadi penarikan massa Gerakan Pramuka ke dalam media kampanye.

Sayang upaya itu kurang efektif, pencitraan sebagai kader Pramuka belum mampu mendongkrak suara. Di samping ada faktor prahara politik Partai Demokrat sebagai pengusung pasangan Dede Yusuf-Lex Laksamana, sehingga mesin politik partai kurang berfungsi.

Terlepas dari figur Dede Yusuf, pencamtuman atribut kepramukaan dalam iklan kampanye dan  situsnya Dede Yusuf patut disayangkan karena telah melanggar etika dan norma organisasi Gerakan Pramuka. Yaitu membawa atribut organisasi dalam kegiatan politik praktis.

Ke depan, akan menjadi persoalan ketika Gubernur Jawa Barat terpilih resmi ditetapkan dan bukan Dede Yusuf. Dede Yusuf tetap Ketua Kwartir Daerah dan tidak lagi memiliki akses ke birokrasi, maka akan menjadi persoalan bagi Kwartir Daerah Jawa Barat karena selama ini organisasi Gerakan Pramuka menggantungkan dukungan dan anggaran dari pemerintah atau pemerintah daerah. Apalagi jika yang ditetapkan adalah Ahmad Heryawan sebagai Gubernur, dimana Dede Yusuf pecah kongsi dengannya, sehingga bisa jadi posisi Kwartir Daerah Jawa Barat bisa jadi akan terbelit masalah. Karena hubungan Ketua Kwartir Daerah dan Gubernur memiliki masalah politis.

Harapan kita bersama, sebagai sesama aktivis kepramukaan, semoga Kwartir Daerah Jawa Barat tidak menanggung efek pilkada. Semoga Kang Aher, jika resmi terpilih kembali sebagai Gubernur, tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah serta antara Kang Aher dan Kak Dede Yusuf bisa tetap menjalin hubungan baik sehingga Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat tidak terkena imbas politik pilkada. Saya masih punya keyakinan Kang Aher dan Dedi Mizwar akan bertindak bijak dan tidak akan melampiaskan dendam politiknya kepada Kak Dede Yusuf yang boleh jadi akan berimbas pada Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat.

Imbas politik tersebut mudah-mudahan tidak terjadi, karena jauh-jauh hari Kwarda Jawa Barat sudah menyatakan netral walau Dede Yusuf yang juga Ketua Kwarda Jawa Barat maju dalam Pilkada. Hal tersebut sudah pernah dinyatakan oleh Saeful Bachri Sekretaris Kwarda Jawa Barat pada 14 November 2012, bahwa Pengurus Kwartir Daerah Pramuka Jawa Barat tidak mengkoordinir anggotanya untuk memilih Dede Yusuf dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2013. Jadi secara organisasi, Kwartir Daerah Jawa Barat tetap netral.