Sistem Apikasi DAPODIK PAUD DikmasYogyakarta (14/08/2015) Pada awal tahun 2015 Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) sudah menerbitkan Road Map Pengembangan Sistem DAPODIK PAUD-Dikmas Tahun 2014-2015. Ternyata Sanggar Kegiatan Belajar belum dicantumkan sebagai sasaran satuan pendidikan yang mendapatkan nomor pokok sekolah nasional atau nomor pokok satuan pendidikan nasional. Kondisi ini akan menyulitkan posisi Sanggar Kegiatan Belajar ke depan, karena segala perencanaan dan pengambilan kebijakan disatupintukan menggunakan basis data DAPODIK.

Pengembangan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas dilakukan  dengan menyesuaikan dengan sistem DAPODIK yang selama ini telah dikembangkan di Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen, yaitu sistem pendataan yang bersifat relasional dan longitudinal serta terintegrasi ke dalam sistem  Datawarehouse  yang dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSP-K). DAPODIK tersebut mencakup 4 (empat) entitas data pokok yaitu satuan pendidikan, pendidik  dan tenaga kependidikan,  peserta didik serta substansi pendidikan.

Sistem  DAPODIK ini diharapkan data yang terkumpul  dapat dijadikan satu-satunya sumber (acuan) dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan terkait dengan program PAUD-DIKMAS selama periode 2015-2019. Diharapkan pada tahun 2019 sudah diperoleh data secara lengkap, akurat/valid, reliable, relasional, longitudinal,  dan mutakhir/realtime).

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) PAUD-DIKMAS akan menampilkan seluruh data pokok dari semua jenis satuan PAUDNI yang antara lain meliputi: (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat; (3) Lembaga kursus dan pelatihan; (4) Kelompok belajar; (5) Taman bacaan masyarakat; (6) Rumah Pintar; serta satuan pendidikan nonformal lainnya.

DAPODIK meliputi 4 entitas data, yakni yaitu satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta substansi pendidikan, yang harus tersedia melalui sistem pendataan online yang terintegrasi, sehingga keempat jenis data tersebut satu sama lain dapat terkait dan dapat saling menerangkan (relasional), dapat ditelusuri histori datanya dengan menggunakan nomor  identitas yang unik (longitudinal) serta dapat digunakan untuk keperluan penelusuran lembaga, pendidik dan peserta didik serta untuk berbagai keperluan seperti melanjutkan, pindah satuan pendidikan, ujian nasional dan atau untuk keperluan memperoleh beasiswa, insentif/tunjangan pendidik, bantuan sosial, dsb (transaksional).

Aplikasi Dapodik PAUD-DIKMAS meliputi semua satuan pendidikan yang ada pada program: (1) PAUD, (2) DIKMAS dan (3) Kursus dan pelatihan. Aplikasi tersebut terdiri atas aplikasi front-end yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk melakukan penginputan data. Aplikasi sinkronisasi data yang digunakan untuk pengintegrasian DAPODIK  antara aplikasi lembaga dengan server Kemdikbud.  Aplikasi Back-end digunakan untuk integrasi  data  antara DAPODIK PAUD-DIKMAS  dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP). Aplikasi manajemen  digunakan oleh tim DAPODIK kabupaten/kota, provinsi dan direktorat jenderal untuk memonitor perkembangan data serta penyiapan prefill (data awal) satuan pendidikan. Aplikasi manajemen layanan digunakan untuk memberikan tanggapan terhadap sanggahan/keluhan, pertanyaan dan pemecahan permasalah yang dialami oleh tim DAPODIK di satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. Manajemen layanan ini dibuat bertingkat supaya penanganan masalah tidak bertumpuk di pusat ataupun di daerah.

Sistem aplikasi DAPODIK PAUD-DIKMAS berperan untuk mengintegrasikan data pokok di setiap jenis dan jenjang pendidikan terutama data referensi. Aplikasi tersebut meliputi: DAPODIK PAUD, DAPODIK DIKMAS, DAPODIK LKP.

Memperhatikan uraian bagian awal peta jalan (road map) DAPODIK PAUD-Dikmas di atas, boleh jadi Sanggar Kegiatan Belajar yang tidak segera berubah menjadi satuan pendidikan nonformal akan tidak nampak dalam peta data dan statistik pendidikan. Oleh karena itu sangat wajar jika kemudian Ditjen PAUD dan Dikmas menyampaikan permohonan kepada seluruh Bupati dan Walikota se Indonesia untuk merubah Sanggar Kegiatan Belajar dari UPTD menjadi satuan pendidikan nonformal.

Jika tidak menjadi satuan pendidikan, boleh jadi pada tahun 2019 Sanggar Kegiatan Belajar tidak akan masuk dalam peta di Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud. Adalah merugi jika tidak segera menjadi satuan pendidikan, program beserta peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan tidak akan masuk data base sehingga tidak dalam skema perencanaan dan pengambilan kebijakan secara nasional. Hal itu tentu saja akan merugikan peserta didik dan masyarakat pada umumnya.

Memang dalam road map disebutkan bahwa pamong belajar merupakan salah satu sasaran pendataan. Hal ini terjadi karena kedudukan pamong belajar sebagai jabatan fungsional diakui keberadaannya dalam konstelasi perundang-undangan (Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010). Namun tidak demikian dengan rumah tinggal para pamong belajar, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar karena belum memiliki posisi hukum yang jelas maka tidak masuk dalam sasaran satuan pendidikan PAUD dan Dikmas.

Salah satu pintu masuk landasan yuridis formal adalah menggunakan Permendikbud nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yaitu menjadikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis dengan menggunakan ketentuan pasal 3 ayat (2). Dalam mana hal tersebut juga disebut dalam surat Dirjen PAUD dan Dikmas kepada Bupati dan Walikota se Indonesia.