Ipabi11Yogyakarta (10/01) Pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan berdampak pada sulitnya merekrut pamong belajar baru di daerah. Kenapa?

Salah satu ketentuan dalam UU tersebut adalah perubahan batas usia pensiun PNS dari 56 tahun ke 58 tahun. Hal ini akan berdampak pada kebijakan tidak adanya atau berkurangnya penerimaan CPNS karena mundurnya pensiun PNS, karena akhir-akhir ini penerimaan CPNS cenderung mengisi PNS yang pensiun. Dengan demikian rekrutmen pamong belajar baru melalui penerimaan CPNS yang selama ini sudah sulit akan semakin sulit lagi ditempuh.

Pada tahun 2013 banyak daerah yang tidak diperbolehkan menerima CPNS karena alokasi belanja pegawai pada APBN melebihi 50%, sehingga usulan rekrutmen pamong belajar melalui CPNS juga tidak diakomodasi di banyak daerah.

Sementara itu jumlah pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar atau UPTD sejenis di kabupaten/kota dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau UPTD di provinsi semakin sedikit. Bahkan pamong belajar dalam jangka waktu 10 tahun lagi bisa menjadi jabatan fungsional langka atau bahkan bisa punah.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik sebenarnya bisa dijadikan instrumen untuk menarik PNS pada satuan kerja lainnya bergabung menjadi pamong belajar. Adanya tunjangan jabatan fungsional bisa dijadikan daya tarik bagi staf atau PNS yang memiliki kualifikasi sarjana kependidikan untuk ditawari menjadi pamong belajar.

Langkah ini tentu saja harus dilakukan dengan jemput bola, mencari bibit potensial dari staf PNS yang usia masih relatif muda ditawari menjadi pamong belajar. Saya pikir tunjangan fungsional akan menjadi daya tarik bagi mereka, utamanya yang sulit untuk menjadi guru karena persyaratan sertifikasi yang semakin ketat.

Sudah barang tentu penawaran ditujukan kepada PNS yang memiliki rekam jejak yang baik sehingga jabatan pamong belajar tidak sekedar menjadi jabatan buangan atau tampungan.