Capres 2Oleh Agus Sadid

Debat Capres sudah masuk putaran III, tidak ada tanda-tanda terang menuju Indonesia yang beradab dan harmoni. Pandangan yang beragam muncul dari masyarakat, dan umumnya tanggapan bersifat normatif artinya paparan visi dan program  belum ada yang menukik pada aksi nyata apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan pembangunan pendidikan merata, berkeadilan dan berkualitas. saya termasuk, orang yang sangat prihatin dengan visi Capres terhadap pendidikan. Kondisi pendidikan kita memang tidak lebih baik dari Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan dengan Vietnam. Kesulitan Indonesia mengangkat kualitas pendidikan sehingga setara dengan negara-negara di Asia dan Asia Tenggara merupakan permasalahan bangsa yang harus menjadi fokus program prioritas para Capres. Amanat konstitusi yang mengharuskan adanya anggaran 20% untuk pendidikan, hingga saat ini masih belum terpenuhi. Padahal kebutuhan anggaran berkontribusi positif terhadap perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sektor pendidikan merupakan sektor penting, dan ini pasti diakui oleh semua para Capres. Meningkatkan kualitas SDM hanya dapat dilakukan melalui instrumen pendidikan. Pembangunan pendidikan juga harus dilihat secara komprehensif, dimana pendidikan formal dan non formal merupakan satu kesatuan. Visi pendidikan yang terlalu menekankan pada sektor pendidikan formal, memberikan rasa ketidakadilan kepada masyarakat. Luasnya demografi, keberagaman suku, agama dan budaya, serta geografi yang dasyat tentunya berdampak pada diversitas layanan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Pendidikan formal tidak akan mampu menyelesaikan apalagi menjangkau kebutuhan masyarakat tersebut. Harmoni (meminjam istilah Jokowi, Capres no.2) menjadi kata kunci dalam pembangunan pendidikan, persebaran pendidikan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Konsep harmoni, tidak bisa menjadi jargon, atau tagline apalagi untuk memikat pemilih, tetapi konsep harmoni dalam pembangunan pendidikan bermakn pendidikan untuk semua, pendidikan tanpa diskriminasi, dan anggaran yang berimbang. Pada poin ini, kondisi anggaran sangat tidak manusiawi antara pendidikan formal dan  non formal. Kesewenang-wenangan dalam kebijakan anggaran, ini yang menyebabkan disharmoni yang kian nyata.

Visi minim PAUDNI

Para Capres, selama saya cermati dalam paparan visi pendidikan, tidak pernah menyentuh substansi dari apa yang dapat dilakukan untuk membuat harmoni pendidikan formal dan non formal. Program sekolah gratis (BOS), Kartu Indonesia Pintar, peningkatan sertifikasi guru, kenaikan insentif dan tunjangan guru merupakan program yang ditawarkan para Capres. Program tersebut hanya “kulitnya” saja dari sebuah upaya membangun kualitas pendidikan. adalah penting untuk memperhatikan kesejahteraan guru, karena hal itu juga sejalan dengan teori Hygene-Factor dari Frederik Hertzberg (1982) bahwa kesejahteraan guru memang berkaitan dengan kinerja guru. Tetapi sejatinya yang namanya kesejahteraan sangat relatif dan bersifat tanpa batas. Artinya kesejahteraan tersebut tidak bisa dikatakan sama, dan sifat dasar manusia adalah tidak pernah merasa puas. Jika program peningkatan kualitas pendidikan, ditembak dari sektor ini maka Indonesia tetap tidak banyak berubah, ibarat senam poco-poco, hanya maju mundur, mundur maju.

Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan Informal (PAUDNI) merupakan setitik jalur pendidikan yang selama ini sangat “diabaikan”. Pembangunan SDM melalui layanan program PAUDNI sangat potensial dikembangkan dan dijadikan “senjata” efektif dalam menguatkan sekaligus memberdayakan masyarakat. Secara nasional, pada sektor PAUDNI, kita memiliki problem berat. Angka buta aksara masih cukup tinggi, masih terdapat 5 juta lebih, dari 7.7 juta. Keberhasilan Indonesia mengurangi buta aksara hingga 5% memang membuahkan hasil. Namun dibeberapa provinsi jumlah angka buta aksara masih memprihatinkan, misalnya di NTT, Papua, Papua Barat, NTB dan Maluku Barat, angka buta aksara mencapai rata-rata 300 ribu. Angka pengangguran terbuka mencapai 7.7 juta “celakanya” penyandang pengangguran adalah kelompok usia produktif (usia 15-44 tahun). Kemiskinan kita masih diatas 20%, dengan jumlah 29 juta lebih. Kantong kemiskinan  linier terdapat di daerah dengan angka buta aksara dan pengangguran yang tinggi. Angka APK PAUD baru mencapai rata-rata nasional 50%, bahkan di beberapa provinsi seperti NTT, NTB, Papua, Papua Barat kurang dari 45%, dan itu berarti masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani kebutuhan dasar anak melalui PAUD.

Membuka Hati Capres

Permasalahan PAUDNI membutuhkan keseriusan dari para Capres, jika di dunia pendidikan formal jumlah guru mencapai 3 juta lebih, tetapi sejatinya di pendidikan non formal bisa mencapai 10 juta, belum lagi peserta didiknya. Sebenarnya besarnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal merupakan basis masa yang luarbiasa dasyatnya, dan saya bisa menyimpulkan siapapun Capres yang mampu memberikan perhatian kepada PAUDNI maka, akan dapat memenangkan pemilihan Presiden. Semua itu, jika dilihat dari keuntungan melihat PAUDNI dari sisi suara politik. tetapi sayang sekali, Visi Capres dalam memandang pendidikan sangat berorientasi pada pendidikan formal (baca: sekolah, PT, TK, dosen, guru). Saya mencermati, bahwa program nyata dalam membangun PAUDNI sangat dangkal, bahkan semua Capres tidak paham tentang PAUDNI. Memahami keterpurukan pendidikan di Indonesia tidak dapat hanya didekati dengan instrumen pendidikan formal, tetapi harus dengan PAUDNI. Dangkalnya visi para Capres dengan PAUDNI, sangat nampak dalam penjabaran visi misi yang yang minim kepedulian pada PAUDNI. Dari 9 lembar paparan Visi Misi Capres Prabowo dan 49 lembar Capres Jokowidodo, semuanya sangat minim aksi dibidang PAUDNI. Jika sudah demikian, maka kita perlu menanyakan keseriusan Capres terpilih nanti, apakah Prabowo atau Jokowidodo, terhadap upaya pembangunan SDM melalui jalur PAUDNI.

Menyadarkan betapa pentingnya PAUDNI kepada para Capres harus dilakukan melalui jalan “revolusi”, membukakan mata dan hati mereka tentang problematika pendidikan, bagaimana keterbelakangan dan kemiskinan sebagai akar suram buram masa depan rakyat, bemula dari ketidakmampuan rakyat mengakses pendidikan, informasi dan pengetahuan dasar masyarakat terhadap Calistung.  Para Capres juga harus blusukan (meminjam istilah Jokowidodo), jika blusukan selama ini hanya ke pasar tetapi mereka tidak pernah blusukan ke kantong-kantong buta aksara, kemiskinan, PAUD, daeah dengan 3T, lokalisasi kaum tuna susila, tuna daksa dan komunitas anak kolong jembatan, pemulung. Sejatinya disitulah “biang” dari carut marut pendidikan kita. Apakah visi Capres sudah membuat kalkulasi program sampai kearah situ?, dan sangat disayangkan, semua Capres tidak peka terhadap PAUDNI, apalagi menjadikan PAUDNI sebagai instrumen peningkatan kualitas SDM dalam bentuk Human Developmental Index (HDI). Semoga, ada perbaikan cara pandang tentang bagaimana memberikan keberpihakan pendidikan di semua jalur, formal dan non formal- informal.

Agus SadidAgus Sadid, M.Pd. adalah Pemerhati Pendidikan dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pamong Belajar Indonesia Nusa Tenggara Barat

Sumbangan tulisan pihak ketiga belum tentu menggambarkan pandangan atau sikap pemilik blog.