Bangga jadi penillikJepara (19/01/2014) Pamong belajar dan penilik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 termasuk dalam jabatan fungsional yang batas usia pensiunnya diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi kedua jabatan tersebut. Pamong belajar diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995, sedangkan Penilik diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010.

Persamaan dari kedua peraturan perundangan tersebut adalah pamong belajar dan penilik batas usia pensiunnya (BUP) dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun. Perbedaannya, tidak semua jenjang jabatan pamong belajar yang dapat diperpanjang yaitu hanya yang menduduki pamong belajar pratama (sekarang pamong belajar muda golongan III/c pangkat Penata). Sedangkan semua jenjang jabatan penilik dapat diperpanjang BUP-nya. Dalam pasal 1 Perpres Nomor 63 Tahun 2010 tidak ada pengecualian jenjang jabatan yang dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam Kepres 49 Tahun 1995 pasal 1).

Perbedaan kedua, Perpres Nomor 63 Tahun 2010 memiliki aturan pelaksanaan yang diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai amanat dari pasal 3. Dalam aturan pelaksanaan tersebut diatur syarat dan tata cara usulan perpanjangan BUP Penilik. Pada jabatan fungsional pamong belajar tidak dikenal syarat dan tata cara usulan perpanjangan BUP, namun di beberapa daerah syarat dan tata cara usulan BUP diperlakukan sama dengan penilik yang secara normatif juga berlaku bagi jabatan fungsional lainnya yang ada perpanjangan BUP.

Kembali kepada judul artikel, maka BUP Pamong belajar dan Penilik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetap dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun. Jika tidak dapat diperpanjang maka secara normatif pamong belajar dan penilik pensiun pada usia 58 tahun, yang merupakan BUP bagi pejabat administrasi.

Sebenarnya ketentuan BUP jabatan fungsional pamong belajar dan penilik menurut UU ASN dapat diperdebatkan, langsung BUP 60 tahun atau dapat diperpanjang usia 60 tahun? Karena BUP 58 tahun adalah untuk pejabat administrasi. Berbeda dengan UU Pokok Kepegawaian sebelumnya dimana diatur BUP PNS adalah 56 tahun, dan selebihnya disebut dengan perpanjangan BUP. Pengecualian adalah untuk jabatan guru, dosen dan peneliti. Dalam UU ASN tidak dikenal adanya perpanjangan BUP, bahkan untuk jabatan Pimpinan Tinggi (dulu eselon I dan II) langsung BUP 60 tahun tanpa perpanjangan.

Seharusnya BUP pamong belajar dan penilik dalam peraturan perundangan yang akan dikeluarkan sebagai aturan pelaksanaan UU ASN juga langsung 60 tahun, tanpa ada kata dapat diperpanjang atau tanpa istilah perpanjangan BUP.