2012 04 21 007Jakarta (04/04) Abubakar, Ka Subdit PTK Dikmas Direktorat PPTK PAUDNI, yang ditemui di ruang kerjanya hari ini (04/04) di Komplek Kemendikbud Senayan Jakarta mengatakan “Kementerian Keuangan sudah menandatangani pertimbangan teknis dan sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB.”

Bahkan untuk memastikan, di depan saya Abubakar menelpon langsung pejabat di Kemenkeu yang mengurusi usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Di ujung telpon terdengar jawaban bahwa surat dokumen pertimbangan teknis sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB seminggu yang lalu. Sesaat kemudian Abubakar menelpon seseorang yang dikatakan pejabat di Kementerian PAN dan RB, namun telepon tidak diangkat. Sejurus kemudian ia berkata akan berusaha menghubungi lagi, agar bisa dilacak sampai dimana perjalanan usulan tunjangan tersebut.

Lebih lanjut Abubakar menjelaskan bahwa dokumen pertimbangan teknis merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, agar tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik bisa dibayarkan atau dianggarkan.

Setelah pertimbangan teknis masuk ke Kementerian PAN dan RB masuk ke tahap penyusunan rancangan Peraturan Presiden. Rancangan Peraturan Presiden Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik kemudian dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi peraturan perundangan. Dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian dikirim ke Sekretaris Kabinet untuk diusulkan penandatanganan kepada Presiden.

Ketika didesak kapan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik bisa ditandatangani Presiden, Abubakar mengelak untuk memberikan jawaban yang pasti. Namun ia berjanji akan terus mengawal perjalanan usulan tunjangan fungsional tersebut.

Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik Sudah Diteken

Selanjutnya, Abubakar juga menjelaskan bahwa Mendikbud sudah menandatangani Peraturan Mendikbud tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik. Saat ini sedang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi peraturan perundangan.

Dalam waktu dekat Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik akan diedarkan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan proses penilaiannya.