BPKB DIYYogyakarta (22/01/2015) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Implikasi hal tersebut, pada tahun anggaran 2017 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau unit pelaksana teknis dinas sejenis di provinsi tidak lagi bisa mengakses anggaran karena tidak lagi menjadi kewenangannya. Menilik kondisi tersebut ada rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menarik (kembali) BPKB menjadi unit pelaksana teknis (UPT) pusat.

Ketika pemerintah provinsi tidak lagi menganggarkan dukugan dana untuk program PAUD dan pendidikan masyarakat (PAUD dan Dikmas), maka BPKB tidak lagi akan didanai. Hal ini dapat berdampak pada likuidasi BPKB yang ada di 22 provinsi oleh pemerintah provinsi. Jika ini terjadi maka Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas akan kehilangan kekuatan di provinsi untuk mendukung peningkatan mutu.

Memperhatikan kondisi tersebut Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas sangat mempertimbangkan kemungkinan BPKB ditarik (kembali) ke pusat, mengingat posisi strategis BPKB dalam pengembangan model dan mutu PAUD Dikmas. Berdasarkan analisis fungsi, kedudukan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan, penarikan BPKB menjadi UPT pusat tidak akan membebani Ditjen PAUD dan Dikmas.

Penarikan BPKB menjadi UPT pusat justru akan memberi dukungan yang kuar dalam koordinasi, penguatan sumber daya manusia dan mutu PAUD Dikmas. Posisi BPKB menjadi UPT pusat akan sangat strategis karena kelak Dinas Pendidikan Provinsi tidak lagi menjalankan fungsi organisasi PAUD dan Dikmas karena sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sementara itu pemerintah pusat perlu jembatan untuk menjangkau kabupaten/kota dalam menjaga dan meningkatan mutu PAUD dan Dikmas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di sinilah posisi strategis BPKB yang menjadi UPT pusat sebagai kepanjangan tangan dan kaki Ditjen PAUD dan Dikmas di daerah.

Keseriusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ditunjukkan dengan melakukan berbagai pertemuan dan lobi agar rencana tersebut segera direalisasikan. Namun demikian nampaknya rencana tersebut akan berkejaran dengan waktu, karena jika akhir tahun ini rencana kementerian tersebut tidak segera direalisasikan maka boleh jadi BPKB provinsi akan dilikuidasi dan akan menjadi sejarah dan tinggal kenangan.

Oleh karena itu diharapkan, sesuai dengan hasil pertemuan Kepala BPKB se-Indonesia dengan pihak Ditjen PAUD dan Dikmas pada tanggal 29-31 Desember 2015, mengusulkan kepada Mendikbud untuk berkirim surat kepada Gubernur tentang rencana penarikan BPKB menjadi UPT pusat. Pada pertemuan tersebut seluruh perwakilan BPKB provinsi yang hadir setuju atas rencana penarikan BPKB menjadi UPT pusat.

Nampaknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ancang-ancang terkait dengan penarikan BPKB menjadi UPT pusat, hal ini ditunjukkan dengan nomenklatur UPT pusat BP PAUDNI yang sekarang menjadi BP PAUD dan Dikmas, tidak lagi menggunakan kata “Regional” diikuti dengan angka romawi yang menunjukkan wilayah kerja yang mencakup beberapa provinsi. Kini nomenklatur BP PAUD dan Dikmas menggunakan nama provinsi. Misalnya BP PAUDNI Regional I Medan dirubah menjadi BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, BP PAUDNI Regional II Surabaya menjadi BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Harapannya ke depan di setiap provinsi akan dibentuk BP PAUD dan Dikmas baik berasal dari penarikan BPKB UPTD provinsi atau pembentukan baru. [fauziep]